Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant dipecat pada hari Minggu (26/03) setelah meminta pemerintah menghentikan rencana reformasi sistem peradilan yang kontroversial di Israel.

"Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah memutuskan malam ini untuk memberhentikan Menteri Pertahanan Yoav Gallant,” demikian menurut keterangan dari kantor Netanyahu.

Sementara lebih lebih banyak aksi unjuk rasa di Tel Aviv dan kota-kota lain di Israel digelar pada hari Minggu (26/03) untuk menentang perombakan sistem peradilan yang direncanakan pemerintah.

Meriam air pun ditembakkan di beberapa lokasi unjuk rasa, termasuk di luar kediaman pribadi Netanyahu di Yerusalem.

Pihak oposisi protes, diplomat Israel di AS mengundurkan diri

Tak lama setelah pemecatan Gallant, Konsulat Jenderal Israel di New York Asaf Zamir mengumumkan pengunduran dirinya di Twitter.

"Keputusan untuk memecat Menteri Pertahanan hari ini meyakinkan saya bahwa saya tidak bisa lagi mewakili pemerintahan ini,” tulisnya.

Pemimpin dari dua partai oposisi terbesar di Israel, Benny Gantz dan Yair Lapid, juga mengeluarkan pernyataan bersama. Mereka meminta anggota Partai Likud Netanyahu untuk tidak ikut dalam "penghancuran keamanan nasional.”

"Keamanan negara tidak bisa menjadi kartu dalam permainan politik. Netanyahu sudah lewat batas malam ini,” tulis Gantz dan Lapid.

Sementara itu, pemerintah AS menyatakan "sangat prihatin” dengan situasi di Israel.

"Nilai-nilai demokrasi selalu dan harus tetap menjadi ciri khas hubungan AS-Israel,” kata juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS Adrienne Watson dalam sebuah pernyataan. Watson mengatakan Washington mendesak para pemimpin Israel "untuk menemukan kompromi secepat mungkin.”

Gallant desak hentikan protes

Gallant, yang merupakan anggota Partai Likud Netanyahu, sebelumnya meminta pemerintah menghentikan rencana untuk merombak sistrem peradilan di Israel.

"Kita harus menghentikan proses tersebut guna memulai dialog,” kata Gallant dalam pidato yang disiarkan televisi pada Sabtu (25/03), seraya mengatakan bahwa keamanan Israel dalam bahaya.

Gallant adalah seorang jenderal terkemuka di Israel dan merupakan anggota paling senior dari Partai Likud Netanyahu yang mendesak sang perdana menteri membatalkan rencana reformasi tersebut.

Tidak hanya Gallant, para pemimpin militer Israel juga mengkritik proposal tersebut.

Setelah pemecatannya, Gallant menulis: "Keamanan Negara Israel telah dan akan selalu menjadi misi hidup saya.”

Mengapa reformasi sistem peradilan Israel diperdebatkan?

Pemerintah Israel mengumumkan rencana reformasi sistem peradilan itu pada bulan Januari lalu. Mereka beralasan bahwa reformasi diperlukan untuk memulihkan keseimbangan antara eksekutif dan yudikatif, dengan mengklaim bahwa hakim telah menjadi terlalu "intervensionistik.”

Reformasi tersebut nantinya akan memberi kuasa kepada pemerintah dalam memilih hakim dan membatasi kekuasaan Mahkamah Agung (MA) untuk membatalkan undang-undang.

Para penentang reformasi imengkritik bahwa pemerintahan koalisi ultra kanan berusaha mengikis pemisahan kekuasaan di Israel dan menempatkan negara itu menuju jalan otokrasi.

Beberapa indikasi bahwa Partai Likud kemungkinan akan memikirkan kembali rencana reformasi tersebut muncul pada Minggu (26/03) malam di saat aksi protes semakin menguat.

Menteri Kebudayaan Israel Micky Zoharm, sekutu dekat Netanyahu, mengatakan bahwa partainya akan mendukung perdana menteri jika dia menunda reformasi tersebut.

Likud adalah partai terbesar dalam koalisi pemerintahan, tetapi hanya menyumbang sekitar setengah kursi di parlemen Israel, Knesset.

gtp/ha (AP, AFP, dpa, Reuters)