Kelompok oposisi Tentara Pembebasan Suriah memberikan ultimatum kepada rezim Presiden Bashar al-Assad untuk melaksanakan rencana perdamaian dari utusan khusus PBB dan Liga Arab Kofi Annan. Pemberontak memberi pemerintah di Damaskus batas waktu 48 jam sampai Jumat (01/06) pk. 11.00. Demikian disampaikan Kasim Saad Eddine dari Tentara Pembebasan Suriah, berdasarkan keterangan organisasi pemberontak di internet. Seandainya rezim tidak melunak, organisasi pemberontak tidak lagi merasa terikat pada kewajibannya. Mereka akan melindungi dan mempertahankan desa-desa dan kota-kotanya.

Rencana perdamaian dari mantan sekjen PBB Kofi Annan menyerukan untuk diakhirnya kekerasan dan menuntut penarikan militer Suriah serta senjata beratnya dari kota-kota, pembebasan tahanan politik dan membuka akses untuk barang bantuan.

Kontroversi aksi militer dengan mandat PBB

Pembantaian di Houla yang menyebabkan lebih dari 100 korban tewas membuat terkejut dan memicu kemarahan internasional. Presiden Perancis Francois Hollande menjadi politisi tinggi pertama yang membahas kemungkinan aksi militer. Kepada stasiun televisi Perancis France 2, Hollande mengatakan seperti halnya kasus Libya 2011 aksi semacam itu dalam kerangka hukum internasional mungkin dengan sebuah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Tapi dengan usulan itu Hollande membentur tembok Rusia dan Cina sebagai negara pemilik hak veto di Dewan Keamanan PBB. Kedua negara itu tetap menolak intervensi militer di Suriah. Wakil menteri luar negeri Rusia Gennadi Gatilov mengatakan, untuk waktu sekarang pemikiran-pemikiran mengenai serangan militer PBB terlalu dini. Rusia juga menolak perdebatan baru di DK PBB dan mengritik pengusiran duta besar Suriah oleh sejumlah negara barat.

DK/afp/dpa/