Pemerintah melalui Bappenas tengah menyusun rencana membangun ulang Indonesia. Puluhan bandara, pembangkit listrik, dan insfrastruktur transportasi siap dibangun di penjuru Nusantara dengan biaya 400 miliar dolar.
Iklan
Indonesia kini sedang menyusun rencana besar untuk membangun mega proyek infrastruktur dengan anggaran lebih dari 412 miliar dolar atau nyaris mencapai 6.000 triliun rupiah. Dimulai dari pembangunan 25 bandara baru hingga pembangkit listrik baru. Rencana ini merupakan upaya pemerintah untuk memicu pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Menurut Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional atau Bappenas, Bambang Brodjonegoro, dalam wawancaranya bersama Bloomberg, Indonesia menargetkan menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki nilai pertumbuhan ekonomi terbesar. Dalam proposoal tersebut tertulis anggaran pembangunan sebesar Rp 5.957 triliun dalam bentuk investasi dalam rentang waktu dari tahun 2020 hingga 2024. Sekitar 40 persen dari anggaran tersebut akan didanai langsung pemerintah, 25 persen melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan sisanya melalui pihak swasta.
Dengan pengeluaran lebih dari 60 persen ditujukan untuk sektor infrastruktur, menurut Bambang merupakan salah satu strategi Presiden Joko Widodo yang mengandalkan sektor infrastruktur sebagai kekuatan utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang saat ini masih berkisar di angka lima persen. Ini juga merupakan usaha pemerintah untuk memeratakan kesejahteraan di seluruh penjuru Nusantara, seperti yang sering dijanjikan Jokowi yakni pembangunan Indonesia berbasis Indonesia-sentris.
Presiden Joko Widodo membawa Ibu Negara Iriana dan sejumlah menteri dalam kunjungan kerja ke Papua. Ini adalah kedelapan kalinya Jokowi melawat ke provinsi di ufuk timur tersebut.
Foto: Laily Rachev/Biro Pers Setpres
Delapan Kali di Papua
Selama lima jam Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Widodo menumpang pesawat kepresidenan ke Papua. Ini adalah kali ke-delapan presiden mengunjungi provinsi di ufuk timur Indonesia itu sejak dilantik Oktober 2014 silam.
Foto: Laily Rachev/Biro Pers Setpres
Sertifikat Tanda Kemakmuran
Dalam kunjungannya kali ini presiden mendapat agenda ketat. Setibanya di Jayapura, Jokowi dijadwalkan menyerahkan 3.331 sertifikat hak atas tanah kepada penduduk setempat. Ia berpesan agar penduduk menyimpan dokumen penting tersebut dengan aman. "Dimasukkan ke plastik, difotokopi, jadi kalau hilang ngurus-nya lebih gampang," ujar Presiden.
Foto: Laily Rachev/Biro Pers Setpres
Kepemilikan Permudah Pinjaman
Penyerahan sertifikat tanah dinilai penting sebagai pondasi kemakmuran. Kini penduduk bisa menggunakan sertifikat tersebut untuk menambah pinjaman usaha. "Tapi hati-hati untuk agunan ke bank tolong dihitung, dikalkulasi bisa mencicil, bisa mengembalikan ndak setiap bulan? Kalau ndak, jangan," ucap Presiden.
Foto: Laily Rachev/Biro Pers Setpres
Sertifikat Kurangi Konflik Tanah
Tahun 2017 silam pemerintah membagi-bagikan 70.000 sertifikat kepada penduduk Papua. Tahun ini Badan Pertanahan Nasional menargetkan penyerahan 20.000 sertifikat tanah tambahan.
Foto: Laily Rachev/Biro Pers Setpres
Rombongan Menteri di Jayapura
Selain presiden dan ibu negara, rombongan kenegaraan ini juga dihadiri Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri Seketaris Negara Pratikno, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Menteri Kesehatan Nila Moeloek.
Foto: Laily Rachev/Biro Pers Setpres
Blusukan Infrastruktur
Selain bertemu penduduk, rombongan presiden juga dijadwalkan mengunjungi sejumlah proyek infrastruktur vital, antara lain Pasar Mama Mama yang khusus dibangun buat kaum perempuan dan jembatan Holtekamp di atas Teluk Youtefa.
Foto: Laily Rachev/Biro Pers Setpres
Jembatan Memangkas Jarak
Jembatan sepanjang 732 meter ini menghubungkan Jayapura dengan Muara Tami. Keberadaan jembatan di atas Teluk Youtefa memangkas waktu perjalanan dari yang semula 2.5 jam menjadi hanya satu jam saja.
