Negeri singa laut ini sejak lama dikenal minim korupsi. Dari tahun ke tahun Singapura nyaris tak pernah absen dari daftar 10 besar negara terbersih di dunia. Namun begitu beberapa sektor tetap dianggap rawan korupsi, antara lain media, industri dan partai politik.

Praktik korupsi di Malaysia didorong oleh sistem pemerintahan. Sumbangan buat partai politik misalnya, baik dari perusahaan maupun individu, tidak dibatasi dan partai tidak diwajibkan melaporkan neraca keuangannya secara terbuka. Kendati bergitu sejak 2013 Malaysia naik tiga peringkat dalam Indeks Persepsi Korupsi milik Transparency International.

Pertalian erat antara politik dan bisnis dinilai menjadi sumber terbesar praktik korupsi di Thailand. Tidak jarang posisi puncak di kementrian diambilalih oleh pengusaha yang bergerak di bidang yang sama. Thailand juga termasuk negara yang paling sedikit menjebloskan koruptor ke penjara.

Pemerintah negeri kepulauan di tepi laut Cina Selatan ini telah berbuat banyak buat mencegah praktik korupsi. Hasilnya posisi Filipina melejit dari peringkat 94 tahun 2013 lalu ke posisi 85 di tahun 2014. Pencapaian tersebut tergolong apik, mengingat tahun 2011 Filipina masih bercokol di peringkat 129 dari 175 negara.

Indonesia berada di peringkat 114 tahun 2013 silam. Dibandingkan negeri jiran yang lain seperti Filipina, pemerintah di Jakarta masih tergolong lambat memberantas praktik korupsi di tingkat pejabat tinggi negara. Sejak awal berdirinya 2004 silam, Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) tercatat cuma mampu menangani sekitar 660 kasus dugaan korupsi, yang membuahkan 322 tuntutan di pengadilan.

Negara komunis Vietnam adalah satu dari sedikit negara ASEAN yang tertinggal di bidang penanganan korupsi. Uniknya sebagian besar kasus dugaan korupsi di Vietnam terjadi di sektor swasta. Baru-baru ini empat pejabat perusahaan kereta api negara dipecat lantaran terlibat dalam kasus suap senilai 758.000 US Dollar. Maraknya korupsi menjadi alasan rendahnya keterlibatan investor asing di Vietnam.

Laos tidak cuma tertinggal, malah merosot dari peringkat 140 di tahun 2013 ke posisi 145 tahun lalu. Pemerintah Laos berupaya menghadang gelombang korupsi dengan mendirikan lembaga anti rasuah 2011 silam. Namun hingga kini belum tercatat adanya kasus korupsi besar yang masuk ke pengadilan.

Sejak 2010 pemerintah Kamboja memiliki Undang-undang Anti Korupsi. Tapi perangkat hukum tersebut dinilai tidak melindungi individu yang melaporkan kasus korupsi. Pelapor bisa dihukum penjara jika tudingannya tidak terbukti. Selain itu Kamboja juga mencatat jenis korupsi paling barbarik, yakni menyuap aparat negara untuk melakukan penculikan dalam bisnis perdagangan manusia.

Negara yang dikenal dengan nama Burma ini memperbaiki posisi satu peringkat dari 157 ke 156 dalam Indeks Persepsi Korupsi 2014. Berada di bawah kekuasaan militer yang korup selama berpuluh tahun, Myanmar yang kini berada di bawah pemerintahan sipil masih kesulitan menanggulangi maraknya korupsi. Sebanyak 60% perusahaan, baik lokal maupun internasional, mengaku harus menyuap buat mendapatkan izin.

Friedrich Wilhelm I (1688-1740) mewarisi negara yang bangkrut dari ayahnya tahun 1713. Ayahnya yang penguasa Prusia membangun istana mewah, mengadakan pesta besar dan membiayainya dengan uang negara. Semuanya hanya untuk bisa bersaing dengan raja-raja lain di Eropa. Rakyatlah yang harus menanggung semuanya, dengan membayar pajak yang kian lama kian tinggi.

Friedrich Wilhelm I sudah mempersiapkan diri sejak lama untuk jabatan penguasa. Sejak umur 15 tahun ia ikut rapat wakil berbagai badan negara, dan perembukan tentang strategi perang. Sejak dini ia sadar, bahwa Prusia miskin. Di luar ibukota Berlin kelaparan, penyakit pes dan kehancuran karena perang merajalela.

