Gubernur Tokyo Yuriko Koike, perempuan pertama yang memimpin ibu kota Jepang, sukses melanjutkan masa jabatan ketiga. Puluhan kandidat bersaing untuk mengalahkannya. Anggota parlemen perempuan dari oposisi, Renho Murata, adalah salah satu penantang utamanya, sebuah peristiwa yang jarang terjadi di kancah politik Jepang yang didominasi laki-laki.

Di 47 prefektur Jepang, hanya ada dua gubernur perempuan. Di tingkat nasional, rasionya serupa, hanya sekitar 11% anggota majelis rendah parlemen adalah perempuan. Jepang saat ini tidak mengamanatkan kuota gender untuk politisi.

Menurut Mikiko Eto, seorang profesor ilmu politik di Universitas Hosei, undang-undang tersebut akan menjadi "poin terpenting” untuk mengatasi ketidakseimbangan.

Apakah kuota untuk perempuan berhasil?

Berbeda dengan Jepang, banyak sistem politik di dunia yang menerapkan kuota gender untuk meningkatkan jumlah perempuan dalam kancah politik.

Di Taiwan, di mana terdapat kursi khusus untuk perempuan dan adanya kuota kandidat, perempuan kini menguasai 41,6% parlemen. Angka ini menjadi persentase tertinggi dari jumlah anggota parlemen perempuan di Asia.

Di Indonesia, keterwakilan perempuan di parlemen cukup rendah sebelum kuota 30% kandidat gender diperkenalkan. Pada tahun 1999, kurang dari satu dari 10 anggota parlemen adalah perempuan. Dua dekade berselang, jumlah tersebut meningkat menjadi satu dari lima.

"Di negara-negara di mana keterwakilan deskriptif perempuan masih sangat rendah, tindakan afirmatif seperti kuota gender tampaknya menjadi langkah pertama yang harus diambil,” Nankyung Choi, seorang cendikiawan yang berspesialisasi dalam perempuan dan politik di Asia Tenggara, mengatakan kepada DW.

Pada 2023, India mengesahkan undang-undang yang mengalokasikan 33% kursi bagi perempuan di majelis rendah parlemen nasional dan di majelis negara bagian.

Namun, kuota tersebut tidak diterapkan pada pemilu tahun ini. Jadi dari 543 anggota parlemen yang terpilih, hanya 74 yang perempuan atau sekitar 14%.

Di negara Asia lainnya, 50 kursi disediakan untuk perempuan di parlemen Bangladesh yang beranggotakan 350 orang. Namun, hanya sekitar 5% dari kandidat perempuan yang bersaing untuk mendapatkan kursi pada pemilu awal tahun ini, menurut data yang dikumpulkan oleh Inter-Parliamentary Union.

Beberapa negara di Asia telah berhasil meningkatkan jumlah legislator perempuan tanpa kuota gender, "tetapi hal ini tidak jelas terkait dengan pembangunan demokrasi,” kata Choi.

Di Singapura misalnya, sekitar 30% anggota parlemen adalah perempuan. Namun, angka tersebut merupakan hasil dari "keputusan pemerintah yang dipimpin oleh Partai Aksi Rakyat untuk menunjuk lebih banyak perempuan ke parlemen untuk meningkatkan kredibilitas demokrasi dan inklusif yang lemah,” tambahnya.

Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru! 

Studi: Mayoritas anggota parlemen perempuan di Asia paruh baya

Meskipun kuota gender mungkin menghasilkan lebih banyak perempuan dalam berpolitik, Choi menyatakan bahwa profil mereka yang "telah mencapai posisi pengambil keputusan” juga perlu didiskusikan.

Beberapa studi perbandingan menunjukkan bahwa "mayoritas anggota parlemen perempuan di Asia adalah perempuan paruh baya, berpendidikan, dan profesional” sementara "perempuan muda dan kelas pekerja sebagian besar tidak ada,” kata Choi.

Di Taiwan, dengan lebih dari 40% anggota parlemennya adalah perempuan, upaya anggota parlemen untuk mewakili kepentingan perempuan menjadi "penting, tetapi tidak cukup” karena "sikap lembaga eksekutif pemerintah tetap menjadi kuncinya,” menurut Chang-Ling Huang, seorang profesor ilmu politik di Universitas Nasional Taiwan.