Foto: Laily Rachev/Biro Pers Setpres
7 foto1 | 7
Bambang meyakini, konektivitas menjadi kunci utama dalam pertumbuhan ekonomi. "Kami berencana untuk membangun jalan raya udara dengan membangun landasan terbang atau bandara yang lebih kecil untuk konektivitas di daerah terpencil seperti wilayah Papua,” terang Bambang dikutip dari Bloomberg.
"Proposal itu juga menyerukan peningkatan sebanyak 165 bandara yang ada dan pengembangan fasilitas berbasis air untuk pesawat amfibi untuk mengakses pulau-pulau terpencil di negara kepulauan terbesar di dunia ini,” Bambang menambahkan.
Berpotensi menambah hutang negara?
Senada dengan Bambang Brodjonegoro, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo, mengaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini tidak cukup hanya mengandalkan sektor-sektor publik. Investasi menjadi modal penting dalam pertumbuhan ekonomi, khususnya bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia. Dengan iklim investasi yang baik akan menarik minat swasta untuk menanamkan modal sehingga dapat mendukung strategi pemerintah saat ini.
"Investasi merupakan indikator yang dapat menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi dalam perekonomian suatu negara. Melalui investasi akan tersedia berbagai sarana produksi yang dapat dioptimalkan untuk menghasilkan output dan nilai tambah yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi,” ujar pria yang kerap disapa Bamsoet itu dalam pernyataan tertulisnya kepada DW Indonesia.
Inilah Pemberi Utang Terbesar buat Indonesia
Menurut Statistik Utang Luar Negeri yang dirilis Bank Indonesia, utang pemerintah saat ini mencapai 4000 triliun Rupiah. Inilah daftar negara dan lembaga internasional yang meminjamkan uang paling banyak buat Indonesia
Foto: picture alliance/AFP Creative/K. Bleier
1. Singapura
54,1 miliar Dollar AS atau sekitar 728 triliun Rupiah
Foto: O. Barbieri
2. Jepang
32,9 miliar Dollar AS atau sekitar 442,8 triliun Rupiah
Foto: Getty Images/AFP/Y. Tsuno
3. Bank Dunia
17,2 miliar Dollar AS atau sekitar 231,5 triliun Rupiah
Foto: ullstein - Giribas
4. Cina
14,3 miliar Dollar AS atau sekitar 192,5 triliun Rupiah
Foto: picture-alliance/dpa/H.H. Young
5. Amerika Serikat
10,3 miliar Dollar AS atau sekitar 138,6 triliun Rupiah
Foto: Getty Images/AFP/Joe Raedle
6. Belanda
9,3 miliar Dollar AS atau sekitar 125,1 triliun Rupiah
Foto: Jenifoto-Fotolia.com
7. Asian Development Bank
9 miliar Dollar AS atau sekitar 121,1 triliun Rupiah
Foto: Reuters/E. De Castro
7 foto1 | 7
Menurutnya kemampuan fiskal pemerintah saat ini sangat terbatas. Apalagi diketahui proyek-proyek besar beberapa tahun belakangan membuat pemerintahan Jokowi untuk membiayainya. Pemasukan pajak yang rendah dan rendahnya harga komoditas juga makin menekan kondisi tersebut.
Menanggapi rencana Bappenas, ekonom Didik Rachbini menyatakan akan banyak tantangan yang menanti pemerintah terkait dengan hal tersebut, seperti tantangan sosial politik dan juga sumber dana. "Asal jangan tabrak langsung dengan Cina yang punya potensi gagal seperti di negara-negara lain dan menjadi perangkap utang. DPR perlu mengawasi dan tidak memberi persetujuan utang jika bahaya,” ujar Didik saat diwawancarai DW Indonesia.
Didik juga meyakini bahwa infrastruktur transportasi menjadi hal paling penting dalam ambisi pemerintah tersebut. "Yang paling penting adalah kereta api, kedua infrastruktur laut dan jalan. Yang lain mengikuti seperti pelabuhan adalah bagian dari laut,” tambah peneliti senior INDEF tersebut. Infrastruktur yang lebih baik juga dinilai akan membantu upaya pemerintah untuk menarik wisatawan sehingga membantu menekan defisit neraca berjalan.
Pertumbuhan ekonomi lebih rendah
Saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di kisaran lima persen per tahun. Bahkan menurut Gubernur Bank Indonesia , Perry Warjiyo, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini lebih rendah dibandingkan proyeksi BI. Kondisi tersebut terlihat dari kondisi pertumbuhan ekonomi kuartal I-2019 yang hanya tumbuh 5,07%, lebih rendah dari kuartal sebelumnya yang tumbuh 5,18%. Meskipun sedikit lebih tinggi dari kuartal yang sama di tahun sebelumnya yang tumbuh 5,06%. Hal ini ia sampaikan dalam konferensi pers Bank Indonesia di Jakarta, Kamis (16/5), dilansir dari Kontan.
