Pemerintah Bayangan Myanmar Minta Dilibatkan dalam KTT ASEAN
19 April 2021
Pemerintah bayangan Myanmar mendesak para pemimpin Asia Tenggara untuk tidak mengakui rezim militer yang merebut kekuasaan sejak Februari lalu dan meminta untuk mengikutsertakan mereka pada acara KTT ASEAN.
Kementerian Luar Negeri Thailand pada Sabtu (17/04) menyatakan para pemimpin negara di Asia Tenggara berupaya menjalin komunikasi dengan rezim militer Myanmar. Pertemuan puncak yang akan membahas penyelesaian konflik di Myanmar itu dipastikan melibatkan pejabat junta militer.
"Beberapa pemimpin telah mengkonfirmasi kehadiran mereka, termasuk MAH Myanmar (Min Aung Hlaing)," kata juru bicara Tanee Sangrat.
Potret Aksi Protes Nasional Menentang Kudeta Militer di Myanmar
Warga Myanmar melakukan protes nasional menentang kudeta militer. Berbagai kalangan mulai dari dokter, guru, dan buruh menuntut pembebasan Aung San Suu Kyi dan pemulihan demokrasi Myanmar.
Foto: AFP/Getty Images
Dokter dan perawat di garda depan
Kurang dari 24 jam setelah kudeta militer, para dokter dan perawat dari berbagai rumah sakit mengumumkan bahwa mereka melakukan mogok kerja. Mereka juga mengajak warga lainnya untuk bergabung dalam kampanye pembangkangan sipil.
Foto: REUTERS
Koalisi protes dari berbagai kalangan
Sejak ajakan pembangkangan sipil tersebut, para pelajar, guru, buruh dan banyak kelompok sosial lainnya bergabung dalam gelombang protes. Para demonstran menyerukan dan meneriakkan slogan-slogan seperti "Berikan kekuatan kembali kepada rakyat!" atau "Tujuan kami adalah mendapatkan demokrasi!"
Foto: Ye Aung Thu/AFP/Getty Images
Para biksu mendukung gerakan protes
Para Biksu juga turut dalam barisan para demonstran. "Sangha", komunitas monastik di Myanmar selalu memainkan peran penting di negara yang mayoritas penduduknya beragama Buddha ini.
Foto: AP Photo/picture alliance
Protes nasional
Demonstrasi berlangsung tidak hanya di pusat kota besar, seperti Yangon dan Mandalay, tetapi orang-orang juga turun ke jalan di daerah etnis minoritas, seperti di Negara Bagian Shan (terlihat di foto).
Foto: AFP/Getty Images
Simbol tiga jari
Para demonstran melambangkan simbol tiga jari sebagai bentuk perlawanan terhadap kudeta militer. Simbol yang diadopsi dari film Hollywood "The Hunger Games" ini juga dilakukan oleh para demonstran di Thailand untuk melawan monarki.
Foto: REUTERS
Dukungan dari balkon
Bagi warga yang tidak turun ke jalan untuk berunjuk rasa, mereka turut menyuarakan dukungan dari balkon-balkon rumah mereka dan menyediakan makanan dan air.
Foto: REUTERS
Menuntut pembebasan Aung San Suu Kyi
Para demonstran menuntut dikembalikannya pemerintahan demokratis dan pembebasan Aung San Suu Kyi serta politisi tingkat tinggi lain dari partai yang memerintah Myanmar secara de facto, yakni Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD). Militer menangkap Aung San Suu Kyi dan anggota NLD lainnya pada hari Senin 1 Februari 2021.
Foto: Reuters
Dukungan untuk pemerintahan militer
Pendukung pemerintah militer dan partai para jenderal USDP (Partai Solidaritas dan Pembangunan Persatuan), juga mengadakan beberapa demonstrasi terisolasi di seluruh negeri.
Foto: Thet Aung/AFP/Getty Images
Memori Kudeta 1988
Kudeta tahun 1988 selalu teringat jelas di benak warga selama protes saat ini. Kala itu, suasana menjadi kacau dan tidak tertib saat militer diminta menangani kondisi di tengah protes anti-pemerintah. Ribuan orang tewas, puluhan ribu orang ditangkap, dan banyak mahasiswa dan aktivis mengungsi ke luar negeri.
