Pakistan resmi menggelar pemiihan umum (pemilu) hari ini, Kamis (08/02). Layanan jaringan seluler di seluruh negeri itu diputus dengan alasan untuk "menjaga hukum dan ketertiban” selama pemungutan suara berlangsung, kata kementerian dalam negeri.

Dalam sebuah pernyataan, juru bicara kementerian dalam negeri Pakistan mengumumkan bahwa "layanan seluler di seluruh negeri dihentikan sementara."

Sehari menjelang pemilu, pada Rabu (07/02), telah terjadi peningkatan aksi kekerasan di Pakistan, termasuk serangan bom yang menewaskan sedikitnya 26 orang di Balochistan.

Ketertiban runtuh, Pakistan masih 'bertekad adakan pemilu'

Mantan duta besar Pakistan untuk Inggris dan Irlandia mengatakan bahwa pengeboman yang terjadi pada malam menjelang pemilu parlemen di negara itu justru menunjukkan "runtuhnya hukum dan ketertiban", serta merusak upaya negara dalam membangun proses demokrasi.

"Kelompok-kelompok radikal yang melakukan banyak tindakan kekerasan di seluruh penjuru Pakistan itu dengan sengaja menargetkan proses pemilu untuk mengacaukan apa sedang berlangsung," kata Akbar Ahmed kepada DW.

"Hal ini menyebabkan banyak kekecewaan, kemarahan serta kebingungan, dan hanya menambah kesan bahwa pemilu kali ini adalah kegiatan yang teramat sulit, aksi kekerasan dan kurangnya kepercayaan pada prosesnya, menimbulkan kesan di masyarakat bahwa pemilu ini bisa saja dicurangi, tidak adil dan tidak bebas," jelasnya.

Meski begitu, Ahmed mengatakan bahwa dia masih melihat Pakistan sebagai "negara yang bertekad untuk menyelenggarakan pemilu," hal yang dia yakini penting bagi negara-negara Barat.

"[Pakistan adalah] negara dengan 230-240 juta penduduk," katanya. "Ini adalah satu-satunya negara penghasil nuklir di negara mayoritas Muslim. Pakistan memiliki Perdana Menteri (PM) perempuan pertama. Secara geopolitik, negara ini berbatasan dengan India, Cina, dan Iran serta Afganistan di perbatasan baratnya.”

"Jadi, terlepas dari semua krisis, terlepas dari semua masalah, saya pikir negara Barat seharusnya bangga bahwa Pakistan masih memastikan pemilunya tetap berlangsung bebas dan adil."

Apa saja masalah yang dihadapi?

Pemerintah baru Pakistan akan memiliki banyak tugas yang harus dikerjakan. Agenda utama mereka adalah mengatasi krisis ekonomi yang sedang berlangsung di negara itu. 

Pakistan saat ini menghadapi tingkat pengangguran tertinggi dan diperparah dengan meroketnya harga bahan-bahan pokok dan energi. 

Kekacauan politik juga ikut berkontribusi memperparah situasi, dengan banyak pemilih percaya bahwa pemilu kali ini telah diputuskan hasilnya oleh militer Pakistan yang berkuasa.

Sikap apatis para pemilih ini juga tercermin saat musim kampanye yang terlihat kurang bersemangat menjelang hari pemungutan suara.

Masalah keamanan juga menjadi masalah lainnya. Serangan-serangan kelompok militan terjadi pada frekuensi yang lebih tinggi dalam beberapa bulan terakhir.

Kelompok "Islamic State” atau Negara Islam, mengaku bertanggung jawab atas salah satu ledakan dari dua ledakan bom yang terjadi di provinsi Balochistan pada hari Rabu (07/02) dan menewaskan sedikitnya 26 orang itu.

Pihak berwenang Pakistan mengatakan pihaknya telah meningkatkan keamanan di tempat-tempat pemungutan suara, setelah insiden ledakan itu terjadi.

Siapa saja kandidat pesaing utamanya?

Sebanyak 44 partai politik akan bersaing, namun yang diproyeksikan unggul adalah partai Liga Muslim Pakistan, pimpinan Mantan PM Nawaz Sharif, yang kembali ke Pakistan dari pengasingannya tahun lalu. 

Sharif saat ini dianggap sebagai pesaing utama untuk kembali menjadi PM Pakistan. Para analis juga mengatakan bahwa kembalinya Sharif juga mendapat dukungan dari militer Pakistan yang berkuasa.

Partai Rakyat Pakistan (PPP) yang dipimpin oleh Bilawal Bhutto Zardari, putra dari mantan PM Benazir Bhutto yang terbunuh, memiliki kesempatan besar dalam memainkan perannya sebagai "Kingmaker” atau penentu, jika tidak ada satu pun partai yang meraih cukup kursi untuk membentuk sebuah pemerintahan.

Kandidat independen juga berhak memilih untuk bergabung dengan partai mana pun setelah pemilu.

Namun, mantan pemain kriket ternama Imran Khan justru dilarang mencalonkan diri. Bahkan saat ini, dia masih menjalani hukuman penjara atas tuduhan kasus korupsi dan pengungkapan rahasia negara.

Khan digulingkan dalam mosi tidak percaya pada bulan April 2022 lalu, setelah berselisih dengan militer Pakistan yang berkuasa. 

Para kandidat dari partai Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) pimpinan Khan juga dilarang mencalonkan diri di bawah bendera partai, namun muncul di surat suara sebagai kandidat independen.

Para kritikus mengatakan bahwa militer Pakistan yang berkuasa telah bekerja sama untuk menjauhkan Khan dan PTI dari tampuk kekuasaan, dan oleh karena itu para kritikus masih mempertanyakan keabsahan pemilu kali ini.

 

kp/rs (AP, AFP, Reuters, dpa)