Keputusan Israel pada 26 Desember 2025 untuk mengakui Somaliland sebagai negara merdeka mengguncang kawasan Tanduk Afrika dan memantik reaksi hingga ke luar benua. Pemerintah Somalia melayangkan penolakan diplomatik, sementara Uni Afrika (AU) menyuarakan kekhawatiran akan stabilitas kawasan dan keutuhan wilayah negara-negara Afrika.

Somaliland — wilayah yang memerintah sendiri di Somalia bagian utara — memproklamasikan kemerdekaan pada 1991, menyusul runtuhnya rezim militer Siad Barre. Pada akhir 1980-an, puluhan ribu orang tewas ketika pasukan Barre memburu kelompok pemberontak di wilayah tersebut. Banyak warga Somaliland menilai penyatuan dengan Somalia tidak sah dan telah gagal, sehingga tuntutan pemisahan terus menguat.

Negeri berpenduduk 6,2 juta jiwa itu sebenarnya memiliki pemerintahan, mata uang, dan pasukan keamanan sendiri. Tapi hingga kini, Somaliland belum diakui oleh dunia internasional.

"Walaupun Mogadishu memberikan semacam otonomi, pemerintah Somalia tidak pernah mengizinkan wilayah itu memisahkan diri dari negara,” kata analis keamanan dan geopolitik Fidel Amakye Owusu kepada Deutsche Welle.

Owusu menyebut langkah Israel sebagai "keputusan geopolitik yang terukur”. Menurut dia, Israel melihat pijakan di Tanduk Afrika menguntungkan bagi kepentingan keamanan jangka panjang — terutama di kawasan yang dekat dengan jalur pelayaran strategis dan diliputi ancaman keamanan yang berkelanjutan.

Pengumuman Israel itu menyusul nota kesepahaman kontroversial antara Etiopia dan Somaliland pada Januari 2024. Kesepakatan tersebut mengusulkan akses Etiopia ke Laut Merah melalui sebuah pelabuhan dan pangkalan angkatan laut, sebagai imbalan atas kemungkinan pengakuan. Perjanjian itu kemudian dinegosiasikan ulang setelah menuai penentangan keras dari Somalia.

"Upaya terbaru Israel untuk mengakui Somaliland membuat situasi semakin rumit,” ujar Owusu. "Ini bukan hanya menyangkut relasi vertikal antara Somaliland, Somalia, dan Israel, tetapi juga geopolitik kawasan yang melibatkan Mesir, Etiopia, dan Somalia.”

Respons kawasan: hati-hati dan senyap

Sejauh ini, negara-negara tetangga Somaliland bersikap hati-hati atau memilih diam. Owusu menilai Etiopia — yang sejak lama memiliki hubungan erat dengan Israel — tidak akan secara terbuka mengecam langkah tersebut.

"Etiopia menjalankan taktik ambiguitas strategis — tidak mengutuk, tapi juga tidak mendukung,” katanya.

Berbeda dengan Etiopia, Kenya dan Uni Afrika memandang keputusan Israel bertentangan dengan sikap lama Afrika yang menolak pengakuan wilayah-wilayah separatis.

"Afrika tidak menginginkan wilayah yang tidak diakui oleh benuanya justru diakui oleh pihak lain,” kata Owusu.

Dia juga menyoroti posisi Mesir yang sejalan dengan Somalia. Kairo, menurutnya, akan menentang langkah Israel yang berdampak pada apa yang dia sebut sebagai "negara saudara”.

Protes dan dampak politik

Koresponden DW di Mogadishu, Mohammed Kahiye, melaporkan gelombang protes di berbagai wilayah Somalia setelah pengakuan kedaulatan Somaliland oleh Israel. Aksi demonstrasi terjadi di Mogadishu dan daerah lain, termasuk wilayah yang diklaim Somaliland namun tidak berada di bawah kendali ibu kota Hargeisa. Kalangan pengusaha, tokoh agama, mahasiswa, dan politisi bersatu menolak keputusan tersebut.

Sebaliknya, di Somaliland, warga turun ke jalan merayakan pengakuan Israel. Mereka menyambutnya sebagai terobosan bersejarah, setelah puluhan tahun terisolasi secara diplomatik.

"Pemerintah federal Somalia, di bawah Presiden Hassan Sheikh Mohamud, sejak awal—baik secara lisan maupun tindakan—menegaskan tidak menerima pengakuan Somaliland sebagai negara merdeka. Mereka memandangnya sebagai campur tangan dalam urusan domestik Somalia,” kata Kahiye.

Somalia dan para sekutunya menilai langkah Israel sebagai ancaman terhadap keamanan nasional. Uni Afrika dan sejumlah negara Afrika Timur juga memberi sinyal penolakan. Mogadishu kini terus menempuh jalur diplomatik untuk melawan keputusan tersebut.

Implikasi lebih luas bagi Afrika

Owusu memperingatkan bahwa pengakuan Somaliland berpotensi menyemangati gerakan separatis di berbagai belahan Afrika — mulai dari Sahara Barat, Senegal, Nigeria, Republik Demokratik Kongo, hingga Sudan.

"Jika ini dibiarkan, Uni Afrika — yang selama puluhan tahun berjuang menjaga persatuan benua — akan merasa terancam oleh proliferasi negara-negara baru,” ujarnya.

Dia mendorong para pemimpin Afrika untuk mengedepankan diplomasi. "Solusinya seharusnya dicari melalui jalur diplomatik.”

Kahiye menambahkan, banyak warga Somalia menyerukan dialog. Mereka khawatir keputusan sepihak justru akan semakin mengguncang kawasan yang sejak lama rapuh.

 

Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Inggris
Diadaptasi oleh Rizki Nugraha
Editor: Yuniman Farid