Presiden Joko Widodo mengangkat isu terkait akses pendidikan dan pemberdayaan perempuan saat berbicara pada Sesi III KTT G20 Osaka dengan tema Addressing Inequalities & Realizing an Inclusive and Sustainable World.
Iklan
"Kita semua paham bahwa akses pendidikan dan pemberdayaan perempuan merupakan elemen penting untuk mencapai target Sustainable Development Goals. Dan itu memerlukan kerja sama kita semua,” kata Presiden di depan para pemimpin negara anggota G20 pada Sabtu (29/06).
Terkait pendidikan, Jokowi menegaskan perlunya penyesuaian sistem pendidikan saat ini yang menurutnya masih mengikuti pola pendidikan yang lama. Padahal, di era digital seperti sekarang ini, ia menyadari adanya perubahan terkait pola mental dan pola pergaulan anak-anak di abad ke-21.
"Anak kita sekarang hidup di eranya YouTube Video yang rata-rata panjangnya hanya 12 menit, di eranya Instagram Video atau Twitter Video yang rata-rata panjangnya 6 menit atau bahkan sependek 1 menit. Dulu, anak-anak bergaul dengan misalnya naik sepeda bersama, sekarang anak kita bergaul dengan ramai-ramai main video game "Massive Multi-Player Online Game” seperti Fortnite dan Minecraft,” ujarnya.
Rentang Sejarah Perjuangan Perempuan di Arab Saudi
Hak perempuan di Arab Saudi adalah sebuah kisah perjuangan panjang yang berjalan perlahan. Berkat tekanan internasional dan keberanian generasi baru Monarki di Riyadh, perempuan mulai diberikan kebebasan di ruang publik.
Foto: picture-alliance/AP Photo/H. Ammar
1955: Sekolah Perempuan Pertama, 1970: Universitas Perempuan Pertama
Perempuan Arab Saudi awalnya tidak diizinkan mengeyam pendidikan dasar. Hingga akhirnya sekolah khusus perempuan, Dar al-Hanan, dibuka tahun 1955. Namun butuh waktu hampir dua dekade bagi perempuan untuk bisa mendapat akses menuju perguruan tinggi, yakni Riyadh College of Education yang beroperasi tahun 1970.
Foto: Getty Images/AFP/F. Nureldine
2001: KTP Perempuan
Pada awal abad ke 21 perempuan untuk pertamakalinya mendapat Kartu Tanda Penduduk. KTP membantu kaum perempuan Saudi dalam kasus hukum seputar warisan atau properti. Awalnya perempuan harus mendapat izin dari wali laki-laki untuk mendapat KTP. Aturan tersebut dilonggarkan pada 2006 ketika perempuan bebas mendapat KTP tanpa izin walinya.
Foto: Getty Images/J. Pix
2005: Akhir Pernikahan Paksa
Pemerintah Arab Saudi secara resmi melarang pernikahan paksa pada 2005. Namun kontrak nikah antara calon pengantin pria dan orangtua perempuan masih marak dilakukan. Kontrak semacam itu mewajibkan perempuan menikahi pria pilihan orangtua.
Foto: Getty Images/A.Hilabi
2009: Perempuan Pertama di Pemerintahan
Pada 2009 raja Abdullah mengangkat perempuan untuk jabatan tinggi di pemerintahan. Noura al-Fayez hingga kini adalah wakil Menteri Pendidikan Arab Saudi. Ia bertugas mengurusi pemberdayaan perempuan.
Foto: Foreign and Commonwealth Office
2012: Atlit Olympiade Perempuan
Keberadaan Noura al-Fayez di pucuk pemerintahan banyak mengubah nasib atlit perempuan Arab Saudi. Pada 2012 untuk pertamakalinya Riyadh mengizinkan perempuan mengikuti Olympiade di London. Salah satunya adalah Sarah Attar, atlit lari di cabang 800 meter. Sebelumnya Komite Olympiade Internasional diisukan bakal melarang keikutsertaan Arab Saudi jika Riyadh melarang partisipasi perempuan.
Foto: picture alliance/dpa/J.-G.Mabanglo
2013: Izin Bersepeda dan Sepeda Motor
Setahun setelah Olympiade, pemerintah Arab Saudi untuk pertamakalinya mengizinkan perempuan menggunakan sepeda dan sepeda motor. Namun begitu kelonggaran tersebut bukan tanpa catatan. Perempuan hanya diizinkan bersepeda atau mengendarai sepeda motor di area rekreasional, diwajibkan mengenakan niqab dan didampingi wali pria.
Foto: Getty Images/AFP
2013: Perempuan di Majelis Syura
Pada Februari 2013 Raja Abdullah melantik 30 perempuan untuk Majelis Syura, dewan pertimbangan Arab Saudi. "Perubahan ini harus dilakukan secara gradual," kata Abdullah tentang hak perempuan. Tidak lama setelah keputusan tersebut, perempuan diizinkan untuk mencalonkan diri untuk jabatan publik.
Foto: REUTERS/Saudi TV/Handout
2015: Hak Pilih dan Dipilih
Pemilihan komunal 2015 di Arab Saudi ditandai dengan peristiwa bersejarah: untuk pertamakalinya perempuan diizinkan memilih dan dapat mencalonkan diri untuk jabatan publik. Sebagai hasilnya sebanyak 20 perempuan terpilih untuk berbagai jabatan di tingkat pemerintah kota.
Foto: picture-alliance/AP Photo/A. Batrawy
2017: Direktur Bursa Saham Perempuan
Pada Februari 2017, bursa saham Arab Saudi menunjuk Sarah al-Suhaimi sebagai direktur. Putri bankir berusia 37 tahun ini ikut merangkai salah satu penawaran umum perdana paling akbar sejagad, yakni ketika perusahaan minyak negara Aramco melepas sebagian kecil sahamnya ke lantai bursa.
