Teheran mendesak blok BRICS yang kini beranggotakan 11 negara berkembang dan tengah dipimpin India untuk turun tangan dalam perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran.

Iran, yang bergabung dengan BRICS pada 2024, menyerukan sikap kolektif yang tegas untuk mengutuk apa yang disebutnya sebagai "agresi militer," serta mendorong peran lebih besar blok tersebut dalam menjaga stabilitas kawasan.

Sejauh ini, India menghindari berpihak dalam konflik dengan menyerukan penahanan diri, deeskalasi, dan kembali ke dialog. Para analis menilai sikap ini dipandang Washington sebagai langkah strategis, bukan bentuk solidaritas terhadap Iran.

"Beberapa anggota BRICS terlibat langsung dalam situasi saat ini di kawasan Asia Barat, yang berdampak pada upaya membangun konsensus mengenai posisi bersama BRICS terhadap konflik yang sedang berlangsung," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri India, Randhir Jaiswal.

"Sebagai ketua BRICS, India telah memfasilitasi diskusi antaranggota melalui jalur Sherpa," lanjutnya, merujuk pada saluran utama komunikasi dan koordinasi antarnegara anggota.

Apa yang bisa dilakukan BRICS?

Para ahli menilai kemampuan BRICS untuk merespons terbatas, meskipun Iran memiliki ekspektasi tinggi.

Perluasan keanggotaan justru memperdalam perbedaan internal. Negara-negara Teluk seperti Uni Emirat Arab dan Arab Saudi bersikap waspada terhadap Iran, sementara negara lain enggan mengambil posisi yang bisa dianggap berseberangan dengan Amerika Serikat.

Shanthie Mariet D'Souza, presiden lembaga riset independen Mantraya, mengatakan kepada DW bahwa meskipun BRICS berpotensi menjadi forum dialog, tidak realistis mengharapkan blok ini mengeluarkan pernyataan bersama, apalagi melakukan intervensi.

"Hal itu bisa terjadi ketika konflik mencapai kebuntuan yang merugikan bagi negara-negara anggota," ujar D'Souza. Ia menambahkan bahwa Iran memiliki "masalah mendasar" dengan Uni Emirat Arab dan Arab Saudi.

"Sulit untuk membangun konsensus karena Iran sendiri merupakan pihak dalam konflik, meskipun sebagian besar sebagai respons terhadap agresi AS-Israel," katanya.

Pandangan berbeda dalam satu blok

D'Souza menilai India sebagai ketua BRICS memiliki peran kunci dalam membangun konsensus, termasuk kewenangan untuk mengeluarkan pernyataan atas nama blok.

"Namun, dalam iklim geopolitik saat ini, langkah semacam itu tidak akan banyak berpengaruh terhadap apa yang ingin dicapai AS dan Israel di Iran,” ujarnya. Ia menambahkan BRICS bahkan kesulitan menyatakan posisi berbasis prinsip.

Meera Shankar, mantan duta besar India untuk Amerika Serikat, mengatakan kepada DW bahwa pernyataan konsensus tampaknya belum mungkin saat ini.

"BRICS bukanlah aliansi negara-negara yang memiliki pandangan serupa," kata Shankar. "Ini adalah kelompok longgar dengan agenda luas yang mencakup perdagangan, pembangunan, kerja sama ekonomi, dan penguatan multilateralisme."

Menurutnya, meskipun sering berbeda pandangan, negara-negara anggota seperti Brasil, Rusia, India, Cina, Afrika Selatan, Arab Saudi, Mesir, Uni Emirat Arab, Etiopia, Indonesia, dan Iran tetap menemukan ruang kerja sama di berbagai isu.

Dilema India dan taruhan energi

Presiden Iran Masoud Pezeshkian telah berbicara dengan Perdana Menteri India Narendra Modi. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi juga beberapa kali berkomunikasi dengan mitranya dari India, S Jaishankar, untuk mendorong aktivasi BRICS dalam menjaga stabilitas dan mengutuk serangan AS-Israel.

