1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya

Pemerintah Mesir Bidik Media Kritis

30 Desember 2013

Usai mendaftarkan Ikhwanul Muslimin sebagai organisasi teror, pemerintah Mesir kini membidik jurnalis yang kritis. Minggu, kepala biro Aljazeera di Kairo dan seorang jurnalis Australia ditangkap aparat keamanan.

Foto: Khaled Desouki/AFP/Getty Images

Perang yang dikobarkan pemerintahan Mesir bentukan militer terhadap Ikhwanul Muslimin belum berakhir. Setelah menuding kelompok garis keras Islam itu sebagai organisasi teroris, pemerintah di Kairo kini membidik media-media yang kritis.

Dinas rahasia Mesir akhir pekan lalu menangkap seorang jurnalis Australia dan reporter Aljazeera dengan dalih telah menyebarluaskan informasi yang bisa mengganggu "keamanan domestik" secara ilegal, kata Kementrian Dalam Negeri.

Aparat Keamanan, Minggu (29/12), menggeledah kantor di sebuah hotel di Kairo dan menangkap kedua wartawan serta mengamankan perlengkapan mereka, tulis kemendagri. Pemerintah di Kairo tidak menyebutkan nama kedua jurnalis, kecuali menulis telah menangkap seorang "anggota Ikhwanul Muslimin" dan warga negara Australia.

Kantor Aljazeera Inggris mengidentifikasi korban sebagai Kepala Biro di Kairo, Mohamed Adel Fahmy. Sementara wartawan Australia tersebut diyakini adalah seorang reporter bernama Peter Greste. Warga Australia yang pernah malang melintang di Somalia dan Afghanistan itu antara lain bekerja untuk kantor berita Reuters, BBC dan stasiun televisi Amerika Serikat, CNN.

Pemilu Kepresidenan

Sementara itu pemerintah Mesir berencana menyelenggarakan pemilihan umum kepresidenan sebelum pemilu legislativ yang dijadwalkan pertengahan tahun depan. Hal tersebut diumumkan oleh Presiden Pemerintah Transisi, Adli Mansur, Minggu (29/12).

Menurutnya langkah tersebut tidak akan bertolakbelakang dengan rencana militer yang diajukan setelah pemakzulan terhadap bekas Presiden Mohammed Morsi, Juli silam. Kedua pemilihan bakal digelar dalam waktu enam bulan setelah referendum konstitusi Januari mendatang, kata Mansur.

Foto: picture-alliance/AP

Mensusul aksi protes simpatisan Ikhwanul Muslimin, militer sebelumnya telah mengisyaratkan akan mendahulukan pemilu kepresidenan. Organisasi Islam terbesar di dunia itu sendiri tidak diizinkan mengikuti pemilu.

Eliminasi Ikhwan

Secara perlahan pemerintah Mesir berupaya membungkam Ikhwanul Muslimin dan media yang mempertanyakan legitimasi rejim di Kairo. Penangkapan terhadap kedua wartawan tersebut terjadi cuma sepekan setelah Menteri Pendidikan Hossam Issa mengumumkan pihaknya telah memasukkan Ikhwanul Muslimin dalam daftar organisasi teror.

Tidak lama setelah pengumuman tersebut, bom meledak di sebuah bus umum di Kairo dan menyebabkan belasan orang mengalami luka-luka.

Menyebut Ikhwanul Muslimin sebagai organisasi teror berarti menyeret jutaan simpatisan ke dalam eskalasi konflik. Langkah pemerintah mengkriminalisasi pendukung Ikhwan "tidak akan menyumbang apapun terhadap terciptanya damai," kata Menter Luar Negeri Jerman, Frank Walter Steinmeier.

rzn/hp (afo,dpa,rtr)