Penindakan Brutal di Bangladesh Tewaskan Hingga 1.400 Orang
13 Februari 2025
Kepala Hak Asasi Manusia PBB mengatakan bahwa pejabat dari pemerintahan mantan PM Bangladesh Sheikh Hasina dan badan keamanan terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia yang serius.
Bangladesh menerapkan jam malam dan mengerahkan militer pada hari-hari terakhir protes yang berhasil menggulingkan mantan Perdana Menteri Sheikh Hasina (Foto: 21 Juli 2024)Foto: Mohammad Ponir Hossain/REUTERS
Iklan
Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk, mengatakan pada hari Rabu (12/02) bahwa pejabat dari pemerintahan Bangladesh sebelumnya melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang serius saat menekan protes yang menggulingkan pemerintahan Sheikh Hasina pada tahun 2024. Dalam laporan misi pencarian fakta, Turk menyebutkan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan mungkin telah terjadi.
Laporan tersebut mencakup kesaksian pejabat senior Bangladesh dan bukti kebijakan resmi untuk menyerang dan menindas pengunjuk rasa serta simpatisan antipemerintah dengan kekerasan.
Laporan misi pencarian fakta PBB
"Ini laporan yang sangat brutal, 78% dari lebih dari 1.000 orang tewas akibat tembakan senapan militer dan senapan laras panjang," kata Turk kepada Reuters saat ditanya contoh terburuk dari laporan tersebut. "Yang lainnya menderita cedera mengerikan yang mengubah hidup mereka selamanya," tambahnya.
Ketegangan tetap tinggi bahkan setelah Hasina melarikan diri dan militer mengambil alih kekuasaan sementaraFoto: Munir Uz Zaman/AFP/Getty Images
"Pejabat tinggi pemerintahan sebelumnya mengetahui dan terlibat dalam pelanggaran serius, termasuk penghilangan paksa, penahanan sewenang-wenang, dan penindasan protes dengan kekerasan," kata Turk kepada wartawan di Swiss.
Mengutip "berbagai sumber yang dapat dipercaya", laporan PBB memperkirakan hingga 1.400 orang mungkin tewas dalam tindakan keras tersebut.
Iklan
Jatuhnya pemerintahan Hasina
Sheikh Hasina, yang memerintah dari 1996 hingga 2001, dan dari 2009 hingga 5 Agustus 2024, digulingkan akibat protes awalnya yang dipimpin mahasiswa untuk menentang kuota pekerjaan sektor publik, berubah menjadi pemberontakan nasional. Hasina melarikan diri ke India saat kerusuhan memuncak pada awal Agustus 2024.
Para pengunjuk rasa menyerbu istana Hasina di Dhaka pada tanggal 5 Agustus 2024, setelah ia melarikan diri dari negara tersebutFoto: Parvez Ahmad Rony/AFP/Getty Images
Pemerintah baru di Dhaka, dipimpin oleh Muhammad Yunus, meminta India untuk mengekstradisi Hasina yang sedang diselidiki atas dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, pembunuhan, korupsi, dan pencucian uang. Hasina dan partai Liga Awami-nya membantah tuduhan tersebut. Namun, India belum menanggapi permintaan ekstradisi ini.
Pemerintah baru Bangladesh juga menghadapi protes dari pendukung Hasina dan melakukan banyak penangkapan.
Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!
Pemerintah sementara berencana mengadili semua pelaku
"Saya menyerukan kepada semua orang yang bekerja di lembaga-lembaga ini untuk berpihak pada keadilan, hukum, dan rakyat Bangladesh dalam meminta pertanggungjawaban rekan-rekan mereka sendiri dan orang lain yang telah melanggar hukum serta hak asasi manusia dan hak sipil sesama warga negara mereka," kata peraih Nobel, Yunus, dalam pernyataan setelah laporan tersebut dirilis.
2024: Tahun Pemilu Super Sibuk yang Ubah Lanskap Politik Dunia
Tahun 2024, pemilu berlangsung di berbagai benua digelar pada saat terjadi kerusuhan global, konflik Ukraina-Timur Tengah, setelah pandemi COVID-19 yang berdampak pada macetnya rantai pasokan dan inflasi yang tinggi.
Foto: picture alliance / Sipa USA
Bangladesh: Hasina berkuasa, lalu kerusuhan melanda
Perdana Menteri (PM) Bangladesh Sheikh Hasina memenangkan masa jabatannya yang kelima setelah Partai Liga Awami yang dipimpinnya meraup tiga perempat kursi parlemen dalam pemilu Januari lalu. Pemilu Bangladesh itu diboikot oleh oposisi karena dianggap "palsu". Aksi demonstrasi pecah Juli lalu dan memaksa Sheikh Hasina mengundurkan diri setelah 20 tahun memimpin.
Foto: Pavel Rahman/AP Photo/picture alliance
Taiwan: Susun langkah baru di bawah DPP
Ketua Partai Demokratik Progresif (DPP) Lai Ching-te dan pasangan cawapresnya Hsiao Bi-khim memenangkan pemilu presiden Taiwan Januari lalu. DPP kembali menjadi partai politik berkuasa untuk empat tahun ke depan. Cina sebagai seteru kecam pemerintah asing yang mengucapkan selamat kepada Partai Progresif Demokratik (DPP) dan presiden terpilihnya, Lai Ching-te, atas kemenangannya pada pemilu Taiwan.
