Mata dan perhatian dunia saat ini tengah tertuju kepada Indonesia. Negara dengan penduduk muslim terbesar sedunia ini melangsungkan pemilihan umum (pemilu) presiden dan legislatif secara serentak pada Rabu (14/02).

Setelah 10 tahun, warga Indonesia pun akan kembali memilih presiden dan wakil presiden baru mereka. Selain itu, warga yang punya hak suara juga akan memilih perwakilan legislatif, anggota Dewan Perwakilan Rakyat di tingkat nasional, provinsi serta kabupaten/kota serta anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Masa kampanye pemilu yang dimulai sejak 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, diharapkan memberi cukup waktu bagi warga untuk menentukan pilihan mereka baik itu pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1, 2, atau 3.

Tiga hari menjelang Pemilu 2024, sesuai Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, Indonesia pun memasuki masa tenang, sehingga segala aktivitas kampanye tidak diperbolehkan.

Apa kata pengamat tentang persiapan pemilu?

Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Aditya Perdana mengatakan, dari segi persiapan dan logistik, Indonesia sudah punya pengalaman panjang dalam menyelenggarakan pemilu serentak. "Jadi tidak begitu ada masalah yang berarti tentang logistik. Kalaupun ada kekhawatiran itu adalah yang di luar negeri seperti di Malaysia," ujar Aditya kepada DW Indonesia.

Sedangkan dari segi kontestasi, isu pemilu kali ini bergeser. "Bukan lagi politik identitas hingga pendukung para calon terbelah sampai ada istilah cebong dan kampret. Hari ini tidak begitu. Ada 3 paslon dan isunya lebih ke isu keberlanjutan dan perubahan," ujar Aditya yang juga adalah Direktur Eksekutif Algoritma Research and Consulting.

Namun ia menyoroti hal yang juga telah banyak dikritisi oleh para aktivis, masyarakat sipil dan mahasiswa tentang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. Seperti diketahui, pada 2023 MK mengeluarkan keputusan yang diduga mengakomodasi putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming untuk ikut berlaga dalam kontestasi pemilu.

"Putusan ini, pada akhirnya dianggap banyak menguntungkan paslon (pasangan calon) no. 2 dan ini banyak dianggap sebagai pertarungan yang tidak adil bagi yang lain," ujarnya.

Makin banyak warga turut awasi pemilu

Sementara Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, ada sejumlah perbaikan bila dibandingkan dengan penyelenggaraan Pemilu 2019, utamanya dalam membantu tugas KPPS. "Misalnya seleksi yang lebih awal dan terencana, memperhitungkan stamina KPPS dalam menyelenggarakan pungut hitung di TPS," ujar Titi Anggraini kepada DW Indonesia.

Ia mencontohkan bahwa tahun ini ada pemberlakuan batas atas usia maksimal 55 tahun bagi KPPS, pemeriksaan kesehatan yang bekerjasama dengan instansi kesehatan, serta peningkatan honorarium petugas. 

"Juga adanya anggaran untuk penggandaan printed scanner agar tidak menyalin manual hasil penghitungan suara yang pada pemilu 2019 makan waktu lama dan berdampak kelelahan para petugas," kata Titi Anggraini menambahkan.

Selain itu, menurutnya, penggunaan sistem teknologi informasi SIREKAP diharapkan mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas hasil di TPS karena mengunggah foto dari Form C Hasil Plano langsung dari TPS.

Satu hal positif yang ia amati pada pemilu kali ini adalah banyaknya gerakan masyarakat sipil untuk mengawal proses pemilu.

"Pemilu kali ini juga melahirkan banyak gerakan masyarakat sipil yang mau ambil peran mengawal proses pemilu dan pungut hitung di TPS. Misalnya jagapemilu.com, jagasuara2024, Kawal Pemilu, jagasuaramu.id, serta masih banyak lagi yang lain. Ini tentu jadi dinamika positif bagi pemilu Indonesia 2024."

Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru! 