Friedrich Wilhelm I menjual segala sesuatu yang dianggapnya tidak perlu, yaitu perhiasan, alat makan dari perak, mebel, kuda. Prinsip utama: hemat, efisien, pengawasan keuangan. November 1714 ia menddirikan badan yang independen dan netral untuk mengontrol keuangan negara. Foto: dokumen pendirian badan tersebut.

Demikian anak Friedrich Wilhelm I menyebut dirinya. Ia lebih dikenal sebagai Friedrich der Große (Friedrich Yang Agung). Ia tidak menggunakan badan pengawas yang didirikan ayahnya. Ia mengontrol sendiri keuangan negara dan pergi ke pelosok negeri untuk mengadakan pemeriksaan. Dalam beberapa ratus tahun setelahnya, badan penawas keuangan kadang berperan signifikan kadang tidak.

Tempat kerja pemeriksa keuangan sangat sederhana. Ruang kerja kian lama kian sempit, karena data yang harus diperiksa semakin banyak. Tahun 1920-an sudah ada aliran listrik. Tapi pekerja badan ini tidak boleh menggunakannya. Jadi mereka menggunakan lampu gas. Alasannya: harus hemat.

Sistem gaji masa Prusia tidak kenal persamaan gaji. Sebagian besar pekerja badan pengawas terpaksa bekerja sampai meninggal dunia. Itu dianggap kewajiban bagi negara. Cuti musim panas adalah mode jaman modern. Pertengahan abad ke-19 hanya pekerja kehakiman dan pendidikan yang bisa mengambil cuti. Lagipula gaji pekerja badan pengawas terlalu kecil untuk membayar perjalanan wisata.

Di masa NAZI dan Hitler, badan pengawas keuangan kehilangan fungsi sepenuhnya. Ketika Perang Dunia II dimulai, badan itu jadi pemberi saran bagi administrasi di daerah-daerah pendudukan baru. Ketika memeriksa kamp konsentrasi Lodz di Polandia, para pemeriksa keuangan menetapkan para tahanan Yahudi harus memenuhi kebutuhan sendiri dengan kerja paksa.

Ketika Jerman terpecah, di Jerman Timur terbentuk ABI dan SFR sebagai badan pengawas keuangan. Sementara di Jerman Barat namanya: Bundesrechnungshof. Di tahun 1950-an, pemeriksa keuangan pasti pria. Ia berpendidikan di bidang hukum atau ekonomi. Ia juga berpengalaman bertahun-tahun, dan mulai bekerja di badan itu pada usia menengah. Perempuan bekerja sebagai penulis atau pembersih kantor.

Bundesrechnungshof pernah menegur Angkatan Bersenjata, Bundeswehr, karena memproduksi sendiri krem, pil, pasta gigi dan balsam, dan tidak membeli produk yang lebih murah, yang ada di pasaran. Teguran terakhir: panser, helikopter dan senapan milik Bundeswehr sudah terlalu tua, rusak dan tidak bisa membidik tepat dalam pertempuran.

Jalan-jalan di Jerman dinilai buruk, ibaratnya permukaan bulan, karena banyak yang rusak. Penutupan jalan karena konstruksi sering terjadi, jembatan juga sering rusak. Banyak hal dinilai mahal dan tak berguna. Laporan tahunan badan pengawas keuangan Bundesrechnungshof memaparkan kasus-kasus penggunaan dana yang salah. Itu menyinggung kementrian dan membuat jengkel pembayar pajak.

Taat aturan dan ekonomis. Itulah peraturan utama pengawasan dana profesional. Pengontrol keuangan independen, netral dan obyektif. Bundesrechnungshof juga bekerjasama dengan badan serupa di negara-negara lain. Hadiah-hadiah kecil, yang terutama datang dari Asia dan Eropa Timur, disimpan di arsip badan tersebut.

Bundesrechnungshof hanya bisa memeriksa sebagian kecil masalah keuangan. Sejak berdiri 1959, badan itu jadi bagian penting demokrasi di Jerman. Tetapi ia bukan kekuatan keempat di negara, di samping badan legislatif, yudikatif dan eksekutif. Hasil pemeriksaan keuangan mereka serahkan kepada parlemen, Bundestag. Laporan mereka merujuk pada kesalahan, tapi tidak selalu ada konsekuensi.