Pada era tiga tahun pemerintahan Jokowi, Indonesia masih belum keluar dari zona negara terkorup di dunia. Opini Emerson Yuntho ini menandai peringatan hari anti korupsi sedunia.
Iklan
Sejumlah survei menunjukkan terjadi peningkatan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi dalam kurun tiga tahun terakhir. Kepuasaan publik umumnya muncul pada bidang pembangunan infrastruktur, politik dan keamanan serta kesejahteraan sosial.
Namun demikian muncul pula ketidakpuasan terhadap pemerintahan Jokowi terutama pada bidang pemberantasan korupsi. Usaha memerangi dan mencegah korupsi bukan tidak ada, namun belum menunjukkan level yang serius dan komitmen yang kuat sehingga terkesan berjalan lamban dan hasilnya jauh dari harapan.
Program pemberantasan korupsi tampaknya bukan prioritas utama pemerintahan Jokowi. Dua tahun pertama Jokowi lebih memprioritaskan lahirnya sejumlah paket kebijakan ekonomi dan konsolidasi partai politik pendukung pemerintah. Paket kebijakan reformasi hukum dan pemberantasan korupsi maupun pungutan liar (pungli) baru dilaksanakan menjelang tahun ketiga pemerintahan.
Justru tenggelam
Kinerja pemberantasan korupsi era Presiden Jokowi dalam tiga tahun terakhir justru tenggelam akibat sejumlah kegaduhan dibidang hukum khususnya upaya pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mulai dari kriminalisasi terhadap Abraham Samad dan Bambang Widjojanto selaku pimpinan KPK hingga penyerangan terhadap Novel Baswedan, penyidik KPK. Jokowi juga tersandera mayoritas partai politik pendukungnya di parlemen yang berupaya melemahkan KPK melalui rencana Revisi UU KPK maupun pembentukan Pansus Hak Angket KPK.
Sebagai tangan kanan Pemerintahan Jokowi, kinerja Kejaksaan dibawah Jaksa Agung HM Prasetyo – mantan politisi dari Partai Nasdem- dalam memerangi korupsi jauh dari memuaskan. Meski pihak Kejaksaan mengklaim menyelamatkan uang negara hingga Rp 1,5 triliun dan menangani ribuan kasus korupsi, namun secara kualitas tidak banyak kasus korupsi kelas kakap yang terungkap oleh institusi ini. Kinerja Kejaksaan jauh dibawah pencapaian KPK yang berhasil mengungkap skandal korupsi kelas kakap seperti proyek E-KTP, dana Bantuan Likuidasi Bank Indonesia dan puluhan operasi tangkap tangan terhadap pelaku korupsi yang berasal dari kepala daerah, anggota parlemen, aparat pemerintah dan penegak hukum.
Koruptor Paling Tamak Dalam Sejarah
Hampir tidak ada diktatur di dunia yang tidak menilap uang negara. Tapi ketika sebagian puas dengan vila atau jet pribadi, yang lain rakus tanpa henti. Berikut daftar koruptor yang paling getol mengumpulkan uang haram
Foto: AP
#1. Soeharto, Indonesia
Selama 32 tahun berkuasa di Indonesia, Suharto dan keluarganya diyakini menilap uang negara antara 15 hingga 35 miliar US Dollar atau sekitar 463 trilyun Rupiah. Jendral bintang lima ini lihai menyembunyikan kekayaannya lewat berbagai yayasan atau rekening rahasia di luar negeri. Hingga kini kekayaan Suharto masih tersimpan rapih oleh keluarga Cendana
Foto: picture alliance/CPA Media
#2. Ferdinand Marcos, Filipina
Ferdinand Marcos banyak menilap uang negara selama 21 tahun kekuasaanya di Filipina. Menurut Transparency International, ia mengantongi setidaknya 10 milyar US Dollar. Terutama isterinya, Imelda, banyak menikmati uang haram tersebut dengan mengoleksi lebih dari 3000 pasang sepatu. Imelda kini kembali aktif berpolitik dan ditaksir memiliki kekayaan sebesar 22 juta USD
Foto: picture-alliance/Everett Collection
#3. Mobutu Sese Seko, Zaire
Serupa Suharto, Mobutu Sese Seko berkuasa di Zaire selama 32 tahun. Sang raja lihai memainkan isu invasi negara komunis Angola untuk mengamankan dukungan barat. Ketika lengser, Mobutu Sese Seko menilap hampir separuh dana bantuan IMF sebesar 12 milyar US Dollar untuk Zaire dan meninggalkan negaranya dalam jerat utang.