Dalam artikelnya, "Representasi substantif perempuan di Taiwan: Mengapa 42% tidak cukup?,” Huang berpendapat bahwa "diperlukan kabinet yang lebih aktif pro-perempuan atau pro-kesetaraan gender” agar kepentingan perempuan dapat ditangani secara efektif di parlemen.

Kurang terwakili di level atas

Meskipun jumlah perempuan di parlemen meningkat akhir-akhir ini, kehadiran mereka di posisi yang lebih tinggi masih kurang.

Jumlah menteri kabinet perempuan di Asia Tengah dan Selatan mencapai 9,5%, wilayah dengan peringkat terendah, menurut laporan Perempuan PBB "Women Political Leaders 2024.”

Saat ini, Bangladesh hanya memiliki dua perempuan yang mengepalai kementerian. Salah satunya adalah perdana menterinya sendiri. Dalam kabinet baru Pakistan setelah pemilu Februari, hanya ada satu perempuan.

Di Jepang, rasionya lebih tinggi, dengan perempuan kini menempati seperempat anggota kabinet setelah perombakan pada 2023.

Sebaliknya, ada 26 menteri negara dan 28 wakil menteri di parlemen yang diangkat dalam perombakan yang sama, semuanya laki-laki. Sebelumnya, perempuan menempati sekitar 20% dari jabatan-jabatan tingkat rendah ini.

Sementara itu di Cina, jumlah perempuan di parlemen negara tersebut yakni Kongres Rakyat Nasional terus meningkat dalam dua dekade terakhir, sejak lembaga itu mengadopsi suatu bentuk kuota gender yang menyatakan bahwa proporsi anggota perempuan "tidak boleh melebihi jumlah anggota parlemen”, lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya.

Namun demikian, belum ada perempuan yang pernah bertugas di Komite Tetap Politbiro yang beranggotakan tujuh orang, badan penguasa tertinggi di negara tersebut, sejak Partai Komunis berkuasa pada tahun 1949.

Saat ini, tidak ada perempuan di 24 kursi Politbiro dan hanya enam perempuan yang pernah menjadi anggota penuh, tiga di antaranya adalah istri pemimpin senior partai.

Hanya sedikit pemimpin perempuan

Kurangnya kepemimpinan perempuan berasal dari "budaya patriarki yang berlaku dan tumbuhnya gerakan tandingan konservatif” di wilayah tersebut, kata Choi.

Sebagian besar perempuan Asia yang menjadi presiden atau perdana menteri memiliki ikatan politik yang menonjol, mulai dari Indira Gandhi di India hingga Park Geun-hye dari Korea Selatan dan Corazon Aquino di Filipina.

Namun dalam beberapa tahun terakhir, ada beberapa perkembangan positif. Presiden perempuan pertama Taiwan, Tsai Ing-Wen, misalnya, tidak berasal dari dinasti politik.

Hal yang sama juga berlaku pada Presiden India saat ini Draupadi Murmu, perempuan suku minoritas pertama yang menjabat sebagai kepala negara di negara demokrasi terbesar di dunia.

Meskipun Jepang tidak pernah memiliki perdana menteri perempuan, banyak orang di sana percaya bahwa perempuan dan laki-laki bisa menjadi pemimpin politik yang sama baiknya, ungkap sebuah studi Pew Research Center pada 2023.

Untuk saat ini, Eto mengatakan hal ini merupakan pertanda positif bahwa partai yang berkuasa di Jepang secara aktif menunjuk perempuan sebagai menteri, meskipun beberapa analis mempertanyakan apakah Perdana Menteri Fumio Kishida hanya mencoba untuk meningkatkan peringkat persetujuannya.

Apapun alasan Kishida meningkatkan jumlah menteri perempuan dari dua menjadi lima, "meningkatnya perempuan pada posisi yang lebih tinggi atau memimpin akan mendorong perempuan untuk meningkatkan status mereka dalam politik, ekonomi dan masyarakat,” kata Eto.

(rs/ha)