Pemerintah Peru hari Rabu (14/12) mengumumkan keadaan darurat nasional selama 30 hari setelah protes yang mengguncang negara itu pada hari-hari penuh gejolak sejak Presiden Pedro Castillo dicopot dari jabatannya atas tuduhan pemberontakan dan konspirasi pekan lalu.

"Keadaan darurat telah diumumkan untuk seluruh negeri, karena tindakan vandalisme dan kekerasan, penyitaan jalan raya dan jalan raya, (...) dan membutuhkan tanggapan yang kuat dan berwibawa," kata Alberto Otarola, menteri pertahanan Peru.

Keadaan darurat akan menangguhkan berbagai hak, termasuk hak untuk berkumpul, kebebasan bergerak, serta kemungkinan pemberlakuan jam malam.

Langkah itu dilakukan kurang dari seminggu setelah mantan Presiden Pedro Castillo berusaha membubarkan Kongres untuk menghindari pemakzulan ketiganya oleh badan yang dipimpin oposisi. Sebaliknya, anggota parlemen mencabut mandatnya dan memerintahkan penangkapannya.

Pengunjuk rasa Peru tuntut pemilu baru segera

Pedro Castillo ditangkap pada 7 Desember, saat berusaha melarikan diri ke Kedutaan Besar Meksiko di Lima. Meksiko, bersama dengan negara-negara kiri lainnya di kawasan itu, telah menyuarakan dukungan kepada politisi kiri itu.

Setelah penangkapannya, Wakil Presiden Dina Boluarte dilantik sebagai presiden baru. Dina Boluarte berusaha meredakan kemarahan yang meningkat di jalanan dengan mengumumkan bahwa pemilu akan dipercepat dari 2026 ke 2024, namun hal ini tidak meredakan kemarahan warga. Dia lalu mengatakan bahwa pemilu baru dapat berlangsung paling cepat Desember 2023.

Namun demikian, para pendukung Pedro Castillo tetap menuntut pembebasannya dan menyerukan agar pemilu baru segera diadakan. Mereka yang menentangnya juga menyerukan agar Kongres dibubarkan dan pemilihan baru diadakan, ketimbang menerima Dina Boluarte sebagai presiden.

Pada hari Rabu (14/12), seorang hakim di Lima menolak pembebasan Castilo dari penjara, karena jaksa mengajukan permintaan agar dia tetap di penjara selama 18 bulan penahanan pra-sidang.

Setidaknya tujuh orang tewas di tengah protes anti-pemerintah selama beberapa hari terakhir.

Peru bisa kembali ke kekacauan dan pemberontakan era 1980-an

Saat mengumumkan rencananya untuk mempercepat pemilihan, Presiden Dina Boluarte menegaskan bahwa "Peru tidak bisa dibanjiri darah."

Ketika pengunjuk rasa memblokir jalan-jalan, melempari polisi dengan batu dan mencoba menyerbu Kongres, Dina Boluarte berkata, "Satu-satunya hal yang dapat saya katakan kepada saudara-saudari [adalah] untuk tetap tenang. Kami telah menjalani pengalaman ini di tahun 80-an dan 90-an, dan saya yakin kita tidak ingin kembali ke sejarah yang menyakitkan itu."

Pernyataan tersebut mengacu pada tahun-tahun di mana kelompok pemberontak melakukan pengeboman dan pembunuhan di seluruh negeri, yang memicu kekerasan selama puluhan tahun dan menyebabkan kematian dan hilangnya hampir 70.000 orang.

"Ini adalah guncangan sosial yang sangat serius," kata ombudsman Peru, Eliana Revollar. "Kami khawatir ini akan mengarah pada pemberontakan karena ada orang yang menyerukan pemberontakan, yang ingin mengangkat senjata."

Tampil melalui tautan video di depan pengadilan di Lima pada hari Selasa (13/12), Pedro Castillo mengecam apa yang disebutnya "penangkapan yang sewenang-wenang dan tidak adil", dan menyatakan bahwa dia "tidak akan pernah menyerah dan mengabaikan tujuan rakyat yang membawa saya ke sini."

Dia kemudian mengimbau pasukan keamanan "untuk meletakkan senjata mereka dan berhenti membunuh orang-orang yang haus keadilan."

hp/yf (ap, rtr, afp)