Aparat keamanan menutup total desa Proma di timur provinsi Kratie Kamis (17/05). Alasannya aparat masih mencari lima orang penggerak aksi protes Rabu (16/05) yang menyebabkan pecahnya bentrokan kekerasan. Dalam aksi kerusuhan itu seorang gadis remaja berusia 15 tahun tewas terkena peluru aparat keamanan.

Sekitar 400 polisi dan tentara Kamboja dikerahkan untuk menyerbu sebuah kawasan pemukiman di desa Proma, setelah sebelumnya pimpinan lokal menolak untuk mengosongkan ladang yang mereka garap. Sekitar 200 warga melawan serbuan aparat menggunakan kampak, panah dan pentungan.

Pemerintah provinsi mengklaim tanah yang dikuasai warga adalah lahan milik negara. Para aktivis pembela warga menyebutkan, lahan sengketa itu sudah diserahkan hak gunanya kepada sebuah perusahaan Rusia untuk dikembangkan menjadi perkebunan besar. Warga sudah bertahun-tahun menggarap lahan bekas sebuah perusahaan negara itu.

Chan Soveth, aktivis dari kelompok pembela hak asasi manusia Kamboja, Adhoc melaporkan, para aktivis dan wartawan tidak diizinkan mendekati desa. "Mula-mula kami berada sekitar 1 kilometer dari desa, tapi kemudian mundur makin menjauhi desa, karena mengkhawatirkan tindakan aparat dan keselamatan warga desa", tambahnya.

Kementrian dalam negeri di Phnom Penh telah mengeluarkan pernyataan mengecam aksi perlawanan warga. Para pemrotes dituduh sebagai kelompok anarkis, yang hendak mendirikan sebuah kawasan otonomi yang melanggar hukum. Warga juga dituding menculik dua serdadu dan merampas senjatanya. 

Konsesi lahan penuh korupsi

Para aktivis pembela hak asasi manusia mengritik pemerintah yang dinilai tertutup dan korup menyangkut komersialisasi konsesi lahan. Tema ini menjadi isu panas di Kamboja.

Bahkan PBB telah mengirimkan penyidik, terkait aksi pembunuhan terhadap aktivis HAM terkemuka, Chutt Wutty. Pekan lalu Wutty dibantai polisi militer karena melakukan pengusutan kasus pembalakan liar di sebuah areal konsesi hutan.

Insiden di desa Proma merupakan kasus terbaru dari gelombang pengusiran warga dan perampasan tanah yang dilakukan secara besar-besaran. Seringkali aparat keamanan bersenjata dikerahkan oleh pemerintah maupun perusahaan, untuk melakukan aksi pengusiran warga dengan kekerasan.

PM Kamboja, Hun Sen menurut laporan media lokal, sepekan lalu telah mengeluarkan perintah kepada para pejabat pemerintahan, agar memeriksa lagi kontrak konsessi yang telah dibuat, untuk mencegah impak sosial dan kemasyarakatan serta kehidupan warga. Namun perintah itu nyatanya belum bergaung.

AS(ap,afp,rtr,dpa)