Konsep Perang Rakyat Semesta Prabowo Bukan Wajib Militer
12 November 2019
'Perang Rakyat Semesta' yang dipaparkan Prabowo dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR RI marak diperbincangkan. Pengamat militer menilai hal itu adalah sistem yang diamanatkan konstitusi bukan bicara wajib militer.
Iklan
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Komisi I DPR RI menggelar rapat kerja perdana di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin (11/11). Di hadapan anggota Komisi I dari berbagai fraksi, Prabowo memaparkan arah kebijakan umum Kementerian Pertahanan yang akan ia pimpin selama lima tahun ke depan.
Dalam paparannya, Prabowo menyisipkan berbagai macam filosofi yang kerap ia sebut menjadi dasar pemikiran dalam merumuskan kebijakannya di bidang pertahanan. Salah satunya adalah konsep pertahanan rakyat semesta yang kemudian marak diperbincangkan.
Prabowo menyampaikan bahwa konsep pertahanan yang berlaku di Indonesia didasarkan pada konsep ‘pertahanan rakyat semesta’ yang ia sebut sebagai sebuah doktrin yang lahir dari sejarah bangsa. Menurutnya, jika negara terpaksa terlibat dalam perang, maka perang yang dilakukan adalah ‘perang rakyat semesta’ atau the concept of the total people’s war.
“Itu adalah doktrin Indonesia selama ini, lahir dari sejarah kita bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut bela negara,” ujar Prabowo di hadapan anggota Komisi I DPR RI yang membawahi bidang Pertahanan, Luar Negeri, Komunikasi dan Informatika dan Intelijen.
“Mungkin prasarana kita bisa dihancurkan tapi saya yakin Indonesia tidak mungkin diduduki oleh bangsa lain karena seluruh rakyat akan menjadi komponen pertahanan negara,” tambah Prabowo.
‘Perang rakyat semesta’ bukan wajib militer
Khairul Fahmi, pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), menyebutkan bahwa konsep perang rakyat semesta yang dijelaskan Prabowo merupakan fasilitas yang muncul dari amanat konstitusi soal hak dan kewajiban warga negara dalam usaha membela negara. Fasilitas hak dan kewajiban tersebut menurutnya diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) untuk Pertahanan Negara.
Khairul mencontohkan, di masa Orde Baru sistem itu dinamai Sishankamrata atau sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. “Sebenarnya itu yang disampaikan (Prabowo) tapi karena yang disebutkan itu perang rakyat semesta ya menjadi heboh padahal itu adalah sebuah sistem. Perang itu adalah bagian dari apa yang disiapkan oleh sistem itu,” ujar Khairul saat dihubungi DW Indonesia.
Lebih jauh Khairul menjelaskan bahwa bela negara di Indonesia bersifat sukarela dan belum ada payung hukum yang mengatur wajib militer. “UU PSDN tidak mengatur soal itu (wajib militer), UU PSDN mengatur soal bagaimana menyiapkan peran serta dan pelibatan masyarakat dalam sejumlah komponen pertahanan,” jelas Khairul.
Wajib Militer di Berbagai Negara
Isu wajib militer di Indonesia mengemuka ketika Badan Pemeriksa Keuangan mengusulkannya ke Kementerian Pertahanan. Di Eropa, 21 negara telah meninggalkan program ini. Negara mana yang masih aktif?
Foto: picture-alliance/dpa/V. Moilanen
Prancis: penggagas wamil
Wajib militer atau wamil pertama kali diberlakukan pemerintah Prancis pada masa Revolusi Prancis. Program itu sempat dihentikan tahun 1996, sebelum dimulai lagi oleh Presiden Perancis Emmanuel Macron, April 2019. Berbeda dengan sebelumnya, peserta wamil berusia 16 tahun, dan hanya mengikuti pelatihan sebulan. Mereka juga bisa memilih ikut kegiatan militer atau mengikuti kegiatan sosial.
