Merkel berusia 62 tahun, dan jadi kanselir sejak 2005. Ia adalah pemimpin perempuan pertama Jerman, dan sekarang sedang berkampanye untuk periode ke empat. Putri seorang pendeta, yang besar di negara komunis Jerman Timur itu punya gelar Doktor di bidang kimia, dan dijadikan "Tokoh 2015" oleh majalah Time.

Theresa May adalah perdana menteri perempuan ke dua di Inggris, setelah Margaret Thatcher yang memimpin di tahun 1980-an. May (60) dulu menjabat menteri dalam negeri, dan resmi jadi perdana menteri Juli 2016, hanya beberapa pekan setelah Brexit. Berapa lama ia akan memerintah belum jelas. Tetapi sebuah jajak pendapat yang baru diadakan menunjukkan ketidaksukaan warga terhadapnya.

ia adalah perempuan pertama yang jadi presiden Taiwan. Inaugurasinya Mei 2016 menyebabkan Cina membekukan hubungan dengan negara pulau, yang dinilai Cina provinsi yang membangkang. Tsai menyatakan tidak akan tunduk pada tekanan untuk takluk kepada Cina.

Perempuan yang berusia 78 tahun ini sudah jadi presiden Liberia sejak 2006. Ia juga jadi perempuan pertama yang memimpin negara di Afrika. 2011, Sirleaf dan dua aktivis prempuan lain dari Liberia dan Yaman dianugerahi Nobel Perdamaian, untuk "perjuangan tanpa kekerasan untuk keamanan perempuan, dan hak-hak perempuan untuk berpartisipasi dalam penegakkan perdamaian."

Dalia Grybauskaite adalah perempuan pertama yang memimpin Lithuania, di tepi Laut Baltik. Ia kerap disebut "Iron Lady" atau "Magnolia Baja" karena punya sabuk hitam dalam karate dan selalu berbicara dengan tegas. Grybauskaite (61) sudah memangku beberapa jabatan pemerintahan sebelum dipilih jadi presiden tahun 2009, kemudian untuk periode ke dua di tahun 2014.

Norwegia juga dipimpin perempuan. Erna Solberg (56) jadi perdana menteri 2013, dan jadi perempuan kedua yang memangku jabatan itu, setelah Gro Harlem Brundtland. Kebijakan suakanya yang ketat menyebabkan orang memberikannya julukan "Iron Erna."

Ia adalah perdana menteri perempuan Polandia yang ketiga, dan memangku jabatan sejak November 2015. Fokus politiknya: menjamin keamanan bagi seluruh warga Polandia, dan berperan dalam keamanan Uni Eropa. Sebelum jadi perdana menteri, ia jadi walikota dan anggota parlemen.

Perdana menteri ke empat Namibia ini mulai menjabat tahun 2015. Kuugongelwa-Amadhila (49) hidup di pengasingan di Sierra Leone ketika remaja. Ia mendapat pendidikan tinggi di AS, tamat kuliah dengan gelar di bidang ekonomi, sebelum kembali ke Namibia tahun 1994, dan mulai aktif dalam politik. Ia perempuan pertama yang memimpin pemerintahan Namibia, dan jadi pendukung kuat hak-hak perempuan.

Michelle Bachelet sudah jadi presiden di Chili sejak 2014. Ini periode ke dua. Ia sudah pernah jadi presiden Chili dari 2006-2010. Ketika muda ia pernah dipenjara dan mengalami penyiksaan di Chili. Ia kemudia tinggal di pengasingan di Australia dan Jerman Timur, di mana ia kuliah kedokteran. Setelah kembali ke Chili tahun 1979, ia mendorong diadakannya transisi menuju demokrasi.

Majalah bisnis AS, Forbes menempatkan perempuan berusia 69 tahun ini dalam daftar 100 perempuan paling berkuasa tahun 2016. "Sheikh Hasina Wajed memimpin negara dengan populasi ke delapan terbesar di dunia, yaitu 162 juta. Dan ia mulai berkuasa sejak 2009." Demikian ditulis Forbes. Penulis: D. Breitenbach, C. Burack (ml/hp)

Dulu, anak perempuan Arab Saudi tidak bisa bersekolah seperti murid-murid sekolah di Riyadh. Penerimaan murid di sekolah pertama untuk perempuan, Dar Al Hanan, baru dimulai 1955. Sementara Riyadh College of Education, yang jadi institusi pendidikan tinggi untuk perempuan, baru dibuka 1970.

Baru di awal abad ke-21, perempuan bisa mendapat kartu identitas. Padahal kartu itu adalah satu-satunya cara untuk membuktikan siapa mereka, misalnya dalam cekcok soal warisan atau masalah properti. Kartu identitas hanya dikeluarkan dengan dengan izin dan diberikan kepada muhrim. Baru tahun 2006 perempuan bisa mendapatkannya tanpa izin muhrim. 2013 semua perempuan harus punya kartu identitas.

Walaupun 2005 sudah dilarang, kontrak pernikahan tetap disetujui antara calon suami dan ayah pengantin perempuan, bukan oleh perempuan itu sendiri.

Tahun 2009, King Abdullah menunjuk menteri perempuan pertama. Noura al-Fayez jadi wakil menteri pendidikan untuk masalah perempuan.