Foto: AP
#4. Sani Abacha, Nigeria
Cuma butuh waktu lima tahun buat Sani Abacha untuk mengosongkan kas Nigeria. Antara 1993 hingga kematiannya tahun 1998, sang presiden meraup duit haram sebesar 5 milyar US Dollar atau sekitar 66 trilyun Rupiah. Sesaat setelah meninggal, isterinya lari ke luar negeri dengan membawa 38 koper berisi uang. Polisi kemudian menemukan perhiasan senilai jutaan dollar ketika menggeledah kediaman pribadinya
Foto: I. Sanogo/AFP/Getty Images
#5. Slobodan Milosevic, Serbia
Slobodan Milosevic yang berkuasa di Serbia antara 1989-1997 dan kemudian Yugoslavia hingga 2000 tidak cuma dikenal berkat serangkaian pelanggaran HAM berat yang didakwakan kepadanya, melainkan juga kasus korupsi. Selama berkuasa Milosevic diyakini menilap uang negara sebesar 1 milyar US Dollar atau sekitar 13 trilyun Rupiah.
Foto: picture-alliance/dpa/dpaweb
#6. Jean-Claude Duvalier, Haiti
Selama 15 tahun kekuasaannya di Haiti, Jean-Claude Duvalier tidak cuma bertindak brutal terhadap oposisi, tetapi juga rajin mengalihkan uang negara ke rekening pribadinya di Swiss. Saat kembali dari pengasingan 2011 silam, Duvalier didakwa korupsi senilai 800 juta US Dollar.
Foto: picture-alliance/AP/Dieu Nalio Chery
#7. Alberto Fujimori, Peru
Alberto Fujimori berkuasa selama 10 tahun di Peru. Buat pendukungya, dia menyelamatkan Peru dari terorisme kelompok kiri dan kehancuran ekonomi. Tapi Fujimori punya sederet catatan gelap, antara lain menerima uang suap dan berbagai tindak korupsi lain. Menurut Transparency International ia mengantongi uang haram sebesar 600 juta US Dollar atau sekitar 8 trilyun Rupiah.
Foto: picture-alliance/dpa
7 foto1 | 7
Menjadi suram
Citra antikorupsi pemerintahan Jokowi menjadi suram setelah sejumlah kementerian dan lembaga dibawah Jokowi tersandung kasus korupsi seperti di Direktorat Pajak, Kejaksaan, Kementrian Perhubungan dan Kementerian Desa. Selain itu sedikitnya 18 kepala daerah tertangkap tangan oleh KPK karena terlibat korupsi. Pemberian remisi atau pengurangan masa tahanan untuk koruptor masih terjadi di era pemerintahan Jokowi meskipun kebijakan ini dinilai tidak mendukung pemberantasan korupsi.
Pemerintahan Jokowi juga belum menyelesaikan regulasi yang mendukung pemberantasan korupsi seperti Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, RUU Kerjasama Timbal Balik dan RUU Pembatasan Transaksi Tunai. Sejumlah kebijakan antikorupsi seperti Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi seringkali terlambat diterbitkan dan minim evaluasi pelaksanaannya.
Pada era tiga tahun pemerintahan Jokowi, Indonesia masih belum keluar dari zona negara terkorup di dunia berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi (CPI) yang dikeluarkan oleh Tranparency International. Dengan skor terendah 0 dan tertinggi 100, pada tahun 2015 skor CPI Indonesia adalah 36 dan menempati posisi 88 dari 168 negara. Pada tahun 2016, skor CPI Indonesia hanya meningkat satu poin menjadi 37 dan berada pada urutan ke-90 dari 176 negara. Posisi Indonesia berada jauh dibawah tetangganya di ASEAN seperti Singapura dan Malaysia.
Mesin Uang Gurita Cendana
Keserakahan keluarga Cendana nyaris membuat Indonesia bangkrut. Oleh banyak pihak keluarga Suharto disebut mengantongi kekayaan sebesar 200 triliun Rupiah. Inilah jurus gurita cendana mengeruk duit haram dari kas negara:
Foto: Getty Images/AFP/J. Macdougall
Gurita Harta
Suharto punya cara lihai mendulang harta haram. Ia mendirikan yayasan untuk berbinis dan mendeklarasikannya sebagai lembaga sosial agar terbebas dari pajak. Dengan cara itu ia mencaplok perusahaan-perusahaan mapan yang bergerak di bisnis strategis, seperti perbankan, konstruksi dan makanan. Menurut majalah Time, Suharto menguasai 3.6 juta hektar lahan, termasuk 40% wilayah Timor Leste
Foto: AP
Yayasan Siluman
Tidak hanya menghindari pajak, yayasan milik keluarga Cendana juga mendulang rejeki lewat dana sumbangan paksaan. Cara-cara semacam itu tertuang dalam berbagai keputusan presiden, antara lain Keppres No. 92/1996 yang mewajibkan perusahaan atau perorangan menyetor duit sebesar 2% dari penghasilan tahunan. Dana yang didaulat untuk keluarga miskin itu disetor ke berbagai yayasan Suharto.
