Rumah Sakit (RS) Darurat di Pulau Galang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau yang ditinjau kesiapannya oleh Presiden Joko Widodo pada Rabu (01/04), menjadi rumah sakit darurat kedua yang dibangun pemerintah untuk tangani wabah corona. Sebelumnya, pemerintah juga telah mengoperasikan RS serupa di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta.

Jokowi menyebut rumah sakit ini akan digunakan sebagai fasilitas observasi, penampungan dan karantina untuk pengendalian wabah Covid-19 di Indonesia. Ia tidak menampik bahwa fasilitas ini dapat dimanfaatkan sebagai alternatif jika jumlah pasien Covid-19 di daerah membludak.

“Semuanya ini memang kita rencanakan dan kita siapkan. Kita berharap tidak terjadi tapi paling tidak kita siap,” kata presiden RI saat memberikan konferensi pers di Pulau Galang, Rabu (01/04).

Untuk karantina dan perawatan

Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Muhammad Adib Khumaidi menyambut baik pembangunan fasilitas rumah sakit darurat di Pulau Galang ini.

Ia menilai fasilitas ini tepat dimanfaatkan sebagai lokasi karantina seperti yang sebelumnya sempat dilakukan di Natuna dan Pulau Sebaru, yaitu karantina warga yang datang dari negara-negara lain yang terjangkit wabah virus corona.

“Natuna dan Sebaru kan hanya karantina saja, belum ada fasilitas medis. Pulau Galang bisa untuk kemudian dipakai dalam konteks karantina sekaligus tempat perawatan jika memang ada yang perlu dirawat. Penapisan awal penting, apalagi yang dari luar negeri,” ujar Adib saat dihubungi DW, Kamis (02/04).

Meski begitu, Adib menilai bahwa akan menjadi kesulitan tersendiri jika RS darurat di Pulau Galang ini dimanfaatkan untuk memindahkan pasien-pasien yang menumpuk dari seluruh wilayah di Indonesia. “Menjadi kesulitan tersendiri untuk transportasinya,” imbuhnya.

Karenanya ketua PB IDI itu menyarankan, agar wilayah-wilayah lain di Indonesia juga sebaiknya memiliki tempat-tempat khusus untuk penanganan pasien COVID-19 seperti yang dioperasikan di RS darurat Wisma Atlet Kemayoran di Jakarta.

Rencana cadangan penanganan covid-19

Menurut Adib, selain pembangunan fasilitas kesehatan seperti RS darurat di Pulau Galang, hal lain yang juga penting dilakukan adalah menyiapkan rencana cadangan (contingency plan) atau strategi pelayanan terstruktur terkait penanganan Covid-19 di seluruh wilayah Indonesia.

Salah satunya adalah menyiapkan sarana yang dijadikan tempat khusus perawatan Covid-19, mulai dari level paling bawah yaitu puskesmas, sampai ke level atas yaitu rumah sakit rujukan dan rumah sakit khusus untuk perawatan Covid-19.

Ia menyebut hal ini perlu dilakukan agar tidak semua pasien atau masyarakat bisa bebas datang ke mana saja untuk memeriksakan gejala Covid-19, sehingga dapat mengurangi paparan virus terhadap tenaga medis yang tidak dilengkapi APD.

 “Memang arahnya kami lebih menyarankan supaya RS juga tidak terbebani. Dalam artian, RS saat ini juga melayani pasien lain, juga merawat pasien lain yang bukan Covid-19. Apalagi saat ini mulai muncul ketakutan dari pasien untuk berobat ke rumah sakit, karena semua RS sepertinya merawat Covid-19,” jelas wakil ketua umum PB IDI itu

Pemetaan tenaga medis

Di sisi lain, berkaitan dengan contingency plan tersebut, Adib mengatakan bahwa pemerintah juga perlu melakukan pemetaan terkait kebutuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan pendukung dalam penanganan Covid-19. Tidak hanya untuk RS darurat di Pulau Galang tapi buat seluruh wilayah Indonesia.

“Saya melihatnya masih sporadis, karena masih terpecah-pecah pelayanan pasiennya. Akhirnya semuanya sepertinya butuh tenaga medis,” katanya.

Pemetaan ini ia nilai perlu dilakukan agar nantinya dapat disiapkan sebuah mekanisme untuk menjawab potensi kekurangan tenaga medis yang kemungkinan terjadi di daerah. “Apakah nanti setiap bulan kemudian di-rolling, dan sebagainya”, tambah Adib.

Sebagai contoh,  untuk kebutuhan tenaga medis Pulau Galang saja Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Tjetjep Yudiana seperti dilansir dari Kompas.com menyatakan, pihaknya terus mencari relawan-relawan yang siap untuk menjadi tenaga medis di lokasi tersebut.Tjetjep menyebut baru ada 17 orang relawan yang menyatakan siap untuk bergabung. Pihaknya pun terus mengajak masyarakat Kepri untuk mau bergabung menjadi relawan.

 “Bagi yang berminat bisa langsung menghubungi Dinas Kesehatan Kepri,” ujar Tjejep, Selasa (31/03).

Terkait kebutuhan ini, Koordinator Relawan Gugus Tugas Covid-19 Andre Rahadian mengakui, pihaknya telah dihubungi oleh penanggung jawab rumah sakit darurat di Pulau Galang. Namun, ia menyatakan komunikasi tersebut lebih kepada bagaimana mekanisme agar relawan di Pulau Galang bisa mendapatkan insentif yang sama dengan relawan yang terdaftar di gugus tugas.

“Jadi teman-teman yang di Pulau Galang ini masih bisa mengambil resources yang ada. Cuma karena kita di kalangan relawan ini ada mekanisme insurance, ada juga insentif-insentif yang diterima sesuai perpres, nah itu mereka tanya bagaimana bisa masuk ke struktur ini. Walaupun calon relawannya sudah ada, tapi bagaimana supaya bisa tercover dengan benefit seperti gugus relawan ini,” jelas Andre saat dihubungi DW, Kamis (02/04).

Ia menyebut sebisa mungkin tenaga relawan yang terdaftar di gugus tugas tidak berpindah domisili.

“Kecuali kalau misalnya nanti sudah jadi emergency di mana yang ada di Jakarta atau episentrum-episentrum yang ada sudah tidak kuat, kita baru mengambil dari luar,” ujar Andre.

Menurut data relawan gugus tugas, sampai pada Kamis (02/04), sudah ada sekitar 15.250 relawan yang terdaftar, terdiri dari 1.529 relawan medis dan tenaga kesehatan lainnya dan 12.721 relawan non medis. Belasan ribu relawan ini tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. (gtp/as)