Upaya rekonsiliasi sejatinya pernah ditempuh beberapa waktu lalu. Kali ini, melalui demokrasi, jalan itu benar-benar terbuka. Dengan mediasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dua pemerintahan yang berseberangan di wilayah barat dan timur Libya sepakat membuka jalan menuju pemilihan parlemen dan presiden dalam dua tahun mendatang.

Misi Dukungan PBB untuk Libya (UNSMIL) menyebut kesepakatan itu sebagai "langkah penting untuk mendorong proses politik di Libya dan menciptakan kondisi bagi pemilihan nasional".

Komisi pemilihan, antara lain, akan ditata ulang. Menurut PBB, sejumlah persoalan yang mengganjal kerangka hukum pemilu juga telah diselesaikan.

Namun, apakah kesepakatan itu benar-benar akan bermuara pada pemilu yang bebas masih menjadi tanda tanya. Sejak penggulingan penguasa Libya Muammar al-Gaddafi pada 2011, negara itu terbelah secara politik dan kelembagaan.

Di Tripoli, pemerintahan yang diakui secara internasional dipimpin Perdana Menteri Abdel Hamid Dbeiba. Di wilayah timur dan selatan, kekuasaan utama berada di tangan Jenderal Khalifa Haftar bersama para sekutu militernya. Di tengahnya, bertebaran kelompok-kelompok bersenjata serta kepentingan berbagai negara asing. 

Lebih dari sekadar jadwal pemilu

Bagi Andreas Dittmann, profesor geografi di Universitas Gießen, kesepakatan itu merupakan sinyal positif, setidaknya untuk saat ini. "Situasi seperti sekarang tidak bisa terus berlanjut," kata dia kepada DW.

Setelah bertahun-tahun dilanda perang saudara dan perpecahan, keinginan untuk mengakhiri pertikaian secara permanen kian menguat di kalangan warga Libya. Dittmann juga melihat perubahan sikap di antara para aktor politik.

Sebelumnya, negara-negara asing kerap berpihak kepada salah satu kubu di Libya. Kini, tampaknya tumbuh kesadaran bahwa masa depan negara itu hanya dapat dibangun dalam satu struktur bersama.

Karena itu, PBB berusaha agar proses pemilu tidak berhenti pada sekadar menetapkan tanggal pencoblosan. Tahap awalnya adalah memperkuat komisi pemilihan dan memperbarui aturan pemilu. 

Setelah itu, pemerintahan baru yang bersatu diharapkan menyiapkan landasan bagi pemilu yang kredibel. Sebuah "Dialog Terstruktur" yang digelar PBB juga membahas tata kelola pemerintahan, keamanan, ekonomi, dan rekonsiliasi nasional.

Michael Bauer, Kepala Kantor Perwakilan Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) di Tunisia, menilai kesepakatan itu sebagai langkah penting, meski dampaknya pada akhirnya mungkin terbatas. Yang menentukan, menurutnya, adalah seberapa mengikat kesepakatan tersebut.

Libya, kata Bauer, bukan kekurangan kesepakatan politik di masa lalu. Masalahnya, banyak kesepakatan kandas ketika memasuki tahap pelaksanaan. 

Bahaya "kesepakatan para elite"

Bersamaan dengan proses PBB, Amerika Serikat juga berusaha mempertemukan pusat-pusat kekuasaan utama di Libya. Massad Boulos, penasihat Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk urusan Arab dan Afrika, terutama berupaya mempertemukan keluarga Haftar dan Dbaiba.

Pada Juni, putra Haftar, Saddam, bertemu dengan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio di Washington. Bagi Bauer, pendekatan ini berbeda dari proses yang ditempuh PBB.

"Pendekatan PBB pada dasarnya sangat inklusif, sedangkan pendekatan Amerika, menurut saya, lebih merupakan upaya mencapai semacam kesepakatan di antara para elite."

Di sinilah pertanyaan mendasar muncul: bagaimana kesepakatan semacam itu dapat berjalan seiring dengan pemilu yang bebas? "Pemilu hanya bermakna jika hasilnya tidak sudah ditentukan sejak awal," kata Bauer. Begitu pula dengan pembagian jabatan politik.

Membagi sumber daya Libya

Lembaga pemikir Chatham House di London memperingatkan bahaya menjadikan persaingan para elite kekuasaan Libya sebagai bagian dari kesepakatan mengenai jabatan dan sumber daya. Persoalannya bukan semata-mata pembagian kekuasaan, melainkan kesepakatan yang dibuat para pemain politik di antara mereka sendiri.

Dalam pengaturan semacam itu, para aktor yang bersaing dapat membagi sumber daya negara di antara mereka. Patronase dan korupsi pun berisiko terus bertahan.

Pembelahan antara Libya bagian timur dan barat justru merupakan bagian dari persoalan. Pemerintahan baru semestinya membongkar struktur kekuasaan dan penguasaan sumber daya yang ada, bukan sekadar menyatukannya dalam satu pemerintahan. 

Timur dan barat

Bagi Dittmann, ada persoalan lain: ketimpangan kekuatan antara kedua wilayah. Sebagian besar penduduk Libya tinggal di barat, terutama Tripolitania.

Dalam pemilu yang bebas, wilayah timur berpotensi kehilangan bobot politik. "Jika pemilu digelar dan berlangsung dengan prinsip yang cukup demokratis, timur sebenarnya hanya bisa kalah," kata Dittmann.

Haftar memiliki kekuatan militer yang besar dan menguasai sebagian besar wilayah timur dan selatan. Di barat, sejumlah milisi dan kelompok politik masih berebut pengaruh.

Kepentingan aktor asing ikut memperumit keadaan. Rusia memperkuat posisinya di timur, sedangkan Turki mendukung kekuatan di barat. Karena itu, bahkan setelah kesepakatan antarkubu Libya tercapai, kepentingan dari luar negeri tetap menjadi faktor.

Apa yang diinginkan warga Libya?

Di luar perebutan kekuasaan, ada pertanyaan yang lebih mendasar: apa yang sebenarnya diharapkan warga Libya dari sebuah kesepakatan? Bauer meragukan pemilu saja dapat menyelesaikan persoalan negeri itu.

"Yang terutama diinginkan masyarakat adalah berakhirnya ketidakberfungsian negara." Libya kaya akan sumber daya alam dan cadangan energi, tetapi pada saat yang sama masih dibayangi pemadaman listrik dan buruknya layanan publik.

Negara yang berfungsi baik, bagaimanapun, dapat menggerus posisi mereka yang selama ini diuntungkan oleh akses terhadap sumber daya negara. "Mengapa mereka harus menyerahkan kesempatan itu secara sukarela?" tanya Bauer.

Maka, pertanyaan paling menentukan untuk dua tahun ke depan bukan sekadar apakah pemilu dapat digelar. Kesepakatan baru itu harus membuka jalan menuju pemilu sekaligus menciptakan kerangka agar para aktor yang bersaing bersedia menerima hasilnya dan lembaga-lembaga negara dapat benar-benar bekerja.

Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Jerman
Diadaptasi oleh Rizki Nugraha
Editor Yuniman Farid