Tantangan geografis dan cuaca buruk

Seperti diketahui, pemilu di Indonesia  dilaksanakan serentak mulai pukul 7.00 hingga 13.00 waktu setempat pada 14 Februari, yang disusul dengan penghitungan suara hingga 15 Februari. Dengan demikian, Pemilu 2024 ini akan menjadi pemilu serentak dengan durasi yang singkat di daerah pemilihan yang tersebar luas.

Bagaimana cara melangsungkan pemilu serentak di negara kepulauan dengan tiga zona waktu yang berbeda? Jawabannya: Tidak mudah.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah mulai mendistribusikan perlengkapan logistik pemilu seperti surat suara, kotak suara, dan tinta untuk mencelupkan jari. Distribusi ke daerah terpencil juga dilakukan dengan menggunakan berbagai moda transportasi mulai dari perahu hingga ojek. Selain itu, distribusi ini juga dikawal oleh petugas keamanan baik dari Polri maupun militer.

Sementara pemilihan suara di sejumlah wilayah di Demak, Jawa Tengah, terpaksa ditunda akibat banjir yang melanda wilayah tersebut. Dikutip dari media detik.com, sekitar 28 ribu orang di wilayah ini terpaksa mengungsi akibat banjir. 

Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga telah memetakan sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) yang dikategorikan rawan. Pemetaan ini dilakukan selama 6 hari yakni dari tanggal 3 – 8 Februari di lebih dari 36 ribu kelurahan dan desa di 33 provinsi.

Ada sejumlah indikasi kerawanan seperti pemilih di daftar pemilih tetap (DPT) yang sudah tidak memenuhi syarat, baik itu meninggal, pindah, maupun menjadi anggota TNI/Polri. Indikasi lain seperti misalnya praktik pemberian uang pada masa kampanye dan masa tenang, riwayat intimidasi terhadap penyelenggara pemilu, riwayat kerusakan logistik, dan daerah yang rawan bencana.

Harapan organisasi Jerman terhadap pemilu Indonesia?

Di Jerman sendiri, ada puluhan ribu warga Indonesia yang tinggal menyebar di 16 negara bagian. Warga Indonesia di Jerman yang memiliki hak mencoblos, telah menentukan pilihan mereka secara langsung pada hari Sabtu (10/02). Selain itu, mereka juga bisa mencoblos surat suara yang dikirim lewat pos. Meski berlangsung lebih awal, penghitungan suara di Jerman tetap akan dilaksanakan setelah pencoblosan pemilu di Indonesia.

Jerman adalah salah satu mitra penting bagi Indonesia di Eropa, demikian juga posisi Indonesia bagi Jerman. Kerja sama antara kedua negara Jerman dan Indonesia menjadi semakin penting, apalagi di bidang energi terbarukan dan dalam mengatasi pemanasan global.

DW Indonesia sempat mewawancarai sejumlah organisasi Jerman yang beroperasi di Indonesia tentang harapan mereka atas pemilu di Indonesia. Jan Rönnfeld, Direktur Eksekutif Kamar Dagang dan Industri Jerman – Indonesia (Ekonid) di Jakarta mengatakan kepada DW bahwa sudah ada banyak perubahan ke arah perbaikan yang dirasakan negara ini dibandingkan pada masa reformasi. Ia mengatakan bahwa dekarbonisasi ekonomi akan menjadi tren di masa depan.

Hal senada juga diungkapkan oleh Dr. Guido Schnieders, Direktur Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD), lembaga pertukaran akademik Jerman, di Jakarta.

"Tentu saja kami berharap untuk pembangunan lebih lanjut, perkembangan demokrasi lebih baik dari Indonesia dan pembangunan yang damai dan pembangunan menuju transisi energi dan mengurangi emisi karbon."

"Di masa pemerintah yang akan datang, saya pikir penting untuk lebih mengembangkan sistem pendidikan. Melihat banyak anak muda Indonesia sekarang sebagai sebuah tantangan dan untuk membangun negara. Mereka juga haus akan Pendidikan," ujarnya. (ae/as)

C. Andhika S di Jakarta turut berkontribusi dalam laporan ini.