Dulu, anak perempuan Arab Saudi tidak bisa bersekolah seperti murid-murid sekolah di Riyadh. Penerimaan murid di sekolah pertama untuk perempuan, Dar Al Hanan, baru dimulai 1955. Sementara Riyadh College of Education, yang jadi institusi pendidikan tinggi untuk perempuan, baru dibuka 1970.

Baru di awal abad ke-21, perempuan bisa mendapat kartu identitas. Padahal kartu itu adalah satu-satunya cara untuk membuktikan siapa mereka, misalnya dalam cekcok soal warisan atau masalah properti. Kartu identitas hanya dikeluarkan dengan dengan izin dan diberikan kepada muhrim. Baru tahun 2006 perempuan bisa mendapatkannya tanpa izin muhrim. 2013 semua perempuan harus punya kartu identitas.

Walaupun 2005 sudah dilarang, kontrak pernikahan tetap disetujui antara calon suami dan ayah pengantin perempuan, bukan oleh perempuan itu sendiri.

Tahun 2009, King Abdullah menunjuk menteri perempuan pertama. Noura al-Fayez jadi wakil menteri pendidikan untuk masalah perempuan.

2012 pemerintah Arab Saudi untuk pertama kalinya setuju untuk mengizinkan atlit perempuan berkompetisi dalam Olimpiade dengan ikut tim nasional. Salah satunya Sarah Attar, yang ikut nomor lari 800 meter di London dengan mengenakan jilbab. Sebelum Olimpiade dimulai ada spekulasi bahwa tim Arab Saudi mungkin akan dilarang ikut, jika mendiskriminasi perempuan dari keikutsertaan dalam Olimpiade.

Inilah saatnya perempuan untuk pertama kalinya diizinkan naik sepeda dan sepeda motor. Tapi hanya di area rekreasi, dan dengan mengenakan nikab dan dengan kehadiran muhrim.

Februari 2013, King Abdullah untuk pertama kalinya mengambil sumpah perempuan untuk jadi anggota Syura, atau dewan konsultatif Arab Saudi. Ketika itu 30 perempuan diambil sumpahnya. Ini membuka jalan bagi perempuan untuk mendapat posisi lebih tinggi di pemerintahan.

Dalam pemilihan tingkat daerah di tahun 2015, perempuan bisa memberikan suara, dan mencalonkan diri untuk dipilih. Sebagai perbandingan: Selandia Baru adalah negara pertama, di mana perempuan bisa dipilih. Jerman melakukannya tahun 1919. Dalam pemilu 2015 di Arab Saudi, 20 perempuan terpilih untuk berbagai posisi di pemerintahan daerah, di negara yang monarki absolut.

Februari 2017, untuk pertama kalinya bursa efek Arab Saudi mengangkat kepala perempuan dalam sejarahnya. Namanya Sarah Al Suhaimi.

September 26, 2017, Arab Saudi mengumumkan bahwa perempuan akan segera diizinkan untuk mengemudi mobil. Mulai Juni 2018, perempuan tidak akan perlu lagi izin dari muhrim untuk mendapat surat izin mengemudi. Dan muhrim juga tidak harus ada di mobil jika mereka mengemudi.

29 Oktober 2017, Badan Olah Raga mengumumkan perempuan akan boleh menonton di stadion olah raga. Tiga stadion yang selama ini hanya untuk pria, juga akan terbuka untuk perempuan mulai 2018.

Hukum baru dirancang untuk lindungi perempuan saat pernikahan berakhir tanpa sepengetahuan mereka. Perempuan dapat cek status pernikahannya online atau dapat fotokopi surat tanda cerai dari pengadilan. Hukum ini tak sepenuhnya lindungi perempuan karena cerai hanya dapat diajukan dalam kasus terbatas dengan persetujuan suami atau jika suami lakukan tindak kekerasan. (Penulis: Carla Bleiker, ml/hp)

Mesir sedang menghadapi kirisis utang. Rasio utang negeri di tepi sungai Nil itu saat ini mencapai 101% dari Produk Domestik Bruto. Tahun 2017 pemerintah di Kairo terpaksa mencadangkan 31% dari anggaran negara tahunan untuk membayar cicilan. Namun kondisi itu tak menyurutkan niat Presiden al-Sisi berfoya lewat proyek megah, seperti jembatan Rod al-Farag yang baru diresmikan Mei 2019 lalu

Di bawah al Sisi, militer Mesir memperluas pengaruh bisnisnya dengan menguasai sektor-sektor paling penting seperti konstruksi, manufaktur alat berat atau pengolahan pangan. Laporan investigatif Reuters mengungkap perusahaan-perusahaan milik militer mulai mendominasi perekonomian dan secara perlahan menggeser investor asing dan perusahaan swasta lokal.

Keterlibatan perusahaan pelat hijau terlihat pada sejumlah proyek besar yang digulirkan Sisi, seperti pembangunan ibukota baru yang dimulai 2016 lalu. Kota ini didesain untuk menampung 6,5 juta penduduk di atas lahan seluas 170.000 hektar. Pemasok semen terbesar untuk proyek senilai 45 miliar Euro itu adalah El Arish Cement Co yang 51% sahamnya dikuasai tentara.

Giatnya perusahaan militer memaksa Badan Moneter Internasional (IMF) memberikan peringatan pada 2017, bahwa pertumbuhan lapangan kerja "bisa terhambat oleh keterlibatan entitas di bawah Kementerian Pertahanan." Tapi peringatan itu tidak diindahkan pemerintah di Kairo. Saat ini 32.5% penduduk Mesir hidup di bawah garis kemiskinan. Padahal setahun sebelumnya penduduk miskin hanya berjumlah 27%.

Sejak Musim Semi Arab 2011 lalu ratusan proyek infrastruktur di Mesir dibuat dengan keterlibatan Otoritas Zeni Angkatan Bersenjata, tulis Reuters. Termasuk proyek perluasan terusan Suez pada 2015 yang gagal menggandakan pemasukan pemerintah seperti yang dikumandangkan presiden. Sebagai catatan proyek ini bernilai 8,2 miliar USD atau lebih dari Rp. 100 triliun.

Serupa alasan Presiden Joko Widodo saat membangun jalur Transpapua, Al-Sisi berdalih keterlibatan kontraktor militer mempercepat pengerjaan proyek empat kali lipat dibanding swasta. Laporan investigasi Reuters mengungkap, saat ini tentara menguasai sekitar 3% dari PDB Mesir yang sebesar 336 miliar USD pada 2016, sesuai data Bank Dunia. Foto: pembangunan geraja Koptik terbaru di Kairo.

Pada 2016 silam perusahaan militer dan berbagai lembaga pertahanan lain dibebaskan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap berbagai produk, antara lain mesin, perlengkapan konstruksi dan jasa. Ironisnya kebijakan tersebut termasuk dalam paket reformasi ekonomi yang dianjurkan IMF.

Seberapa besar gurita duit tentara, sulit diketahui secara pasti. Kepada The Defense Post, pengusaha Mesir Naquib Sawiris menyebut militer menguasai 40% perekonomian, sementara organisasi anti korupsi Transparency International memprediksi angkanya sebesar 60%. Klaim ini dibantah oleh al Sisi. (rzn/as - rtr, fp, aljazeera, thedefensepost, arabweekly)