Foto: Getty Images/AFP/L. Marin
Swiss: bebas jika tinggal di luar negeri
Semua laki-laki Swiss yang berbadan sehat dan mencapai usia dewasa, maka harus mengikuti Militärdienst atau wajib militer, sementara perempuan bisa mengikutinya secara sukarela. Setiap tahun Swiss membutuhkan 18.000 tentara baru. Bagi yang tinggal di luar negeri tidak harus ikut wamil pada masa damai, sementara mereka yang memiliki kewarganegaraan ganda masih harus ikut.
Foto: Fabrice Coffrini/AFP/Getty Images
Denmark: minat tinggi tapi...
Denmark, negara Skandinavia berpopulasi 5,7 juta jiwa, memiliki angkatan berbasis wajib militer berjumlah 15.500 tentara aktif. Setelah usia 18, semua pemuda dipanggil untuk dinilai apakah mereka cocok untuk dinas militer. Perempuan Denmark tidak diwajibkan secara hukum untuk masuk militer. Meski minat tinggi, survei tahun 2017 mengungkap 48% pemuda tidak layak ikut karena alasan kesehatan.
Foto: picture-alliance/ dpa/T. Borchert
Finnlandia: denda menanti
Data dari Angkatan Bersenjata Finnlandia menyebutkan 80% pria di negara itu saat sampai usia 30 tahun telah menyelesaikan program wamil. Jika warga menolak baik wajib militer atau layanan sosial, maka ia akan dikenai sanksi berupa ditahan selama 173 hari, dikurangi masa pelayanan. Masa pelatihan militer beragam mulai dari 165, 255 atau 347 hari.
Foto: picture-alliance/dpa/V. Moilanen
Rusia: demi pengembangan mental
Negara yang dipimpin Vladimir Putin ini mengharuskan semua warga negara di umur 18 sampai 27 tahun untuk mengikuti wajib militer tanpa kecuali. Mulanya, jangka waktu dalam pengembangan mental dan karakter pemuda asal Rusia ini adalah 18 bulan, namun sejak 2008 dipangkas menjadi 12 bulan.
Foto: picture-alliance/dpa/G. Zimarev
Mesir: dilarang ke luar negeri
Di Mesir warga negara berusia 18 sampai 30 tahun wajib mengikuti pelatihan militer, dengan kurun waktu 12 hingga 30 bulan. Untuk menghindari pelanggaran, pemerintah Mesir tidak mengizinkan warganya yang berumur kurang dari 25 tahun bepergian ke luar negeri tanpa persetujuan Kementerian Pertahanan dan Keamanan.
Foto: picture-alliance/Photoshot/M. Tao
Uni Emirat Arab: ijazah penentu durasi wamil
Pria berusia 17 tahun diizinkan mendaftar untuk wajib militer secara sukarela karena program ini baru wajib setelah 18 tahun. Jika mengikuti wamil hingga usia 30 tahun, maka masa pengabdian adalah sembilan bulan. Namun, bagi mereka yang tidak memiliki ijazah SMA, peserta harus mengabdi selama dua tahun. Sementara itu, wajib militer bagi perempuan bersifat sukarela.
Foto: Getty Images/AFP/K. Sahib
Singapur : daftar dini
National Service di Singapura wajib bagi seluruh pria. Mereka harus mendaftar ketika berusia 16,5 tahun, namun baru akan mengikuti wamil saat berusia 18 tahun. Program national service ini memiliki jangka waktu 22 hingga 24 bulan di seluruh matra tentara atau kepolisian.
Foto: picture-alliance/robertharding
Thailand: ikut wamil lewat undian
Negeri Seribu Pagoda ini mewajibkan warga berumur 21 hingga 27 tahun ikut pelatihan militer, termasuk transgender. Data Univesitas Hong Kong, 1 dari 165 pria di Thailand menjadi transgender. Mereka bisa bebas wamil, karena ada dua yang diterapkan yakni sukarela dan Draft Day. Peserta wajib militer dapat ambil satu kartu, jika kartu hitam artinya bebas, jika kartu merah harus mengabdi dua tahun.