Foto: pictur- alliance/abaca/Balkis Press
2018: Perempuan di Kemudi
Pada 26 September 2017, pemerintah Arab Saudi mengumumkan perempuan akan diperbolehkan mengemudi mobil mulai bulan Juni 2018. Mereka nantinya tidak perlu meminta izin wali pria untuk mendapatkan surat izin mengemudi dan tidak perlu mengajak walinya untuk ikut menemani ketika mengemudi.
Foto: picture-alliance/AP Photo/H. Jamali
2018: Perempuan di Stadion Olahraga
Tidak lama berselang, pada 29 Oktober 2017, otoritas olahraga Arab Saudi mengumumkan perempuan akan diizinkan untuk menginjakkan kaki di stadion olahraga. Tiga stadion yang tadinya hanya mengizinkan penonton laki-laki juga akan dibuka buat perempuan pada awal 2018.
Foto: Getty Images/AFP/F. Nureldine
2019: Perempuan Saudi akan mendapat notifikasi melalui pesan singkat jika mereka diceraikan
Hukum baru dirancang untuk melindungi perempuan saat pernikahan berakhir tanpa sepengetahuan mereka. Perempuan dapat mengecek status pernikahannya online atau mendapatkan fotokopi surat tanda cerai dari pengadilan. Hukum ini tidak sepenuhnya melindungi perempuan karena cerai hanya dapat diajukan dalam kasus yang sangat terbatas dengan persetujuan suami atau jika suami melakukan tindak kekerasan.
"Perempuan lebih rajin, lebih tekun, lebih detail, lebih sabar, dan lebih team-work daripada kita. Karena e-Commerce dan teknologi membutuhkan karakter seperti itu, sehingga meningkatkan partisipasi perempuan dalam bisnis, ekonomi dan politik otomatis akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing nasional di era digital,” ungkapnya.
Oleh sebab itu, ia mengatakan, ke depan pemerintahannya akan fokus pada pembangunan sumber daya manusia. Jokowi menambahkan, Indonesia memiliki 68,6 persen atau sekitar 181,3 juta orang berada pada usia produktif.
"Agar penduduk usia produktif tersebut menjadi bonus demografi diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing,” katanya saat memberikan kata sambutan. yp/vlz (Biro Sekpres)
Hari Perempuan Internasional: Asia Tunjukkan Kemajuan Kesetaraan Gender
Terlepas dari banyaknya kemajuan di tahun-tahun terakhir, masih banyak perempuan Asia menderita diskriminasi. DW melihat harapan, namun juga masalah dari perempuan di banyak negara Asia.
Foto: NDR
Afghanistan
Perempuan di Afghanistan kini mengambil bagian untuk perubahan yang lebih baik setelah Amerika Serikat beserta koalisi meruntuhkan rezim Taliban pada 2001 lalu. Namun dari situasi terakhir yang memungkinkan diikutsertakannya Taliban kedalam pemerintahan berarti perempuan masih harus memperjuangkan hak-haknya akan pendidikan dan pekerjaan.
Foto: Getty Images/R. Conway
Iran
Kini Iran memiliki tim sepak bola perempuan. Namun perjuangan akan kebebasan dan pemberdayaan perempuan masih berlanjut. Nasreen Southoudeh, seorang pengacara yang membela aksi protes perempuan melawan kewajiban penggunaan hijab, baru-baru ini dijatuhkan hukuman lima tahun penjara.
Foto: Pana.ir
Pakistan
Uzma Nawaz (tengah) adalah mekanik mobil perempuan pertama di Pakistan. Negara di Asia Selatan ini perlahan memberikan kebebasan bagi perempuan. Di kota Karachi, para perempuan bahkan ikut serta dalam aksi #AuratAzadiMarch atau women`s march di Hari Perempuan Internasional tahun ini.
Foto: Getty Images/AFP/S.S. Mirza
India
Pengendara sepeda motor perempuan belakang menjadi tren di India. Terlepas dari kemajuan ini, perempuan masih sering menjadi korban perkosaan dan kekerasan seksual. Tahun lalu, beberapa perempuan di India menantang pelaku kekerasan terhadap mereka sebagai aksi kampanye #MeToo. Mereka mengeluhkan banyaknya pengaruh pria, juga pimpinan politik.
Foto: Imago/Hindustan Times
Sri Lanka
Di negara ini perempuan menikmati situasi kesetaraan gender yang cukup baik. Mereka bebas memilih untuk menempuh pendidikan lebih tinggi atau mulai bekerja, tentunya tergantung dari kondisi keuangan keluarga. Sri Lanka mungkin adalah satu-satunya negara di Asia Selatan dengan akses pendidikan dan kesehatan yang baik.
Foto: Imago/Photothek
Bangladesh
Sudah dua dekade ini rakyat Bangladesh memilih perempuan sebagai perdana menteri. Meski hak-hak perempuan makin mendapatkan tempatnya, namun perempuan masih kerap dipandang sebelah mata di tempat kerja, serta memiliki keterbatasan akses kesehatan dan pendidikan.
Foto: DW/M. M. Rahman
China
Perempuan di Cina diuntungkan dengan pesatnya perkembangan ekonomi dalam negeri. Tapi diskriminasi terhadap perempuan masih terus berlangsung. Bahkan hari ini, bias di masyarakat terhadap anak perempuan membuat rasio gender tidak seimbang. Perempuan masih memiliki akses terbatas untuk pendidikan dibanding laki-laki. (ga/hp)