1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya
KonflikPalestina

Perang Israel-Hamas: Biden Temui Netanyahu dan Pemimpin Arab

17 Oktober 2023

Presiden AS Joe Biden akan berangkat ke Israel untuk menegaskan kembali “komitmen kuat” AS terhadap keamanan Israel. Selain itu, seruan agar Israel membuka perbatasan untuk bantuan masuk ke Gaza semakin intensif.

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden
Presiden AS Joe Biden akan berangkat ke Israel pada hari Rabu (18/10) dan selanjutnya mengunjungi YordaniaFoto: Evan Vucci/AP/picture alliance

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden akan melakukan perjalanan ke Israel pada Rabu (18/10), demikian pernyataan Menteri Luar Negeri Antony Blinken.

"Presiden akan menegaskan kembali solidaritas Amerika Serikat dengan Israel dan komitmen kuat kami terhadap keamanannya,” kata Blinken pada Senin (16/10).

"Israel mempunyai hak dan kewajiban untuk membela rakyatnya dari Hamas dan teroris lainnya serta mencegah serangan serupa itu di masa depan,” tambahnya.

Blinken mengadakan pembicaraan di Tel Aviv dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan kabinet perang Israel pada Senin (16/10) malam waktu setempat, guna membahas rencana yang memungkinkan bantuan kemanusiaan menjangkau warga sipil di Gaza.

Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant dan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken berbicara kepada wartawan setelah pertemuan hari Senin (16/10)Foto: Jacquelyn Martin/Pool/picture alliance

Setelah Israel, Biden kunjungi Yordania

Presiden Biden dalam lawatannya itu, juga dijadwalkan akan mengunjungi Yordania pada Rabu (18/10) untuk bertemu dengan para pemimpin negara-negara Arab setelah kunjungannya ke Israel, kata juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby.

Kirby mengatakan, Biden akan bertemu dengan Raja Yordania Abdullah, Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sissi, dan Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas.

"Kami sudah sangat jelas menegaskan perlunya bantuan kemanusiaan agar dapat terus mengalir ke Gaza. Hal ini merupakan seruan yang konsisten dari Presiden Biden dan tentunya seluruh pemerintahan,” kata Kirby.

Pemerintahan Biden telah menjanjikan dukungan militer untuk Israel dengan mengirimkan kapal induk dan bantuan AS ke wilayah tersebut. Namun, Biden juga menyerukan agar bantuan humaniter diizinkan masuk ke Gaza.

Israel melanjutkan pembangunan militer di perbatasan dengan Jalur Gaza menjelang serangan darat yang diperkirakan akan terjadi di wilayah tersebutFoto: Ohad Zwigenberg/AP/picture alliance

"Sekitar satu juta orang telah dievakuasi dari Gaza utara ke selatan Jalur Gaza", kata Koordinator Bantuan Darurat PBB Martin Griffiths kepada wartawan, Senin (16/10).

"Kekhawatiran utama saya saat ini… adalah memberikan bantuan kemanusiaan ke Gaza,” katanya, "karena mereka tidak akan bisa keluar dari Gaza.”

UE buka koridor udara kemanusiaan ke Gaza melalui Mesir

"Warga Palestina di Gaza membutuhkan bantuan kemanusiaan. Itu sebabnya... kami membuka koridor udara kemanusiaan Uni Eropa ke Gaza melalui Mesir. Dua penerbangan pertama akan dimulai minggu ini," kata Ketua Komisi Eropa Ursula von der Leyen pada konferensi pers di ibu kota Albania, Tirana, tempat dia menghadiri pertemuan puncak regional Balkan.

Sebelumnya pada Senin (16/10), para menteri luar negeri Mesir dan Prancis mendesak pengiriman bantuan kemanusiaan dan evakuasi warga negara asing dari Jalur Gaza.

Ursula von der Leyen juga mengingatkan, Uni Eropa meningkatkan bantuan kemanusiaan sebanyak tiga kali lipat menjadi 75 juta euro (Rp1,24 triliun) untuk Jalur Gaza.

DK PBB tolak resolusi Rusia soal perang Israel-Hamas

Dewan Keamanan PBB (DK PBB) mengadakan pertemuan ketika Israel bersiap untuk melakukan serangan darat di Jalur Gaza.

Dalam rapat tersebut, hanya empat negara yang memberikan suara setuju mendukung usulan rancangan resolusi mengenai perang Israel-Hamas yang diajukan Rusia. Empat negara lainnya, termasuk AS, memberikan suara menentang, dan enam negara lainnya abstain.

Proposal kedua yang diusulkan oleh Brasil dengan bahasa yang tegas mengecam kelompok militan Hamas, justru mendapat dukungan lebih luas dan diperkirakan akan dilakukan pemungutan suara pada Selasa (17/10) malam waktu Amerika, demikian laporan para diplomat.

Duta Besar Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia mengatakan, meskipun gagal, resolusi tersebut telah mendorong Dewan Keamanan untuk mengambil tindakan.

"Hal ini telah berkontribusi pada peluncuran diskusi substantif di Dewan Keamanan mengenai topik ini. Tanpa dorongan kami, semuanya mungkin hanya akan terbatas pada diskusi kosong," kata Nebenzia.

Gilad Erdan, utusan dari Israel mengatakan, Dewan Keamanan yang belum mengadopsi resolusi mengenai situasi di Israel dan wilayah Palestina sejak tahun 2016, berada di "salah satu persimpangan jalan paling penting” sejak lembaga itu didirikan setelah Perang Dunia II.

"Akankah dewan tersebut mendukung perjuangan demi peradaban? Atau akankah dewan tersebut memberikan insentif terhadap genosida para Jihadis yang bertujuan untuk membunuh semua orang kafir?,” ujar Erdan.

Duta Besar Palestina Riyad Mansour mengatakan, DK PBB memiliki kewajiban moral untuk bertindak dalam upaya menahan serangan Israel di Jalur Gaza yang menurutnya telah merenggut 12 nyawa setiap jamnya.

"Jangan memberikan sinyal bahwa nyawa warga Palestina tidak penting,” katanya.

"Jangan berani-berani mengatakan Israel tidak bertanggung jawab atas bom yang dijatuhkannya di atas kepala warga Palestina. Apa yang terjadi di Gaza bukanlah operasi militer. Ini adalah serangan skala penuh terhadap rakyat kami. Ini adalah pembantaian terhadap warga sipil yang tidak bersalah," kata Mansour.

ha/rs/as (DW, Reuters, AFP)

Lewatkan bagian berikutnya Topik terkait