Foto: Getty Images/AFP/J. Macdougall
Bisnis Terselubung
Bekas Jaksa Agung Soedjono Atmonegoro pernah menganalisa laporan keuangan ke empat yayasan terbesar Suharto. "Yayasan ini dibentuk untuk kegiatan sosial," tuturnya. "Tapi Suharto menggunakannya untuk memindahkan uang ke anak dan kroninya." Soedjono menemukan, Yayasan Supersemar menggunakan 84% dananya untuk keperluan bisnis, semisal pinjaman lunak kepada perusahaan yang dimiliki anak dan kroninya
Foto: picture alliance/dpa/A. Lolong
Lewat Kartel dan Monopoli
Cara lain yang gemar ditempuh Suharto untuk menggerakkan mesin uang Cendana adalah melalui monopoli. Teman dekatnya, The Kian Seng alias Bob Hasan, misalnya memimpin kartel kayu lewat Asosiasi Panel Kayu Indonesia (APKINDO). Pengusaha yang kemudian dijebloskan ke penjara itu sering disebut sebagai ATM hidup keluarga cendana.
Foto: Getty Images/AFP/Firman
Bisnis Tepung Paman Liem
Taipan lain yang juga menjadi roda uang Cendana adalah Sudomo Salim alias Liem Sioe Liong. Sejak tahun 1969 pengusaha kelahiran Cina itu sudah mengantongi monopoli bisnis tepung lewat PT. Bogasari. Dari situ ia membangun imperium bisnis makanan berupa Indofood. Pria yang biasa disapa "Paman Liem" ini juga menjadi mentor bisnis buat putra putri Suharto.
Foto: Getty Images/AFP/R. Gacad
Uang Minyak
Bukan rahasia lagi jika Pertamina pada era Suharto menjelma menjadi dompet raksasa keluarga Cendana. Sejak awal sang diktatur sudah menempatkan orang kepercayaannya, Ibnu Sutowo, buat memimpin perusahaan pelat merah tersebut. Sutowo kemudian memberikan kesaksian kepada majalah Time, tahun 1976 ia dipaksa menjual minyak ke Jepang dan menilap 0,10 Dollar AS untuk setiap barrel minyak yang diekspor.
Foto: picture-alliance/dpa
Pewaris Tahta Cendana
Siti Hardiyanti Rukmana alias Tutut sejak awal sudah diusung sebagai pewaris tahta Cendana. Putri tertua Suharto ini tidak cuma menguasai puluhan ribu hektar lahan sawit, stasiun televisi TPI dan 14% saham di Bank Central Asia, tetapi juga memanen harta tak terhingga lewat jalan tol. Hingga 1998 kekayaannya ditaksir mencapai 4,5 triliun Rupiah.
Foto: Getty Images/AFP/B. Ismoyo
Merajalela Lewat Bulog
Dari semua putera Suharto, Bambang adalah satu-satunya yang paling banyak berurusan dengan Liem Sioe Liong. Setelah mendirikan Bimantara Grup, Bambang terjun ke bisnis impor pangan lewat Badan Urusan Logistik yang saat itu didominasi Liem. Menurut catatan Tempo, selama 18 tahun kroni Suharto mengimpor bahan pangan lewat Bulog senilai 5 miliar Dollar AS.
Foto: picture-alliance/dpa
Duit Cengkeh untuk Tommy
Melalui monopoli Hutomo Mandala Putra meraup kekayaan hingga 5 triliun Rupiah. Tahun 1996 ia mendapat status pelopor mobil nasional dan berhak mengimpor barang mewah dan suku cadang tanpa dikenai pajak. Selain itu Tommy juga menguasai Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh yang memonopoli penjualan dari petani ke produsen rokok. BPPC ditengarai banyak membuat petani cengkeh bangkrut.
Foto: Getty Images/AFP/R. Gacad
Akhir Pahit Diktatur Tamak
Secara lihai Suharto membajak pertumbuhan ekonomi untuk kepentingan keluarga. Menurut Bank Dunia, antara 1988 hingga 1996, Indonesia menerima investasi asing senilai USD130 miliar. Tapi struktur perekonomian yang dibuat untuk memperkaya kroni Cendana justru menyeret Indonesia dalam krisis ekonomi dan mengakhiri kekuasaan sang jendral. (rzn/yf: economist, times, bloomberg, bbc, kompas, tempo)
Masa kerja pemerintahan Jokowi saat ini kurang dari dua tahun dan masih terbuka peluang bagi Jokowi untuk memperbaiki diri. Program pemberantasan korupsi harus menjadi agenda prioritas yang harus diselesaikan dan tidak sekedar upaya pencitraan semata. Jokowi sebaiknya melakukan evaluasi dan perbaikan atas kebijakan antikorupsi yang pernah disusun. Mempercepat agenda perbaikan internal lembaga penegak hukum dan jika perlu mengganti para pembantu Presiden yang tidak sejalan dengan program kerjanya.
