Perang AS-Iran: Membaca Peran Pakistan sebagai Juru Damai
14 April 2026
Meskipun perundingan antara Amerika Serikat (AS) dan Iran yang digelar di Islamabad pada 11–12 April gagal menghasilkan kesepakatan damai, peran proaktif Pakistan dalam memediasi konflik global tersebut mendapat apresiasi luas dari komunitas internasional.
Tidak hanya delegasi Teheran yang menyampaikan terima kasih kepada Islamabad yang memfasilitasi perundingan tersebut, Presiden AS Donald Trump juga memuji Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif serta Marsekal Lapangan, Asim Munir atas upaya mereka.
"Mereka adalah orang-orang yang luar biasa dan terus-menerus berterima kasih kepada saya karena telah menyelamatkan 30 hingga 50 juta nyawa dalam perang mengerikan yang seharusnya terjadi dengan India," ujar Trump dalam sebuah unggahan di media sosial.
Untuk saat ini, negosiasi antaraIran dan AS mengalami kebuntuan. Namun, masih ada kemungkinan pembicaraan tersebut dapat dihidupkan kembali dalam beberapa hari ke depan sebelum batas waktu gencatan senjata pada 22 April 2026.
"Kami perlu melihat komitmen tegas bahwa mereka tidak akan berupaya memiliki senjata nuklir dan tidak akan membuat fasilitas pendukung untuk mencapainya," kata Wakil Presiden JD Vance, yang memimpin delegasi AS, di Islamabad pada Minggu (12/04).
Permusuhan dengan Afganistan dan India.
Sejumlah pengamat politik berpendapat bahwa untuk bisa dipandang sebagai pendamai sejati, Pakistan perlu memperbaiki hubungan dengan beberapa negara tetangganya, terutama Afganistan yang terlibat dalam perang terbuka. Serta India, rival lamanya, yang terlibat perang singkat yang mematikan pada Mei 2025.
"Ironisnya, ketika Pakistan memainkan peran sebagai pendamai di tingkat internasional, Cina justru menjadi tuan rumah perundingan selama sepekan antara Kabul dan Islamabad untuk mengakhiri permusuhan yang sedang berlangsung di antara keduanya," kata Farooq Sulehria, pakar politik Pakistan, kepada DW.
Hubungan antara penguasa Taliban di Kabul dan Islamabad memburuk sejak kelompok Islamis tersebut merebut kekuasaan di Afganistan pada 2021. Sejak tahun 2025, Kabul dan Islamabad terlibat konflik langsung, di mana Angkatan Udara Pakistan menarget "sarang militan" di dalam wilayah Afganistan.
Hubungan dengan India juga masih memanas, setelah eskalasi militer pada Mei 2025 yang dipicu oleh serangan di Pahalgam, wilayah Kashmir yang dikuasai India.
"Hal ini menunjukkan bahwa Pakistan bukanlah juru damai, baik dari segi ideologi dan kepentingan. Landasan ideologi Pakistan bertumpu pada permusuhan dengan India. Ketegangan dengan Kabul saat ini sebagian merupakan perpanjangan dari konflik dengan India, karena rezim Taliban justru semakin dekat dengan New Delhi. Ini membuat Islamabad murka. Hal tersebut menunjukkan kontradiksi bila Pakistan menjadi pendamai global," tegas Sulehria.
'Respons yang berbeda terhadap tekanan yang berbeda'
Fatemeh Aman, pakar hubungan Iran–Pakistan dan peneliti senior di Atlantic Council, punya pendapat berbeda. Meskipun peran Pakistan dalam negosiasi perang AS–Iran dan hubungannya yang bermusuhan dengan Kabul serta New Delhi tampak seperti dua hal yang bertentangan, pada kenyataannya itu adalah "dua respons yang berbeda terhadap tekanan konflik yang berbeda pula."
"Meskipun mediasi dalam ketegangan antara AS dan Iran membuka ruang diplomasi, penanganan situasi di Afganistan lebih berfokus pada stabilitas. Pendekatan ini mencerminkan keterbatasan, bukan standar ganda. Pakistan ingin memperkuat perannya di kawasan, tetapi menghadapi masalah yang tak mudah diselesaikan," ujarnya kepada DW.
"Situasi ini tidak sekontradiktif itu. Pakistan sedang menghadapi dua realitas yang berbeda. Hubungannya dengan Iran dan AS menyangkut diplomasi dan upaya mempertahankan relevansi dengan risiko yang relatif rendah. Afganistan, di sisi lain, merupakan persoalan keamanan mendesak yang melibatkan militansi, ketidakstabilan perbatasan, dan tekanan domestik. Jadi, ini bukan kontradiksi, melainkan dua pendekatan yang berbeda, pengaruh di luar negeri dan pengendalian di dalam negeri," tegas Aman.
Pengamat politik Raza Rumi sependapat. "Keterlibatan Islamabad dalam isu AS–Iran dan ketegangannya dengan Afganistan berlangsung dalam konteks yang berbeda. Diplomasi berisiko rendah, di mana Pakistan dapat berperan sebagai fasilitator AS dengan Iran. Sementara ketegangan dengan Afganistan merupakan tantangan keamanan langsung yang dibentuk oleh militansi dan ketidakstabilan perbatasan," papar Rumi kepada DW.
Ia menambahkan bahwa apa yang terlihat sebagai dikotomi sebenarnya merupakan hasil dari perbedaan kepentingan kebijakan. Setiap negara, menurutnya, menyesuaikan kebijakan mereka berdasarkan kondisi geografis, ancaman, dan pengaruh yang dimiliki. Pakistan dapat terlibat secara diplomatik dalam isu AS–Iran tanpa risiko langsung, sementara Afganistan menimbulkan kekhawatiran keamanan aktif yang membutuhkan pendekatan berbeda.
Gejolak dalam negeri Pakistan
Para pakar juga menyoroti tindakan keras pemerintah Pakistan terhadap partai Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) yang dipimpin mantan Perdana Menteri Imran Khan, serta operasi militer melawan kelompok militan di provinsi Balochistan bagian barat dan Khyber Pakhtunkhwa bagian barat laut.
Mereka mengatakan bahwa penyelesaian konflik domestik dapat menguatkan citra Pakistan sebagai entitas yang lebih mengutamakan dialog daripada kekerasan.
"Perdamaian dan rekonsiliasi di provinsi Balochistan dan Khyber Pakhtunkhwa adalah keharusan," kata Sulehria. "Demokrasi yang berfungsi dengan baik sangat penting bagi Pakistan untuk memosisikan diri sebagai pendamai global. Namun, hal tersebut sangat kecil kemungkinannya untuk terjadi di bawah pemerintahan saat ini," tambahnya.
Sulehria juga mengkritik pemenjaraan mantan Perdana Menteri Khan dan menyebutnya sebagai tindakan "anti-demokratis."
"Kebijakan luar negeri mencerminkan situasi politik dalam negeri," tegasnya.
Rumi menilai Pakistan menghadapi "kendala struktural" dalam menangani isu-isu yang rumit dan menambahkan bahwa tindakan Islamabad "lebih dipengaruhi oleh batasan-batasan situasi strategisnya daripada kebebasan pengambilan keputusan saat ini."
Koresponden DW di Islamabad, Haroon Janjua, berkontribusi dalam tulisan ini.
Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris
Diadaptasi oleh Athif Aiman
Editor: Muhammad Hanafi