Penutupan Selat Hormuz akibat perang Iran memicu perbandingan dengan gangguan pasokan saat pandemi COVID-19 dan tarif  Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Pandemi dulu mengungkap betapa dunia sangat bergantung pada Cina untuk memproduksi segalanya, dari elektronik hingga perlengkapan medis. Tarif Trump yang diberlakukan tahun lalu juga mempercepat upaya untuk mengurangi ketergantungan itu. Kini perang Iran menyoroti kelemahan lain: betapa cepatnya gangguan pada bahan baku penting seperti minyak, gas, dan pupuk bisa merambat ke seluruh perdagangan global.

Badan Energi Internasional (IEA) menyebut hilangnya sekitar 10% pasokan minyak dunia dan seperlima pasokan gas alam cair global bulan lalu sebagai yang terbesar dalam sejarah pasar energi global.

Dulu guncang permintaan, kini guncang pasokan

Pandemi dulu memukul sisi permintaan secara luas, tarif Trump memicu pergeseran rantai pasok yang berkelanjutan, sementara perang Iran memberikan pukulan akut pada sisi pasokan yang terpusat di sektor energi dan komoditas.

Meski berbeda sifatnya, dampak yang dirasakan perusahaan terasa serupa, kata Sebastian Janssen, mitra di Oliver Wyman, firma konsultan manajemen global berbasis di New York. "COVID mengungkap ketergantungan berlebih pada satu pusat manufaktur, sementara Hormuz mengungkap ketergantungan berlebih pada satu koridor transportasi dan input energi," kata analis rantai pasok itu kepada DW.

Saat pandemi, pabrik tutup, kapal menumpuk di pelabuhan besar, dan sistem "just-in-time" yang mengandalkan suku cadang tiba tepat waktu dengan stok minim berantakan. Namun harga energi kala itu relatif stabil. Kali ini, perdagangan non-energi sejauh ini lebih tahan.

Pakar rantai pasok Lisa Anderson, presiden LMA Consulting Group, menilai krisis yang datang bertubi-tubi telah mengubah cara banyak perusahaan menilai risiko. "COVID membuat perusahaan sadar bahwa mereka tidak bisa hanya mengandalkan pasokan yang datang saat dibutuhkan," kata Anderson kepada DW. "Perang Iran membuktikan itu bukan kejadian sekali saja."

Dampak Hormuz belum mencapai puncak

Lonjakan harga minyak, gas, dan pupuk sudah memaksa banyak pemerintah merevisi proyeksi inflasi mereka, sementara risiko gangguan lebih luas pada perdagangan barang masih mengancam.

Selama sebulan terakhir, perusahaan pelayaran kembali terpaksa mengalihkan rute secara mendadak, seperti terakhir terjadi pada 2023-2024 ketika Houthi dari Yaman menyerang kapal-kapal di sekitar Laut Merah. Kapal tanker dan pengangkut gas yang biasa melewati Hormuz kini harus memutar jauh melewati Tanjung Harapan di Afrika Selatan, menambah ribuan mil laut dan hingga dua pekan perjalanan.

Premi asuransi risiko perang untuk kapal-kapal di Timur Tengah juga melonjak, menambah beban biaya jutaan dolar untuk setiap pelayaran. Biaya-biaya ini sudah merambat ke harga energi, bahan kimia, dan barang manufaktur.

Dampak penuh belum terasa

Namun biaya tambahan itu baru sebagian dari tantangannya. Membuat rantai pasok lebih tangguh terbukti sangat sulit karena dampak penuh gangguan ini belum sepenuhnya terasa, kata Janssen.

"Kelangkaan ini masih merambat melalui rantai pasok berlapis-lapis milik perusahaan dan akan butuh berbulan-bulan hingga dampak penuhnya muncul ke permukaan serta rantai pasok stabil kembali setelah Selat dibuka," katanya.

Kekhawatiran itu tersebar luas. Hampir dua pertiga perusahaan mengkhawatirkan gangguan rantai pasok lebih lanjut dan lonjakan harga energi serta komoditas akibat perang, menurut survei terhadap 6.000 perusahaan di 13 negara. Riset yang diterbitkan Allianz Trade pada 8 April itu mencatat peningkatan rencana untuk mempercepat reshoring atau nearshoring, yakni memindahkan produksi dan pemasok lebih dekat ke pasar utama atau negara-negara tetangga yang lebih stabil. Tren ini paling terasa di Eropa.

"Salah satu cara menghindari titik kemacetan besar adalah membawa manufaktur lebih dekat ke konsumen," kata Anderson.

Risiko geopolitik kini jadi prioritas strategis

Di luar gangguan Hormuz yang tengah berlangsung, sebagian perubahan pola perdagangan global mungkin sudah permanen. Survei menemukan bahwa risiko geopolitik, termasuk perang dan tarif, kini menjadi kekhawatiran utama bagi dua pertiga perusahaan, naik tajam sejak 2025.

Perusahaan-perusahaan yang dulu sangat bergantung pada Cina kini semakin banyak menerapkan pendekatan +1 atau +2, menambah setidaknya satu negara lain dalam rantai pasok mereka untuk mengurangi risiko. India, Indonesia, Vietnam, dan Malaysia menjadi negara yang paling banyak diuntungkan, sementara minat terhadap Eropa sebagai tujuan manufaktur juga meningkat.

Sistem produksi "just-in-time" semakin banyak digantikan oleh pendekatan "just-in-case". Pabrik-pabrik kembali menambah stok cadangan, dengan penimbunan pengaman mencapai level tertinggi dalam tiga tahun menurut Indeks Volatilitas Rantai Pasok Global GEP edisi Maret 2026.

Seiring perusahaan bersiap menghadapi masa depan yang kemungkinan akan diwarnai guncangan geopolitik berikutnya, mulai dari ketegangan soal Taiwan hingga ketidakstabilan di Semenanjung Korea, banyak yang tampaknya sudah menyimpulkan bahwa ketahanan sejati memerlukan fleksibilitas, redundansi, dan kemitraan strategis yang lebih kuat di seluruh jaringan pasokan.

John Sfakianakis, kepala riset ekonomi di Gulf Research Center Arab Saudi, memperingatkan bahwa kerentanan saat ini bukan lagi soal ketergantungan semata, melainkan soal "ketahanan lintas sistem yang saling terhubung" seperti energi, keuangan, logistik, dan kohesi politik.

Perang Iran "bukan sekadar konflik regional, melainkan uji tekanan terhadap bagaimana sistem internasional berfungsi di bawah tekanan," kata Sfakianakis.

Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

Diadaptasi oleh Alfi Milano Anadri

Editor: Yuniman Farid