Seremoni penandatanganan perjanjian damai di Doha, Qatar, dihadiri oleh pemerintah Chad dan perwakilan lebih dari 30 kelompok pemberontak. Kesepakatan itu mewajibkan mereka untuk sekaligus berpartisipasi di dalam dialog nasional demi perdamaian, mulai 20 Agustus mendatang.

Namun kedua pihak sejauh ini belum membocorkan detail perjanjian, semisal metode implementasi damai atau pengawasan. Mahamat Zene Cherif, menteri luar negeri di pemerintahan militer Chad, mengatakan pihaknya meyakini perjanjian di Qatar akan mengarah pada perdamaian berkelanjutan. Dia mengklaim dialog rekonsiliasi nasional akan dihadiri oleh sekitar 1.500 perwakilan pemberontak dan berbagai kelompok etnis.

"Sebagian besar kelompok bersenjata sudah menandatangani perjanjian dan mereka ingin terlibat dalam dialog nasional," kata dia. "Dialog yang inklusif ini adalah forum bagi semua warga Chad," imbuhnya, tanpa mengindahkan kekhawatiran soal risiko keamanan dari pemberontak yang enggan terlibat.

Seorang sumber Reuters yang mengetahuí isi perjanjian mengklaim, semua kelompok yang hadir di Qatar berkomitmen mempertahankan gencatan senjata secara permanen dan mendukung perlucutan senjata, katanya sambil menyaratkan anonimitas.

Pemerintahan transisi di Chad dipimpin oleh Mahamat Idriss Deby yang tahun lalu menerima kekuasaan setelah kematian sang ayah, Presiden Idriss Deby. Dia tewas ketika mengunjungi pasukan pemerintah saat bertempur melawan pemberontak di kawasan utara.

Pada April 2021, putranya yang seorang jendral, mendeklarasikan diri sebagai kepala Dewan Transisi Militer. Dia berjanji akan melaksanakan pemilihan umum dalam waktu 18 bulan. Namun jelang akhir tenggat, pemerintahan Deby belum juga siap menyelenggarakan pencoblosan massal.

Perselisihan panjang

Chad adalah salah satu negara paling miskin di dunia. Penguasa datang silih berganti dilumat pemberontakan, kerusuhan atau kudeta sejak kemerdekaannya pada 1960.

Tercatat, sebanyak 42 dari 47 kelompok pemberontak menyapakti damai. Sementara sisanya menolak, termasuk Fron demi Kerukunan dan Perubahan di Chad (FACT), yang bertanggungjawab atas kematian bekas Presiden Idriss Deby. FACT menuntut Mahamat Deby agar tidak mencalonkan diri dalam pemilihan umum. Sang presiden menjawab hal itu bisa dinegosiasikan di ibu kota N'Djamena.

FACT yang melakukan aksi walkout pada putaran pertama perundingan di Doha, Maret silam, juga menuntut agar pemerintah membebaskan 300 gerilyawannya di penjara. Namun Menteri Luar Negeri Cherif mengatakan tuntutan kelompok tersebut "tidak bisa diterima" selama FACT tidak balik memberikan jaminan.

Dalam sebuah pesan video, Sekretaris Jendral PBB, Antonio Guterres, mengatakan ratifikasi damai "merupakan momentum kunci bagi bangsa Chad," tapi mendesak dialog nasional harus bersifat "inklusif" jika ingin berhasil. Adapun Ketua Komisi Uni Afrika, Moussa Faki Mahamat, mengatakan kepatuhan kedua pihak pada isi perjanjian merupakan "kriteria krusial" bagi terbangunnya kepercayaan antarpihak.

Hal senada diungkapkan Menlu Qatar, Sheikh Mohammed bin Jassim al Thani, yang menilai kesepakatan di Doha membuka peluang bagi "perdamaian untuk menggusur masalah dan kekacauan yang melanda Chad sejak waktu yang lama."

Menlu Mahamat Cherif mengakui kesepakatan di Doha didahului "perundingan yang sulit," namun tetap "terkejut" oleh aksi walkout yang digalang FACT. Meski begitu, dia kembali menegaskan semua pihak bisa tetap terlibat dalam dialog nasional di N'Djamena.

rzn/hp (rtr,afp)