Perempuan Saudi di Bangkok "Dapat Status Pengungsi"
9 Januari 2019
Seorang perempuan Arab Saudi yang lari dari keluarganya ke Thailand telah diberi status pengungsi oleh PBB, kata pemerintah Australia. Australia juga menyatakan siap memberi suaka.
Iklan
Pemerintah Australia hari Rabu (9/1) menyatakan, Rahaf Mohammed al-Qunun yang lari dari keluarganya ke Bangkok dan bertahan di bandara setelah ditolak masuk ke Thailand, akan mendapat status pengungsi dari PBB.
Sebelumnya, otoritas Thailand menerangkan, Rahaf Mohammed al-Qunun saat ini sudah diijinkan meninggalkan kawasan bandara dan berada di Thailand "di bawah perlindungan PBB". Dia tiba di Bangkok Sabtu malam (5/1) setelah lari dari keluarganya saat berlibur di Kuwait.
Rahaf mengatakan keluarganya mengancam akan membunuhnya dan mengaku selama ini mengalami intimidasi dan penindasan dari pihak keluarga, karena menolak kawin paksa. Dia bermaksud meminta suaka di Australia dan terbang ke Bangkok untuk beristirahat selama beberapa hari sebelum bertolak ke Australia. Namun di bandara Bangkok, pihak imigrasi Thailand menolak memberi ijin masuk dengan alasan dia tidak punya tiket kembali dan tidak ada pemesanan hotel yang sudah dibayar.
Rahaf Mohammed al-Qunun lalu bertahan sebuah hotel transit di bandara Bangkok dan membarikade dirinya dalam kamar hotel lalu menyebarkan cerita tentang situasinya lewat Twitter. Thailand tadinya bersikeras akan mendeportasi dia ke Arab Saudi. Namun rencana itu menyulut kritik luas di internet. Akhirnya otoritas Thailand hari Senin (7/1) membolehkan dia masuk ke negara itu setelah intervensi lembaga pengungsi PBB, UNHCR.
Australia siap berikan suaka
Pejabat pemerintahan Australia kini menyatakan akan memberi visa kemanusiaan kepada Rahaf jika PBB mengakui statusnya sebagai pengungsi.
"Jika dia dinyatakan sebagai pengungsi, maka kami akan memberikan pertimbangan yang sangat, sangat, sangat serius untuk memberi visa kemanusiaan," kata Menteri Kesehatan Australia Greg Hunt hari Rabu (9/1)kepada stasiun televisi ABC.
Greg Hunt menjelaskan, dia sudah berbicara dengan Menteri Imigrasi David Coleman tentang kasus Rahaf al-Qunun Selasa malam. Bahkan Menteri Dalam Negeri Australia Peter Dutton, yang selama ini dikenal punya kebijakan keras terhadap pengungsi, menyatakan simpatinya dalam kasus Rahaf Mohammed al-Qunun.
"Tidak ada perlakuan istimewa dalam kasus ini", kata Peter Dutton, namun menambahkan: "Tidak seorangpun yang ingin melihat seorang perempuan muda tertekan seperti ini, dan sekarang dia kelihatannya sudah dalam situasi aman di Thailand."
Jadi sorotan internasional lewat Twitter
Pesan pertama dari Rahaf Mohammed al-Qunun, dalam bahasa Arab disebar pukul 3:20 waktu Thailand dan diposting lewat Twitter dari area transit bandara Suvarnabhumi Bangkok. Dia mengatakan: "Saya adalah gadis yang melarikan diri dari Kuwait ke Thailand. Hidup saya dalam bahaya nyata jika saya dipaksa untuk kembali ke Arab Saudi."
Hanya dalam beberapa jam, berbagai kampanye bermunculan di Twitter dengan tagar #SaveRahaf. Jaringan aktivis kemudian menyebarkan berita itu di media sosial dan mendesak pemerintah Thailand untuk membatalkan rencana deportasi Rahaf.
Cuplikan video yang diposting di Twitter oleh seorang aktivis hak asasi manusia Arab Saudi tampak menunjukkan seorang pejabat Saudi mengeluh bahwa pemerintah Thailand seharusnya menyita ponsel pintar Rahaf. "Ketika dia tiba, dia membuka akun baru (Twitter) dan pengikutnya melonjak menjadi 45.000 dalam satu hari," kata pejabat itu dalam bahasa Arab. "Akan lebih baik jika otoritas Thailand menyita ponselnya daripada paspornya."
Arab Saudi memiliki beberapa aturan kaum perempuan paling berat sedunia , termasuk sistem perwalian yang memungkinkan anggota keluarga pria membuat keputusan atas nama kerabat perempuan mereka. Catatan hak asasi manusia Arab Saudi menjadi sorotan internasional sejak pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi di konsulat Arab Saudi di Istanbul tahun lalu.
Kepala polisi imigrasi Thailand, Mayjen Surachate Hakparn mengatakan, ayah dan saudara lelaki Rahaf Mohammed al-Qunun tiba di Bangkok pada hari Selasa (8/1), namun Rahaf menolak untuk bertemu dengan mereka. Surachate Hakparn menambahkan dia berharap kasus ini akan selesai dalam beberapa hari ke depan.
Rentang Sejarah Perjuangan Perempuan di Arab Saudi
Hak perempuan di Arab Saudi adalah sebuah kisah perjuangan panjang yang berjalan perlahan. Berkat tekanan internasional dan keberanian generasi baru Monarki di Riyadh, perempuan mulai diberikan kebebasan di ruang publik.