"Meskipun memegang presidensi BRICS, New Delhi tetap relatif tidak menonjol dalam merespons perang AS-Israel terhadap Iran, bahkan setelah pembunuhan kepala negara dari salah satu anggota BRICS yang jelas melanggar norma internasional," kata Gulshan Sachdeva, profesor di Jawaharlal Nehru University.

"Perang yang sedang berlangsung, termasuk penutupan efektif Selat Hormuz yang sangat bergantung bagi impor energi India, memaksa New Delhi untuk mempertimbangkan ulang posisinya," ujarnya, merujuk pada gangguan terhadap pelayaran di jalur perairan strategis tersebut.

Sachdeva menunjukkan bahwa Teheran mulai mengizinkan kapal berbendera India melintas di Selat Hormuz dalam beberapa kasus, meski kemungkinan mereka mengharapkan sinyal politik sebagai balasan.

"Iran mungkin mengharapkan pernyataan tegas dari BRICS, tetapi India juga harus menyeimbangkan posisi anggota regional lain seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab," kata Sachdeva.

Kedua negara tersebut menjadi tuan rumah pangkalan militer AS dan turut menghadapi serangan Iran selama konflik.

"Pada tingkat tertentu, hasil dari presidensi BRICS India akan bergantung pada apakah India secara aktif memobilisasi blok tersebut untuk merespons serangan terhadap salah satu anggotanya dan mendorong deeskalasi, atau memilih pertemuan prosedural yang minim profil dengan hasil yang kurang signifikan," ujarnya.

Terbelah oleh kepentingan

Krisis ini menyingkap perpecahan tajam di dalam BRICS, dengan sejumlah anggota berada di pihak yang berseberangan, sementara India memilih tidak mengkritik serangan AS-Israel.

Ajay Bisaria, mantan diplomat India, mengatakan kepada DW bahwa krisis di Timur Tengah "telah menyingkap kontradiksi politik dalam BRICS yang telah diperluas."

"Para anggotanya berada di pihak yang berseberangan dalam konflik bersenjata, dengan Iran menyerang infrastruktur di Arab Saudi dan Uni Emirat Arab," ujarnya.

"India, dalam posisinya sebagai ketua, mendefinisikan BRICS sebagai klub ekonomi 'non-Barat'," katanya, "bukan sebagai aliansi keamanan 'anti-Barat'."

"Kegagalan untuk mengeluarkan pernyataan bersama BRICS menegaskan keterbatasan geopolitik blok ini serta fokusnya sebagai kelompok ekonomi 'negara berkembang'," tambahnya.

Menurut Bisaria, sebagai ketua, India sebenarnya dapat mengambil posisi yang lebih proaktif.

"India dapat mengeluarkan pernyataan ketua yang menyampaikan keprihatinan mendalam atas serangan tersebut dan atas berlanjutnya permusuhan yang melibatkan salah satu anggota BRICS," ujarnya. Ia menambahkan, blok tersebut juga bisa menyerukan penghentian segera permusuhan untuk membuka ruang "dialog dan diplomasi."

Lebih jauh, ia menilai krisis ini juga membuka peluang bagi India untuk berperan sebagai mediator perdamaian bersama anggota BRICS lain yang netral.

D'Souza menambahkan bahwa ini bukan pertama kalinya BRICS menghadapi tantangan serupa. Perang di Ukraina, dengan Rusia sebagai pihak agresor, sebelumnya juga menunjukkan keterbatasan blok dalam membangun konsensus.

"Dalam dunia saat ini, forum multilateral dan organisasi regional tampaknya memiliki pengaruh yang semakin terbatas terhadap tindakan sebuah negara," katanya.

Artikel ini pertama kali ditulis dalam bahasa Inggris

Diadaptasi oleh Fika Ramadhani dan Adelia Dinda Sani

Editor: Prihardani Tuah Purba