Mensos RI mengaku sudah berkoordinasi dengan Kepala BGN untuk mematangkan rencana pemberian MBG bagi lansia di atas 75 tahun dan tinggal sendirian.
Foto ilustrasi lansia di IndonesiaFoto: C. Andhika/DW
Iklan
Kementerian Sosial dan Badan Gizi Nasional (BGN) kini sedang mematangkan rencana Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk lansia. Nantinya MBG lansia ini akan menyasar mereka yang berusia 75 tahun ke atas.
"Saya sudah berkoordinasi dengan Kepala BGN, Prof Dadan, untuk mematangkan rencana makan bergizi gratis untuk lansia yang usianya di atas 75 tahun dan tinggal sendirian. Kalau alokasinya sudah habis nanti baru di bawah 75 tahun," kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/2/2026).
Gus Ipul mengatakan pihaknya kini tengah melakukan pendataan di daerah. Setelah itu, data akan diserahkan ke BGN untuk dieksekusi.
"Jadi di SPPG yang ada di sekitar itu juga nanti melayani lansia dan penyandang disabilitas sesuai dengan data yang kami miliki atau data yang kami serahkan," ujarnya.
MBG itu nantinya akan didistribusikan oleh pendamping lansia yang kini masih dalam tahap asesmen atau pelatihan.
"Kita awali dengan pelatihan-pelatihan dulu tapi sebelum mereka misalnya belum selesai mengikuti pelatihan, ya kita akan menggunakan tenaga-tenaga yang mengirim ke rumah-rumah lansia dan penyandang disabilitas," ujarnya.
Gus Ipul memastikan anggaran MBG untuk lansia itu dari BGN. Pihaknya hanya melakukan pendataan dan mengantarkannya.
"Anggarannya nanti kita jadikan satu di BGN, sementara kami menyiapkan yang mengantarkan, yang merawat," ujarnya. (gtp/gtp)
Program Rp71 Triliun: Makan Bergizi Gratis untuk Semua
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah salah satu janji kampanye Presiden Prabowo. Dengan anggaran sebesar Rp71 triliun, bagaimana pelaksanaannya?
Foto: DW
Mengenal program MBG
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah salah satu janji kampanye Prabowo Subianto yang mulai dilaksanakan pada 6 Januari 2025. Terdapat 190 titik distribusi tersebar di 26 provinsi. Setiap titik distribusi dikelola oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG, yang bekerja sama dengan ahli gizi dan akuntan.
Foto: Agung Kuncahya B./Xinhua/IMAGO Images
Anggaran MBG
Program makan bersama yang didanai negara ini memiliki anggaran sebesar Rp71 triliun untuk tahun 2025, dengan Rp63,3 triliun dialokasikan untuk pemenuhan gizi nasional dan Rp7,4 triliun untuk program dukungan manajemen. Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menyatakan bahwa jika program ini berjalan sepenuhnya, akan menghabiskan Rp400 triliun per tahun untuk 82,9 juta penerima.
Foto: Algadri Muhammad 2025
Prioritas dan sasaran
Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi, menyebutkan bahwa pada hari pertama, program MBG menjangkau 500 ribu penerima. Angka ini diharapkan meningkat hingga 3 juta penerima per hari pada Maret 2025 dan 15-17 juta orang pada Agustus-September 2025. Pada akhir 2025, Prabowo menargetkan MBG dapat dinikmati 82,9 juta orang, termasuk pelajar PAUD hingga SMA, ibu hamil dan menyusui, serta bayi dan balita.
Foto: Algadri Muhammad 2025
Pengelola dapur MBG
Badan Gizi Nasional (BGN), sebagai penanggung jawab utama program MBG, telah menunjuk 190 dapur utama yang disebut Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 26 provinsi. Setiap dapur utama bertanggung jawab menyalurkan makanan untuk sekitar 3.000-3.500 penerima di wilayahnya. Pemerintah berencana meningkatkan jumlah dapur ini hingga 937 unit pada akhir 2025.
Foto: DW
MBG untuk anak berkebutuhan khusus
Berbeda dengan sekolah umum, implementasi MBG di sekolah luar biasa menghadapi kesulitan penyesuaian menu yang mencakup kebutuhan gizi anak berkebutuhan khusus (ABK). Kendala utama meliputi logistik distribusi bahan makanan segar ke daerah terpencil dan biaya pengadaan bahan khusus. Setiap sekolah harus memiliki dapur memadai dan berkoordinasi dengan ahli gizi untuk menyusun menu yang sesuai.
Foto: DW
Butuh tambahan anggaran
Sejak perencanaan, program ini menuai banyak pertanyaan, mulai dari mekanisme pelaksanaan hingga sumber anggaran. Meski diyakini bermanfaat, ada potensi penyalahgunaan anggaran. Namun, program ini akan dipercepat dengan anggaran tambahan. "Menurut hitungan Badan Gizi, tambahan Rp100 triliun pada September cukup untuk memberi makan 82,9 juta orang," sebut Kepala BGN, Dadan Hindayana.
Foto: Janusz Pieńkowski/PantherMedia/IMAGO
MBG dan prioritas lain
Kepada DW Indonesia, akademisi bidang ekonomi dari Universitas Diponegoro, Esther Sri Astuti, mengingatkan agar pemangkasan anggaran demi MBG tidak mengabaikan program prioritas lainnya. "Program MBG tidak perlu dipaksakan secara masif dan harus didukung oleh swasembada pangan. Jangan sampai program ini mendorong impor pangan secara drastis," ujarnya.