2012 pemerintah Arab Saudi untuk pertama kalinya setuju untuk mengizinkan atlit perempuan berkompetisi dalam Olimpiade dengan ikut tim nasional. Salah satunya Sarah Attar, yang ikut nomor lari 800 meter di London dengan mengenakan jilbab. Sebelum Olimpiade dimulai ada spekulasi bahwa tim Arab Saudi mungkin akan dilarang ikut, jika mendiskriminasi perempuan dari keikutsertaan dalam Olimpiade.

Inilah saatnya perempuan untuk pertama kalinya diizinkan naik sepeda dan sepeda motor. Tapi hanya di area rekreasi, dan dengan mengenakan nikab dan dengan kehadiran muhrim.

Februari 2013, King Abdullah untuk pertama kalinya mengambil sumpah perempuan untuk jadi anggota Syura, atau dewan konsultatif Arab Saudi. Ketika itu 30 perempuan diambil sumpahnya. Ini membuka jalan bagi perempuan untuk mendapat posisi lebih tinggi di pemerintahan.

Dalam pemilihan tingkat daerah di tahun 2015, perempuan bisa memberikan suara, dan mencalonkan diri untuk dipilih. Sebagai perbandingan: Selandia Baru adalah negara pertama, di mana perempuan bisa dipilih. Jerman melakukannya tahun 1919. Dalam pemilu 2015 di Arab Saudi, 20 perempuan terpilih untuk berbagai posisi di pemerintahan daerah, di negara yang monarki absolut.

Februari 2017, untuk pertama kalinya bursa efek Arab Saudi mengangkat kepala perempuan dalam sejarahnya. Namanya Sarah Al Suhaimi.

September 26, 2017, Arab Saudi mengumumkan bahwa perempuan akan segera diizinkan untuk mengemudi mobil. Mulai Juni 2018, perempuan tidak akan perlu lagi izin dari muhrim untuk mendapat surat izin mengemudi. Dan muhrim juga tidak harus ada di mobil jika mereka mengemudi.

29 Oktober 2017, Badan Olah Raga mengumumkan perempuan akan boleh menonton di stadion olah raga. Tiga stadion yang selama ini hanya untuk pria, juga akan terbuka untuk perempuan mulai 2018.

Hukum baru dirancang untuk lindungi perempuan saat pernikahan berakhir tanpa sepengetahuan mereka. Perempuan dapat cek status pernikahannya online atau dapat fotokopi surat tanda cerai dari pengadilan. Hukum ini tak sepenuhnya lindungi perempuan karena cerai hanya dapat diajukan dalam kasus terbatas dengan persetujuan suami atau jika suami lakukan tindak kekerasan. (Penulis: Carla Bleiker, ml/hp)

Sekitar seribu orang berkumpul memperingati Hari Perempuan Internasional dengan aksi yang bertajuk #LawanBersama Women’s March di Jakarta pada hari Sabtu (03/03). Aksi itu menyuarakan tuntutan dan aspirasi yang berpihak pada kaum perempuan.

Perwakilan perempuan dari berbagai organisasi perempuan menyuarakan tuntutan mereka untuk perlindungan yang lebih baik bagi perempuan. Berbagai perwakilan itu di antaranya perwakilan buruh, korban kekerasan, pekerja rumah tangga, pekerja seksual, dan LGBTQ.

Menghapus hukum dan kebijakan yang diskriminatif dan melanggengkan kekerasan berbasis gender, menjadi salah satu tuntutan kaum perempuan dalam aksi ini, selain menuntut akses keadilan dan pemulihan terhadap korban kekerasan berbasis gender.

Mereka juga mendesak agar segera disahkannya hukum dan kebijakan yang melindungi perempuan, anak, masyarakat adat, kelompok difabel, juga kelompok minoritas gender dan seksual, dari diskriminasi dan kekerasan berbasis gender.

Sehubungan dengan rancangan undang-undang KUHP yang dibahas di FDPR, kaum perempuan progresif juga meminta dihentikannya intervensi negara dan masyarakat terhadap tubuh dan seksualitas warga negara, serta menghapus stigma dan diskriminasi berbasis gender, seksualitas dan status kesehatan.

Tuntutan lain yang disuarakan dalam aksi ini adalah menghapus praktik dan budaya kekerasan berbasis gender di lingkungan hukum, kesehatan, lingkungan hidup, pendidikan dan pekerjaan. Demikian dijelaskan salah satu peserta aksi, direktur Institut KAPAL Perempuan, Misiyah.

Para politikus juga didesak untuk menyelesaikan akar kekerasan yaitu kemiskinan perempuan, khususnya perempuan buruh industri, konflik SDA, pekerja migran, pekerja seks dan pekerja domestik. Pemerintah juga dituntut penuhi hak kesehatan reproduksi perempuan.

Aksi Women's March digelar dalam rangka memperingati Hari Perempuan Sedunia yang jatuh setiap 8 Maret. Selain di Jakarta, aksi Women's March ini juga digelar di beberapa kota besar lainnya. Tepat pada hari perempuan sedunia, aksi ini juga digelar di berbagai negara. (Ed: ap/ml)