Pemerintah pun kini menargetkan pertumbuhan ekonomi menjadi 5,6 persen di tahun depan dari yang sebelumnya 5,3 persen. Seperti diketahui angka ini meleset dari janji Jokowi sebelum masa kepemimpinannya dimulai. Saat itu ia berjanji, dibawah kepemimpinannya pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai angka 7 persen.
Mencari Ibu Kota yang Sempurna
Kepadatan lalulintas, padatnya penduduk, banjir. Itulah alasan, mengapa pemerintah Indonesia merencanakan pemindahan ibu kota dari Jakarta. Tapi Indonesia bukan negara pertama yang melakukannya.
Foto: Getty Images/B. Ismoyo
Nigeria - Menghindari suhu panas
Hingga 1991, kota metropolitan Lagos (kiri) menjadi ibukota Nigeria. Tetapi kota itu sudah penuh sesak. Suhu panas dan lalu lintasnya sangat padat. Abuja (kanan) terletak 300 km dari Lagos dan di lokasi yang lebih tinggi. Sehingga iklimnya lebih sejuk.
Canberra - Solusi kompromi
Di abad ke-19, dua kota Australia saling bersaing untuk menjadi ibu kota, yaitu Sydney dan Melbourne. Tetapi pemerintah memutuskan mengambil kompromi. Setelah mencari lama, keputusan jatuh pada Canberra, sebuah kota di bagian tenggara. Ibu kota itu terletak di antara Sydney dan Melbourne.
Foto: picture-alliance
Brasil - Pemindahan yang sukses
Setelah berunding lama, tahun 1960 ibukota Brasil dipindahkan dari Rio de Janeiro ke Brasilia (kanan). Di sini alasannya juga sama: Rio terlalu penuh, dan tidak terletak di tengah. Brasilia dirancang untuk berbentuk serupa tanda salib. Proyek ini dianggap kesuksesan besar, dan jadi panutan bagi banyak rencana pemindahan ibu kota lainnya.
Myanmar - Proyek kegilaan besar
2005 ibu kota Myanmar dipindahkan dari Yangon ke Naypyidaw. Dengan langkah itu, pemerintah militer mengikuti tradisi, di mana setiap dinasti di negara itu mendirikan ibu kota baru. Ibu kota baru luasnya 70 kali lipat kota Paris. Untuk pergi dari sebuah gedung pemerintah ke gedung berikutnya, orang perlu perjalanan dengan mobil selama 30 menit, melalui jalan-jalan yang kosong.
Pakistan - Militer bukan perekonomian
Pemerintah Pakistan memindahkan ibu kota dari Karachi (kiri) ke Islamabad tahun 1959. Tujuannya agar pengaruh pengusaha kaya atas politik bisa ditekan. Kota itu juga terletak lebih dekat dengan pangkalan militer utama di Rawalpindi, dan dengan kawasan Jammu dan Kashmir yang jadi ajang konflik dengan India.
Nur Sultan - Simbol sang penguasa
Astana (kanan) juga terbentuk lewat rancangan tertentu. Pindahnya ibu kota Kazachstan dari Almaty yang jadi kota perekonomian terjadi tahun 1997. Penampilan futuristiknya diberikan arsitek Jepang Kisho Kurokawa. 2019 Astana diganti namanya menjadi Nur Sultan sebagai penghormatan bagi pemimpin otoriter Nursultan Nasarbajev.
Moskow - Kebangkitan ibu kota tua
Pindahnya ibu kota Rusia dari St. Petersburg ke Moskow terjadi 1918 karena didirikannya negara Uni Sovyet oleh partai Bolshevik. Sebelumnya, Moskow sudah pernah jadi ibu kota Rusia, sebelum Tsar Peter Agung menjadikan St. Petersburg ibu kota.
Jerman - Ibu kota setelah penyatuan
Setelah Perang Dunia II, Jerman terbelah dua. Pemerintah Jerman Barat berkedudukan di Bonn (kiri), sedangkan ibu kota Jerman Timur adalah Berlin (rechts). Dalam konstitusi Jerman Barat tertulis bahwa jika Jerman bersatu kembali, yang menjadi ibu kota adalah Berlin. Dan itulah yang terjadi setelah penyatuan kembali tahun 1990. (Penulis: Rodion Ebbighausen, Ed.: ml/hp)