Jokowi harus menjadikan KPK sebagai kawan seperjuangan dalam memberantas korupsi dan mengungkap kasus korupsi kelas kakap. Upaya penguatan terhadap KPK dan kinerja pemberantasan korupsi harus diwujudkan secara konkret dan memastikan tidak ada lagi upaya pelemahan terhadap KPK melalui segala cara seperti kriminalisasi, Revisi UU KPK maupun hasil rekomendasi Pansus Hak Angket dari DPR.
Penulis: Emerson Yuntho (ap/vlz)
Alumnus Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 2001. Bergabung dengan Indonesia Corruption Watch (ICW) sejak tahun 2002 dan saat ini menjabat sebagai Kordinator Divisi Penggalangan Dana Publik ICW. Memiliki ketertarikan untuk isu hukum dan peradilan serta pemberantasan korupsi.
*Setiap tulisan yang dimuat dalam #DWNesia menjadi tanggung jawab penulis.
Cara Aman Sembunyikan Uang Haram
Ada banyak cara menyembunyikan atau mencuci uang haram. Terutama koruptor, mafia atau pengemplang pajak sering menggunakan jurus-jurus berikut ini untuk lolos dari jerat hukum.
Foto: Colourbox
Haram Uang Tak Bertuan
Buat politisi korup, mafia kakap, gembong narkoba atau penilap pajak, tindak pecucian uang adalah satu-satunya cara menyelamatkan harta. Antara 2002-2011 saja Cina mencatat aliran dana ilegal ke luar negeri sebesar 1,8 triliun US dollar. Dalam periode yang sama Rusia kehilangan 880 miliar US dollar, dan Malaysia 370 miliar USD. Total duit haram di seluruh dunia saat ini mencapai 5,4 triliun USD
Foto: picture alliance/AFP Creative/K. Bleier
Surga Kecil Bisnis Ilegal
Cara paling umum adalah dengan menitipkan uang melalui berbagai perusahaan offshore di surga pajak seperti Panama atau Hongkong. Perusahaan ini tidak memiliki apa pun kecuali sebuah papan nama, rekening dan alamat. Berbagai kantor hukum atau bank menawarkan jasa pembentukan perusahaan papan nama dengan biaya 1000 US dollar. Lantaran bentuknya, pemilik perusahaan offshore hampir mustahil diketahui.
Foto: DW/M. Soric
Korupsi Berbuah Koin Judi
Pejabat korup atau kelompok mafia di Cina punya cara unik menilap uang curian. Untuk itu mereka biasanya mengandalkan jasa operator junket. Perusahaan jasa itu akan menukar uang tunai dengan koin judi dengan tarif 20%. Pemilik uang lalu akan berjudi dengan koin tersebut dan hasilnya, yang berupa uang bersih, bisa disimpan di bank lokal atau ditransfer ke perusahaan offshore.
Foto: picture alliance/dpa
Lewat Jasa Si Kerdil
Dunia gelap finansial mengenal profesi Smurf. Berbeda dengan tokoh kartun berbadan biru itu, Smurf adalah penyeda jasa pencucian uang. Seorang smurf biasanya bertugas memecah uang haram dalam jumlah kecil dan didepositokan ke rekening yang berbeda-beda. Tujuannya adalah supaya menghindar kewajiban melaporkan transaksi keuangan. Pemilik juga bisa meminta Smurf untuk mengambil atau memindahkan uang.
Foto: lassedesignen
Intan di Pasta Gigi
Intan sudah menjadi mata uang resmi dunia kriminal. Pasalnya transaksi dengan batu mulia yang satu ini sulit diawasi dan mudah diseludupkan. Tahun 2008 silam seorang konsultan bank UBS, Swiss, bercerita bagaimana pelanggan kaya selalu disarankan membeli intan dan diseludupkan di dalam pasta gigi supaya lolos dari pemeriksaan bandar udara.
Foto: picture-alliance/dpa/O. Berg
Investasi Duit Gelap
Kebanyakan pengemplang pajak atau koruptor akan menginvestasikan ulang duit haram yang telah dicuci, entah itu dengan berjudi di lantai bursa, membuka rumah judi atau bahkan membuka usaha legal seperti klub malam, bar, atau bengkel mobil. Kroni di sekitar Presiden Rusia Vladimir Putin misalnya pernah tercatat meminjam uang lewat perusahaan offshore untuk dipinjamkan kembali dengan bunga tinggi.