Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Berlin, Jerman, memenangkan gugatan kelompok lingkungan hidup, pada hari Kamis (30/11), dan memutuskan pemerintah federal telah gagal memenuhi target iklim di sektor transportasi dan bangunan.

Keputusan tersebut dikeluarkan sehari sebelum Kanselir Olaf Scholz dijadwalkan melakukan perjalanan ke Konferensi Tingkat Tinggi Iklim, COP28, di Dubai, Uni Emirat Arab.

Adalah Deutsche Umwelthilfe dan himpunan perlindungan lingkungan, BUND, yang menuntut pemerintah Jerman ke pengadilan. Mereka menuduh, Kementerian Transportasi dan Kementerian Perumahan dan Tata Kota telah melanggar UU Iklim, yang saat ini menetapkan target tahunan bagi setiap sektor untuk mengurangi gas rumah kaca.

UU Perlindungan Iklim Jerman juga mewajibkan pemerintah untuk "segera menyusun program pengurangan emisi” jika targetnya tidak bisa ditepati, kata pengadilan.

Secara umum, Undang-undang tersebut ingin memangkas 65 persen emisi, dibandingkan tahun 1990, selambatnya pada 2030.

Stefanie Langkamp, juru bicara jaringan Aliansi Iklim Jerman, mengatakan putusan tersebut merupakan "teguran keras” bagi koalisi pemerintahan yang juga digalang Partai Hijau itu.

"Sangat memalukan dan merugikan bagi reputasi internasional bahwa kita memerlukan keputusan pengadilan, karena pemerintah tidak mematuhi” undang-undang iklimnya sendiri, kata dia.

Emisi tinggi di bidang transportasi dan konstruksi

Pemerintah digugat karena gagal mencapai target emisi untuk transportasi dan konstruksi pada tahun 2021.

Saat itu, sektor transportasi melampaui target emisi CO2 sebesar 3,1 juta ton, menurut BUND, dan di sektor konstruksi, target emisi terlampaui sebesar 2,5 juta ton.

"Pengadilan telah mengizinkan banding. Pemerintah federal akan memeriksa keputusan tersebut  dan mengkaji langkah selanjutnya," kata Menteri Ekonomi dan Perlindungan Iklim Robert Habeck dalam pernyataan persnya.

Sejauh ini, Menteri Transportasi, Volker Wissing, menolak desakan untuk segera membuat program pengurangan emisi. Menurut laporan media-media Jerman, dia mengatakan pemerintah sedang berniat mengamandemen UU Iklim untuk menghapus kuota reduksi di setiap sektor dan hanya menetapkan target umum.

Putusan pengadilan tata usaha negara di Berlin bukan satu-satunya cobaan bagi komitmen iklim Jerman, jelang KTT COP28 di UAE.

Bulan ini, Mahkamah Konstitusi juga memutuskan bahwa pemerintah telah bertindak ilegal ketika mentransfer €60 miliar dana darurat Covid-19 yang belum terpakai untuk "dana iklim dan transformasi.”

Keputusan tersebut menghapus €60 miliar dari anggaran iklim Jerman, yang tadinya bernilai €212 miliar. Dengan dana tersebut, Jerman antara lain berniat membiayai transisi energi terbarukan dan pembangunan infrastruktur mobilitas elektrik.

rzn/hp (dpa,rtr)

 

Jangan lewatkan konten-konten eksklusif yang kami pilih setiap Rabu untuk kamu. Daftarkan e-mail kamu untuk berlangganan Newsletter mingguan Wednesday Bite.