1961: Republik Federal dan Turki mencapai perjanjian perekrutan tenaga kerja. Jutaan orang Turki datang ke Jerman sebagai pekerja tamu dalam beberapa dekade setelahnya - kebanyakan dari mereka tetap tinggal. Ini juga memperkenalkan masyarakat Jerman pada jilbab sebagai ciri busana Muslim perempuan.

2002: Dalam Piagam Islam, Dewan Pusat Muslim di Jerman berkomitmen pada konstitusi sementara dan pada saat bersamaan menuntut kehidupan yang bermartabat bagi umat Islam di Republik Federal Jerman. Hal ini termasuk dalam mengenakan jilbab.

2003: Mahkamah Konstitusi Federal menjunjung tinggi putusan Pengadilan Perburuhan Federal di Erfurt tahun 2002, yang mengatakan tidak ada alasan cukup untuk memecat seseorang karena mengenakan jilbab karena alasan agama di sebuah tempat kerja non-pemerintah.

2003: Dalam kasus Fereshta Ludin, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa seorang guru Muslim perempuan tidak dapat dilarang mengenakan jilbab selama jam pelajaran tanpa aturan hukum tertentu. Hal ini menempatkan tanggung jawab pada parlemen negara untuk membuat undang-undang tentang masalah ini. Perdebatan ini dibawa ke Mahkamah Konstitusi Federal.

2004: Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa membahas masalah jilbab untuk pertama kalinya dan menjunjung larangan yang diberlakukan oleh lembaga pelatihan Turki. Para hakim di Strasbourg menolak pengaduan bahwa undang-undang itu melanggar hak atas kebebasan beragama dan hak atas kebebasan berekspresi.

2011: Pengadilan Perburuhan Federal di Erfurt mengatur bahwa penggunaan topi di sekolah dapat dianggap sebagai pernyataan agama dan karenanya dapat dilarang. Pengadilan melanjutkan dengan mengatakan bahwa penutup kepala "jelas dipakai sebagai pengganti jilbab".

2015: Mahkamah Konstitusi Federal menolak larangan jilbab panjang bagi guru Muslim perempuan di sekolah umum. Larangan hanya mungkin, katanya, jika pemakaian penutup kepala Muslim menimbulkan risiko konkret yang menyebabkan gangguan di sekolah.

2016: Pengadilan Administratif di Augsburg menetapkan bahwa larangan jilbab bagi seorang mahasiswa jurusan hukum saat magang di kantor hukum di Bayern adalah melanggar hukum dan mengatakan bahwa hal itu merupakan campur tangan dalam kebebasan beragama dan pendidikan tanpa dasar hukum.

Kebebasan beragama adalah hak fundamental di Jerman. Berdasarkan hukum Eropa, kebebasan beragama dijamin oleh Piagam Hak Fundamental Uni Eropa. Setiap warga/penduduk Jerman memiliki hak untuk beragama dan menjalankan agamanya tanpa persyaratan atasu dibatasi. Dan tidak seorangpun dipaksa untuk menjalankan atau mengamalkan ibadah keagamaan. Editor: ap/vlz (qantara)

Saya tidak berjilbab lagi karena: “Tidak sesuai dengan kata hati saya”. Tahun 2012, Dewi yang bekerja sebagai sekretaris ini memutuskan melepas jilbabnya setelah berjilbab selama dua tahun. Kini ia lebih merasa menjadi dirinya sendiri dan bebas dalam mengekspresikan diri.

Saya tidak berjilbab lagi karena: “Saya ingin orang menilai saya apa adanya”. Sindy mulai berjilbab saat ia kembali dari Aceh tahun 2010. Namun tahun 2017 ia melepas jilbab ketika menempuh pendidikan di Inggris. Keluarga mempertanyakan alasannya namun tidak mempersoalkan keputusannya. Begitu juga dengan rekan-rekan kantor, sesama diplomat bisa memahami keputusannya.

Saya tidak berjilbab lagi karena: “Saya diminta memakai jilbab sedari kecil tanpa tahu alasan selain jilbab itu wajib untuk perempuan dan bagi yang tidak mengenakan akan dihukum di akhirat. Tuhan jadi sosok yang menakutkan. Jilbab jadi identitas yang tidak diminta tapi wajib dipatuhi. Saya merasa bukan jadi diri saya sendiri dan selalu berpura-pura jadi sosok yang ideal di mata orang lain."

Saya tidak berjilbab lagi karena: “Tidak sesuai keinginan”. Di usianya yang masih relatif belia, Eni sudah memutuskan melepas jilbabnya meski teman-teman pada umumnya mengenakan jilbab. Ia tampak cukup percaya diri melawan arus dengan kerap membagikan informasi tentang jilbab di media sosial.

“Saya memutuskan memakai jilbab karena suami 'overprotected' akan busana. Namun setelah pakai jilbab tidak ada perubahan, rasanya perasaan seperti meledak-ledak tapi harus ditahan. Saya memutuskan melepas jilbab karena merasa tidak menjadi diri sendiri, merasa agak terasing dari kehidupan sosial dan saya ingin orang lain tidak melihat saya dari penampilan yang menunjukkan identitas religi”.

“Saya merefleksikan kembali nilai-nilai keislaman setelah saya mendalami filsafat”. Nisa mengaku ia pun tampil menyeruak untuk bersuara melawan mereka yang membelenggu kemajuan. Nisa Alwis adalah pemilik sebuah pesantren di Pandeglang, Banten warisan ayahnya yang lulusan Madinah, Arab Saudi. 30 tahun berjilbab rapat, kini Nisa Alwis mendorong perempuan berbusana sesuai budaya Indonesia.

"Saya tetap bekerja, ke luar negeri, S2, beli properti, semua dengan hijab. 2013, saya membacakan Hijabi Monologues dalam acara sebuah kedutaan besar, yang menentang stereotip perempuan berhijab. Setelah perjalanan pribadi dan profesional saya beberapa tahun terakhir, saya berbicara pada Tuhan “Saya tidak pakai jilbab ya”. Saat ini saya hanya berusaha menunaikan rukun Islam sebaik mungkin.”