Foto: Reuters/A. Perawongmetha
Korea Selatan: boyband tak bisa lolos
Pria berusia 19 tahun hingga 35 tahun akan mendapat surat panggilan untuk masuk militer di Korea Selatan. Semua tanpa terkecuali! Termasuk anggota boyband dan aktor-aktor Korea. Mereka boleh menunda wamil yang berdurasi sekitar 21 bulan itu, dengan alasan belajar, atau ada anggota yang masih wamil. Namun, bila menolak, jeruji besi sudah siap menunggu.
Foto: picture alliance/ZUMAPRESS
Korea Utara : wajib militer terlama
Baik laki-laki maupun perempuan harus mengikuti wajib militer di negara yang dipimpin Kom Jong Un ini. Bahkan laki-laki harus mengikuti wajib militer hingga 10 tahun, sementara perempuan harus menjalani program ini selama tujuh tahun. Korea Utara adalah negara dengan wajib militer terlama di dunia.
Foto: picture-alliance/Newscom
Turki: program askerlik
Wajib militer di Turki dikenal dengan sebutan 'askerlik'. Semua warga yang memiliki KTP Turki, maupun diaspora yang memegang paspor Turki, wajib mengikuti program wamil. Sejak 2018, parlemen Turki beri kelonggaran, wamil bisa diselesaikan dalam waktu 21 hari, alih-alih 12 bulan bila mereka lulusan universitas dan membayar sejumlah uang kepada pemerintah sebagai gantinya.
Foto: picture-alliance/AA/A. Izgi
Israel: peraturan wamil yang unik
Tak seperti negara lainnya yang menerapkan wamil, perempuan di Israel diizinkan menduduki semua posisi termasuk untuk bertempur. Selain itu, umur seseorang saat pertama kali ikut dinas militer, menentukan durasi pelatihan. Jika peserta berusia 18 tahun, maka wajib ikuti wamil hingga 32 bulan, namun bila berusia 28 tahun maka bisa dibebastugaskan. Ed:ts/hp (dari berbagai sumber)
Foto: picture-alliance/Zuma/N. Alon
13 foto1 | 13
Minim pemetaan ancaman
Khairul menilai paparan Prabowo di Komisi I DPR RI itu masih terlalu ‘mengawang-awang’ dan ‘abstrak’ karena minimnya pemetaan ancaman. Menurutnya, rapat kerja di DPR seharusnya tidak lagi bicara visi misi namun fokus kepada program kerja untuk menyiapkan pertahanan negara.
Sebagai contoh, ia menilai sistem pertahanan rakyat semesta yang disampaikan Prabowo bukan sebuah gagasan baru, melainkan sudah menjadi sistem yang memiliki landasan regulasi sehingga tinggal diimplementasikan. “Yang dibutuhkan justru jabaran teknisnya,” kata Khairul.
Menurut Khairul, hal mendasar yang mesti dijelaskan Prabowo adalah terkait pemetaan ancaman pertahanan Indonesia. “Ancaman kita siapa sih? Musuh kita siapa? Kita ngomong perang, mau perang lawan siapa?” ujar Khairul.
“Kalau kita belum punya rumusan ancaman seperti apa, musuhnya siapa, bagaimana kita tahu bahwa anggaran belanja kita tepat sasaran atau tidak?” tambah Khairul.
Terkait debat soal pemaparan anggaran dilakukan terbuka atau tidak, Khairul mengatakan bahwa dalam hal ini Prabowo mestinya tidak mendikte Komisi I DPR RI. Pemaparan anggaran menurutnya bukan sekadar bicara angka dan belanja namun harus lebih dilakukan pada masalah penyiapan pertahanan negara.
"Kalau itu (rapat) dilakukan tertutup kita ga bisa bilang belanja APBN sepenuhnya transparan, ada yang ditutup-tutupi di situ," ujar Khairul.
"Sebenarnya tidak masalah rapat-rapat itu sebagian dibuka saja toh kita belum bicara angka-angka yang sangat detail," tambahnya. (gtp/ae)