61.000 akun Whatsapp, 640 akun Instragram, 848 akun Twitter, 551 akun facebook diblokir pascakerusuhan akibat penolakan hasil Pemilu 2019. Warganet juga terkena imbas karena akses sosial media dibatasi. Meski ada saja netizen yang coba mengakses internet melalui VPN. Menurut Menkominfo Rudiantara ini adalah cara agar berita hoaks dan gambar provokatif tidak beredar memperkeruh suasana.

Akibat banyaknya berita hoaks tersebar pasca-peristiwa bom bunuh diri Paskah (21/04), pemerintah Sri Lanka menutup jejaring sosial Facebook, Twitter, YouTube, Instagram dan WhatsApp selama 9 hari. Bom yang menewaskan 258 orang dan menyebabkan 500 orang terluka diduga didomplengi ISIS. Banyak yang mengaku menggunakan VPN dan TOR agar tetap bisa berkomunikasi dengan keluarga dan kerabat dekat.

Pemerintah menghentikan layanan internet 3G dan 4G sebelum pemilu untuk jaga keamanan negara dan mencegah penyebaran desas-desus, menurut Asisten Direktur Senior BTRC, Zakir Hossain Khan Desember 2018 lalu. Bangladesh bahkan menutup akses terhadap portal berita populer, Poriborton.com Selasa (21/05) karena laporannya menyebabkan kemarahan badan intelijen militer Bangladesh

Awal Januari 2019, pemerintah Sudan juga menutup akses media sosial populer setelah kerusuhan berlangsung selama dua minggu. Saat itu, warga protes agar Presiden Omar Al-Bashir turun dari jabatannya setelah berkuasa 20 tahun. Menurut Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Nasional Sudan, Salah Abdallah, pemblokiran sosial media sudah jadi bahan perbincangan sejak kisruh terjadi 21 Desember 2018.

Sejak 2018, aplikasi Telegram diblokir pemerintah karena dianggap telah digunakan sejumlah pihak anti-pembangunan di Iran. 40 dari 46 juta pengguna media sosial di Iran menggunakan Telegram untuk banyak hal, mulai dari berjualan pakaian hingga mencari dokter. Media sosial seperti Facebook dan Twitter sudah ditutup sejak tahun 2009.

Pertengahan tahun 2018, pemerintah Rusia juga menutup akses Telegram, aplikasi pesan instan yang dianggap aman dan terenkripsi baik. Bahkan pemerintah mengancam pemblokiran akses VPN untuk mengakses situs terlarang. Badan sensor Rusia telah mengirim notifikasi pemblokiran oleh 10 penyedia VPN di Rusia, di antaranya seperti KNordVPN, Hide My Ass! dan Kaspersky Secure Connection sejak April 2018.

Cina memiliki platform media sosial sendiri yang dikelola oleh negara, seperti WeChat, Weibo, QQ dan YouKu. Media sosial besar seperti Facebook, YouTube dan WhatsApp tidak bisa diakses. Lewat sistem poin (scoring system), kebebasan berekspresi baik melalui media sosial maupun telepon kini dimonitor penuh oleh pemerintah. Ed: ss/ts (Reuters, AFP)

Merkel berusia 62 tahun, dan jadi kanselir sejak 2005. Ia adalah pemimpin perempuan pertama Jerman, dan sekarang sedang berkampanye untuk periode ke empat. Putri seorang pendeta, yang besar di negara komunis Jerman Timur itu punya gelar Doktor di bidang kimia, dan dijadikan "Tokoh 2015" oleh majalah Time.

Theresa May adalah perdana menteri perempuan ke dua di Inggris, setelah Margaret Thatcher yang memimpin di tahun 1980-an. May (60) dulu menjabat menteri dalam negeri, dan resmi jadi perdana menteri Juli 2016, hanya beberapa pekan setelah Brexit. Berapa lama ia akan memerintah belum jelas. Tetapi sebuah jajak pendapat yang baru diadakan menunjukkan ketidaksukaan warga terhadapnya.

ia adalah perempuan pertama yang jadi presiden Taiwan. Inaugurasinya Mei 2016 menyebabkan Cina membekukan hubungan dengan negara pulau, yang dinilai Cina provinsi yang membangkang. Tsai menyatakan tidak akan tunduk pada tekanan untuk takluk kepada Cina.

Perempuan yang berusia 78 tahun ini sudah jadi presiden Liberia sejak 2006. Ia juga jadi perempuan pertama yang memimpin negara di Afrika. 2011, Sirleaf dan dua aktivis prempuan lain dari Liberia dan Yaman dianugerahi Nobel Perdamaian, untuk "perjuangan tanpa kekerasan untuk keamanan perempuan, dan hak-hak perempuan untuk berpartisipasi dalam penegakkan perdamaian."

Dalia Grybauskaite adalah perempuan pertama yang memimpin Lithuania, di tepi Laut Baltik. Ia kerap disebut "Iron Lady" atau "Magnolia Baja" karena punya sabuk hitam dalam karate dan selalu berbicara dengan tegas. Grybauskaite (61) sudah memangku beberapa jabatan pemerintahan sebelum dipilih jadi presiden tahun 2009, kemudian untuk periode ke dua di tahun 2014.