Foto: ullstein bild-Heritage Images/Alain Evrard
Meriam air di Naypyitaw
Naypyitaw, ibu kota Myanmar di pusat terpencil negara itu, dibangun khusus oleh militer dan diresmikan pada tahun 2005. Pasukan keamanan di kota ini telah mengerahkan meriam air untuk melawan para demonstran.
Foto: Social Media via Reuters
Ketegangan semakin meningkat
Kekerasan meningkat di beberapa wilayah, salah satunya di Myawaddy, sebuah kota di Negara Bagian Kayin selatan. Polisi menembakkan gas air mata dan peluru karet.
Foto: Reuters TV
Bunga untuk pasukan keamanan
Militer mengumumkan bahwa penentangan terhadap junta militer adalah tindakan melanggar hukum dan ''pembuat onar harus disingkirkan''. Ancaman militer itu ditanggapi dengan bentuk perlawanan dari para demonstran, tetapi juga dengan cara yang lembut seperti memberi bunga kepada petugas polisi. Penulis: Rodion Ebbighausen (pkp/ gtp)
Foto: Ye Aung Thu/AFP/Getty Images
12 foto1 | 12
Kontroversi undangan KTT ASEAN
Undangan yang ditujukan kepada Min Aung Hlaing itu menuai cemoohan dari para aktivis yang mendesak para pemimpin Asia Tenggara untuk tidak mengakui kekuasaan junta militer.
Iklan
"#ASEAN tidak melegitimasi junta militer Myanmar sebagai pemerintah dengan mengundang MAH untuk menghadiri KTT," kata aktivis terkemuka Wai Wai Nu di Twitter. "(The) Junta tidak sah dan ilegal."
Pada Sabtu (17/04) malam, #ASEANrejectSAC berada di antara trending teratas Twitter di Myanmar.
Moe Zaw Oo, Wakil Menteri Luar Negeri untuk "pemerintah persatuan nasional" paralel - yang dibentuk Jumat (16/04) oleh anggota parlemen yang digulingkan dari partai Suu Kyi, serta politisi etnis-minoritas - mengatakan ASEAN belum berupaya "menjangkau" mereka.
"Jika ASEAN ingin membantu menyelesaikan situasi Myanmar, mereka tidak akan mencapai apa pun tanpa berkonsultasi dan bernegosiasi dengan NUG, yang didukung oleh rakyat dan memiliki legitimasi penuh," katanya kepada layanan Burma Voice of America.
"Penting agar dewan militer ini tidak diakui. Ini perlu ditangani dengan hati-hati."
Junta militer terus targetkan pekerja media
Pada Minggu (18/04), junta militer menangkap jurnalis asal Jepang, Yuki Kitazumi di rumahnya di Yangon. Sebelumnya pada Februari lalu, dia dipukuli dan ditahan, tetapi kemudian dibebaskan.
Pada Senin (19/04), pemerintah Jepang meminta Myanmar untuk segera membebaskan Yuki Kitazumi. Kitazumi belum didakwa dan para diplomat tengah berupaya meminta izin untuk mengunjunginya di penjara, kata seorang juru bicara kepada AFP, menambahkan bahwa dia telah dipindahkan dari rumah jaga polisi ke penjara Insein.
Penjara Insein dikenal sebagai tempat menahan para tahanan politik.
Kepala Sekretaris Kabinet Katsunobu Kato mengatakan kepada wartawan bahwa pemerintahnya meminta pihak berwenang Myanmar untuk menjelaskan penangkapan tersebut dan memberikan rincian lainnya seraya meminta pembebasan Kitazumi sesegera mungkin.
"Kami akan terus meminta pihak Myanmar untuk pembebasan lebih awal, sambil melakukan yang terbaik untuk melindungi warga Jepang di negara itu," kata Kato.
Sejauh ini, jumlah wartawan yang telah ditangkap mencapai lebih dari 65 orang, 34 di antaranya masih ditahan.
Selain itu, pihak berwenang mengumumkan pada Minggu (18/04) malam di televisi yang dikelola pemerintah, bahwa 20 selebriti dan 20 dokter akan ditambahkan ke dalam daftar surat perintah penangkapan. ha/hp (AFP, dpa)