Foto: picture-alliance/AP Photo/H. Ammar
1955: Sekolah Perempuan Pertama, 1970: Universitas Perempuan Pertama
Perempuan Arab Saudi awalnya tidak diizinkan mengeyam pendidikan dasar. Hingga akhirnya sekolah khusus perempuan, Dar al-Hanan, dibuka tahun 1955. Namun butuh waktu hampir dua dekade bagi perempuan untuk bisa mendapat akses menuju perguruan tinggi, yakni Riyadh College of Education yang beroperasi tahun 1970.
Foto: Getty Images/AFP/F. Nureldine
2001: KTP Perempuan
Pada awal abad ke 21 perempuan untuk pertamakalinya mendapat Kartu Tanda Penduduk. KTP membantu kaum perempuan Saudi dalam kasus hukum seputar warisan atau properti. Awalnya perempuan harus mendapat izin dari wali laki-laki untuk mendapat KTP. Aturan tersebut dilonggarkan pada 2006 ketika perempuan bebas mendapat KTP tanpa izin walinya.
Foto: Getty Images/J. Pix
2005: Akhir Pernikahan Paksa
Pemerintah Arab Saudi secara resmi melarang pernikahan paksa pada 2005. Namun kontrak nikah antara calon pengantin pria dan orangtua perempuan masih marak dilakukan. Kontrak semacam itu mewajibkan perempuan menikahi pria pilihan orangtua.
Foto: Getty Images/A.Hilabi
2009: Perempuan Pertama di Pemerintahan
Pada 2009 raja Abdullah mengangkat perempuan untuk jabatan tinggi di pemerintahan. Noura al-Fayez hingga kini adalah wakil Menteri Pendidikan Arab Saudi. Ia bertugas mengurusi pemberdayaan perempuan.
Foto: Foreign and Commonwealth Office
2012: Atlit Olympiade Perempuan
Keberadaan Noura al-Fayez di pucuk pemerintahan banyak mengubah nasib atlit perempuan Arab Saudi. Pada 2012 untuk pertamakalinya Riyadh mengizinkan perempuan mengikuti Olympiade di London. Salah satunya adalah Sarah Attar, atlit lari di cabang 800 meter. Sebelumnya Komite Olympiade Internasional diisukan bakal melarang keikutsertaan Arab Saudi jika Riyadh melarang partisipasi perempuan.
Foto: picture alliance/dpa/J.-G.Mabanglo
2013: Izin Bersepeda dan Sepeda Motor
Setahun setelah Olympiade, pemerintah Arab Saudi untuk pertamakalinya mengizinkan perempuan menggunakan sepeda dan sepeda motor. Namun begitu kelonggaran tersebut bukan tanpa catatan. Perempuan hanya diizinkan bersepeda atau mengendarai sepeda motor di area rekreasional, diwajibkan mengenakan niqab dan didampingi wali pria.
Foto: Getty Images/AFP
2013: Perempuan di Majelis Syura
Pada Februari 2013 Raja Abdullah melantik 30 perempuan untuk Majelis Syura, dewan pertimbangan Arab Saudi. "Perubahan ini harus dilakukan secara gradual," kata Abdullah tentang hak perempuan. Tidak lama setelah keputusan tersebut, perempuan diizinkan untuk mencalonkan diri untuk jabatan publik.
Foto: REUTERS/Saudi TV/Handout
2015: Hak Pilih dan Dipilih
Pemilihan komunal 2015 di Arab Saudi ditandai dengan peristiwa bersejarah: untuk pertamakalinya perempuan diizinkan memilih dan dapat mencalonkan diri untuk jabatan publik. Sebagai hasilnya sebanyak 20 perempuan terpilih untuk berbagai jabatan di tingkat pemerintah kota.
Foto: picture-alliance/AP Photo/A. Batrawy
2017: Direktur Bursa Saham Perempuan
Pada Februari 2017, bursa saham Arab Saudi menunjuk Sarah al-Suhaimi sebagai direktur. Putri bankir berusia 37 tahun ini ikut merangkai salah satu penawaran umum perdana paling akbar sejagad, yakni ketika perusahaan minyak negara Aramco melepas sebagian kecil sahamnya ke lantai bursa.
Foto: pictur- alliance/abaca/Balkis Press
2018: Perempuan di Kemudi
Pada 26 September 2017, pemerintah Arab Saudi mengumumkan perempuan akan diperbolehkan mengemudi mobil mulai bulan Juni 2018. Mereka nantinya tidak perlu meminta izin wali pria untuk mendapatkan surat izin mengemudi dan tidak perlu mengajak walinya untuk ikut menemani ketika mengemudi.
Foto: picture-alliance/AP Photo/H. Jamali
2018: Perempuan di Stadion Olahraga
Tidak lama berselang, pada 29 Oktober 2017, otoritas olahraga Arab Saudi mengumumkan perempuan akan diizinkan untuk menginjakkan kaki di stadion olahraga. Tiga stadion yang tadinya hanya mengizinkan penonton laki-laki juga akan dibuka buat perempuan pada awal 2018.
Foto: Getty Images/AFP/F. Nureldine
2019: Perempuan Saudi akan mendapat notifikasi melalui pesan singkat jika mereka diceraikan
Hukum baru dirancang untuk melindungi perempuan saat pernikahan berakhir tanpa sepengetahuan mereka. Perempuan dapat mengecek status pernikahannya online atau mendapatkan fotokopi surat tanda cerai dari pengadilan. Hukum ini tidak sepenuhnya melindungi perempuan karena cerai hanya dapat diajukan dalam kasus yang sangat terbatas dengan persetujuan suami atau jika suami melakukan tindak kekerasan.