Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyatakan bahwa gencatan senjata dengan Iran berada "di ujung tanduk.” Menurutnya, respons terbaru Teheran terhadap proposal perdamaian Washington "sama sekali tidak dapat diterima.”

Saat ditanya mengenai status gencatan senjata pada Senin (11/5), Trump mengatakan kepada wartawan bahwa kondisinya berada pada titik terlemah. "Saya menyebutnya sangat rapuh sekarang, setelah membaca sampah yang mereka kirimkan kepada kami. Saya bahkan tidak menyelesaikan membacanya,” ujarnya.

"Gencatan senjata ini benar-benar berada dalam kondisi kritis dan hanya bertahan dengan dukungan 'alat bantu hidup', seperti saat seorang dokter masuk dan berkata, ‘Tuan, orang yang Anda cintai hanya memiliki peluang sekitar 1% untuk bertahan hidup,'” papar Trump.

Dalam responsnya yang dirilis pada Minggu (10/05), Iran menyerukan penghentian perang di semua lini, termasuk di Lebanon, menuntut kompensasi atas kerusakan akibat perang, serta menegaskan kedaulatannya atas Selat Hormuz.

Iran juga mendesak Amerika Serikat untuk mengakhiri blokade laut, memberi jaminan tidak akan ada serangan lanjutan, mencabut sanksi, serta menghapus larangan penjualan minyak Iran.

Sementara itu, Washington mengusulkan penghentian pertempuran sebagai langkah awal menuju perundingan terkait isu-isu yang lebih sensitif, termasuk program nuklir Iran.

Iran ancam akan membalas jika diserang

Setelah Trump memperingatkan bahwa gencatan senjata di Timur Tengah berada "di ujung tanduk”, Ketua Parlemen Mohammad Bagher Qalibaf menyatakan bahwa militer Iran siap menghadapi dan membalas setiap bentuk agresi.

"Angkatan bersenjata kami siap merespons dan memberi pelajaran atas setiap tindakan agresif,” ujar Qalibaf melalui akun X. Ia menambahkan bahwa strategi dan keputusan yang keliru hanya akan menghasilkan konsekuensi yang buruk.

"Dunia sudah memahami kenyataan ini,” katanya. Dalam unggahan terpisah beberapa jam kemudian, Qalibaf menegaskan bahwa "tidak ada alternatif” bagi Washington selain menerima proposal perdamaian Teheran yang terdiri dari 14 poin.

"Pendekatan apa pun selain itu tidak akan membuahkan hasil dan hanya akan berakhir dengan kegagalan demi kegagalan,” tulis Qalibaf. "Semakin lama penundaan dilakukan, semakin besar pula konsekuensi biaya yang harus ditanggung oleh rakyat Amerika Serikat.”

Penolakan Trump terhadap proposal Iran memicu kekhawatiran akan kembalinya eskalasi konflik, yang berpotensi semakin mengguncang pasar energi global yang saat ini sudah terganggu oleh perang.

AS tambah sanksi terkait ekspor minyak Iran ke Cina

Amerika Serikat meningkatkan tekanan terhadap perekonomian Iran dengan menjatuhkan sanksi tambahan.

Pada Senin (11/05), Departemen Keuangan AS mengumumkan sanksi terhadap tiga individu dan sembilan perusahaan, termasuk empat perusahaan yang berbasis di Hong Kong, empat di Uni Emirat Arab, serta satu perusahaan yang berbasis di Oman. Pihak-pihak tersebut dituduh memfasilitasi penjualan dan pengiriman minyak Iran ke Cina atas nama Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC).

Dalam pernyataannya, Departemen Keuangan AS menyebut bahwa IRGC menggunakan jaringan perusahaan cangkang untuk "menyembunyikan perannya dalam penjualan minyak serta menyalurkan pendapatan kepada rezim Iran.”

Pengumuman sanksi ini muncul hanya beberapa hari sebelum rencana pertemuan antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden Cina Xi Jinping. Dalam pertemuan tersebut, Trump diperkirakan akan mendesak Cina agar membantu menyelesaikan kebuntuan dengan Iran dan membuka kembali Selat Hormuz.

Cina dan Iran diketahui memiliki hubungan ekonomi yang erat, dengan Beijing dipandang sebagai pembeli utama minyak Teheran.

Sebelumnya, pada Jumat (08/05), pemerintah AS juga menjatuhkan sanksi terhadap sejumlah individu dan perusahaan, termasuk yang berbasis di Cina, yang dituduh terlibat dalam pengadaan senjata serta komponen untuk program drone dan rudal Iran.

AS-Inggris bahas krisis Iran jelang KTT Misi Selat Hormuz

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio dan Menteri Luar Negeri Inggris Yvette Cooper membahas situasi Iran serta upaya berkelanjutan untuk memulihkan kebebasan navigasi di Selat Hormuz via telepon pada Senin (11/05), menurut juru bicara Departemen Luar Negeri AS.

Pembicaraan tersebut berlangsung di tengah persiapan Inggris dan Prancis untuk menjadi tuan rumah bersama pertemuan 40 menteri pertahanan yang dijadwalkan pada Selasa (12/05). Pertemuan ini akan membahas langkah-langkah perlindungan pelayaran di jalur perairan strategis tersebut.

Menteri Pertahanan Inggris John Healey dan Menteri Prancis Catherine Vautrin akan memimpin bersama pertemuan itu. Negara-negara mitra koalisi diperkirakan akan memaparkan kontribusi militer masing-masing untuk misi pertahanan mendatang guna menjaga keamanan Selat Hormuz.

Sebelumnya, sejumlah pejabat AS mengkritik rencana operasi pascakonflik ini, dengan Rubio mempertanyakan keterlibatan negara-negara lain "setelah konflik berakhir.”

Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Inggris

Diadaptasi oleh Hani Anggraini

Editor: Rizki Nugraha