Foto: I-Hwa Cheng/AFP/Getty Images
Pakistan: Pemilu penuh kecurangan dan kekacauan politik
Liga Muslim Pakistan-Nawaz, PML-N, yang didukung militer akhirnya sepakat dengan Partai Rakyat Pakistan, PPP, untuk membentuk koalisi pemerintahan setelah kekacauan pemilu dan perundingan alot. Tidak ada pemenang mayoritas yang jelas dalam pemilu yang diduga diwarnai kekerasan dan dugaan kecurangan awal Februari lalu. Baik Imran Khan maupun Nawaz Sharif sama-sama mengeklaim kemenangan kala itu.
Foto: Navesh Chitrakar/REUTERS
Rusia: Putin tetap berkuasa
Banyak yang menilai pemilihan presiden di Rusia Maret lalu hanya formalitas. Kemenangan Vladimir Putin dengan perolehan suara yang menembus rekor itu dianggap bukan hal yang mengejutkan. "87% [perolehan suara] yang diumumkan menegaskan bahwa rezim Putin semakin diktator,” kata Regina Heller, seorang peneliti di Institut Penelitian Perdamaian dan Kebijakan Kemananan di Universitas Hamburg.
Foto: EPA/RAMIL SITDIKOV/SPUTNIK/KREMLIN POOL
Korsel: Oposisi menang telak, Desember diwarnia aksi pemakzulan
April 2024, Partai Demokratik memenangkan suara mayoritas dalam pemilu parlemen, mengalahkan Partai Kekuasaan Rakyat yang dipimpin Presiden Yoon Suk Yeol. Yoon tetap menjabat sebagai presiden. Akhir 2024, oposisi ajukan pemakzulan terhadapnya terkait skandal darurat militer. Proses pemakzulan pertama gagal, tapi pemakzulan kedua diterima parlemen. Keputusan selanjutnya ada di Mahkamah Konstitusi.
Foto: Ahn Young-joon/AP Photo/picture alliance
Indonesia: Prabowo kalahkah Ganjar-Anies
Prabowo Subianto ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pemenang Pilpres 2024, didampingi putra Jokowi, Gibran Rakabuming sebagai wakilnya. Dua pesaingnya, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo berkukuh ada kecurangan dalam Pilpres 2024 sehingga mereka mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Prabowo banyak mendapat tentangan karena dugaan pelanggaran HAM.
Foto: DW
India: BJP Unggul, tapi…..
Partai Bharatiya Janata (BJP) yang dipimpin Perdana Menteri India Narendra Modi unggul pada pemilu Maret 2024. Namun, ada satu fakta terkuak. Partai Hindu itu kehilangan suara mayoritas nasional setelah mengalami kekalahan besar di negara-negara bagian utama. Hal ini menandai perubahan dramatis dalam lanskap politik negeri itu, di mana selama ini BJP mendominasi hampir satu dekade terakhir.
Foto: Bhawika Chhabra/REUTERS
Parlemen Eropa: Terhimpit sayap kanan
Meskipun perolehan suara partai-partai sayap kanan di Prancis dan Jerman meningkat secara dramatis, hal ini tidak cukup untuk menggulingkan mayoritas haluan tengah di Parlemen Eropa. Hasil pemilihan Parlemen Eropa yang diumumkan 9 Juni 2024 ini membuat politisi konservatif Jerman Ursula von der Leyen tetap menjadi Presiden Komisi Eropa hingga tahun 2029.
Foto: Panama Pictures/imago images
Inggis: Partai Buruh akhiri 14 tahun kekuasaan konservatif
Partai Buruh memenangkan pemilihan umum Inggris Juli 2024, setelah meraih lebih dari setengah kursi di parlemen. Hasil ini menjadikan Sir Keir Starmer sebagai perdana menteri baru, menggantikan Rishi Sunak. Partai berhaluan kiri-tengah ini kembali berkuasa setelah 14 tahun berada di bawah pemerintahan sayap kanan Partai Konservatif. Partai Buruh juga kini menguasai mayoritas kursi di parlemen.
Foto: Phil Noble/REUTERS
AS: Lagi-lagi Trump
Dalam pertarungan ketat, Donald Trump meraup 277 dari 538 suara elektoral pada pemilu November lalu. Trump mengalahkan Kamala Harris, calon presiden dari Partai Demokrat yang masuk dalam bursa pencalonan setelah Presiden Joe Biden mundur dari pencalonan pada Juli. Sejak tidak lagi menjabat, Trump divonis bersalah atas 34 dakwaan terkait pembayaran uang suap dan kasus-kasus lainnya.
Misi pencari fakta PBB mengunjungi Bangladesh atas perintah pemerintahan Yunus.
Laporan itu juga menyebutkan lebih dari 11.700 orang ditahan selama tindakan keras tersebut, dengan 12-13% dari mereka yang terbunuh adalah anak di bawah umur.
Dalam beberapa kasus, "pasukan keamanan terlibat dalam eksekusi singkat dengan sengaja menembak pengunjuk rasa yang tidak bersenjata dari jarak dekat," kata laporan itu.