Norwegia juga dipimpin perempuan. Erna Solberg (56) jadi perdana menteri 2013, dan jadi perempuan kedua yang memangku jabatan itu, setelah Gro Harlem Brundtland. Kebijakan suakanya yang ketat menyebabkan orang memberikannya julukan "Iron Erna."

Ia adalah perdana menteri perempuan Polandia yang ketiga, dan memangku jabatan sejak November 2015. Fokus politiknya: menjamin keamanan bagi seluruh warga Polandia, dan berperan dalam keamanan Uni Eropa. Sebelum jadi perdana menteri, ia jadi walikota dan anggota parlemen.

Perdana menteri ke empat Namibia ini mulai menjabat tahun 2015. Kuugongelwa-Amadhila (49) hidup di pengasingan di Sierra Leone ketika remaja. Ia mendapat pendidikan tinggi di AS, tamat kuliah dengan gelar di bidang ekonomi, sebelum kembali ke Namibia tahun 1994, dan mulai aktif dalam politik. Ia perempuan pertama yang memimpin pemerintahan Namibia, dan jadi pendukung kuat hak-hak perempuan.

Michelle Bachelet sudah jadi presiden di Chili sejak 2014. Ini periode ke dua. Ia sudah pernah jadi presiden Chili dari 2006-2010. Ketika muda ia pernah dipenjara dan mengalami penyiksaan di Chili. Ia kemudia tinggal di pengasingan di Australia dan Jerman Timur, di mana ia kuliah kedokteran. Setelah kembali ke Chili tahun 1979, ia mendorong diadakannya transisi menuju demokrasi.

Majalah bisnis AS, Forbes menempatkan perempuan berusia 69 tahun ini dalam daftar 100 perempuan paling berkuasa tahun 2016. "Sheikh Hasina Wajed memimpin negara dengan populasi ke delapan terbesar di dunia, yaitu 162 juta. Dan ia mulai berkuasa sejak 2009." Demikian ditulis Forbes. Penulis: D. Breitenbach, C. Burack (ml/hp)

Cina dikenal sebagai salah satu negara yang paling keras dalam menindak pelaku korupsi. Mereka yang terbukti merugikan negara lebih dari 100.000 yuan atau setara 215 juta rupiah akan dihukum mati. Salah satunya Liu Zhijun, mantan Menteri Perkeretaapian China ini terbukti korupsi dan dihukum mati. Vonis ini marak diberlakukan semenjak Xi Jinping menjabat sebagai presiden negeri tirai bambu tersebut

Sejak tahun 1961, Malaysia sudah mempunyai undang-undang anti korupsi bernama Prevention of Corruption Act. Kemudian pada tahun 1982 Badan Pencegah Rasuah (BPR) dibentuk untuk menjalankan fungsi tersebut. Pada 1997 Malaysia akhirnya memberlakukan undang-undang Anti Corruption Act yang akan menjatuhi hukuman gantung bagi pelaku korupsi.

Jepang tidak mempunyai undang-undang khusus mengenai korupsi. Di sini pelaku korupsi akan diganjar hukuman maksimal 7 tahun penjara. Namun karena budaya malu di negeri matahari terbit ini masih sangat kuat, korupsi bak aib besar bagi seorang pejabat negara. Tahun 2007 silam Menteri Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Toshikatsu Matsuoka melenyapkan nyawa sendiri di tengah skandal korupsi.

Korupsi juga terjadi di negara-negara maju di Eropa, salah satunya Jerman. Negeri di jantung Eropa ini sebetulnya sudah memiliki sistem transparansi keuangan yang baik. Namun, jika seseorang terbukti korupsi ia wajib mengembalikan seluruh uang yang dikorupsi dan mendekam rata-rata lima tahun di penjara.

Di negeri ginseng ini para pelaku korupsi akan mendapatkan sanksi sosial yang luar biasa. Mereka akan dikucilkan oleh masyarakat bahkan oleh keluarganya sendiri. Salah satu contohnya mantan presiden Korea Selatan, Roh Moo Hyun. Karena dikucilkan oleh keluarganya dan tak kuat menahan rasa malu atas kasus korupsi yang menjeratnya, ia memilih bunuh diri dengan lompat dari tebing.

Amerika tidak menerapkan hukuman mati bagi para pelaku koruptor di negaranya karena alasan hak asasi manusia. Biasanya para pelaku koruptor akan divonis 5 tahun penjara plus membayar denda sebesar 2 juta dollar. Adapun mereka yang masuk kedalam kategori kasus korupsi berat, terancam hukuman kurung maksimal 20 tahun penjara.

Indonesia diketahui terus berbenah dalam memerangi tindak pidana korupsi. Salah satunya dengan membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2002. Di Indonesia pelaku korupsi divonis maksimal 20 tahun penjara, namun terkadang itu juga tidak diterapkan sampai akhir. Nantinya mereka akan mendapatkan remisi. Tak sedikit juga yang divonis dengan hanya tiga atau empat tahun penjara. (rap/rzn)