Ibu dalam sebuah keluarga memiliki peran yang penting untuk menjadi agen anti-korupsi. Dengan pendidikan kejujuran, seorang ibu dapat merubah perilaku koruptif anak, suami, maupun masyarakat luas.
Iklan
Gerakan Saya Perempuan Anti Korupsi atau SPAK dari Indonesia mendapat penghargaan International Anti-Corruption Excellence (IACE) Award. Penghargaan ini diberikan di Gedung PBB di Jenewa sebagai bagian dari peringatan Hari Anti Korupsi Internasional pada hari Jumat (8/12/2017). Kategori yang SPAK menangkan adalah Youth Creativity and Engagement. Kategori tersebut menitik beratkan pada peran komunitas dan civil society dalam mencegah korupsi. "Penghargaan ini adalah hadiah paling besar di tahun ini. Yang pasti untuk seluruh agen SPAK yang ada di Indonesia yang tersebar di 34 provinsi. Hingga saat ini jumlah agen kami hampir 1.300 orang. Ini penghargaan yang sangat besar untuk mereka," tutur Yuyuk Andriati Iskak, Humas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Cegah perilaku koruptif sehari-hari
Gerakan yang telah digalang selama tiga tahun ini membantu perempuan untuk menghilangkan sikap koruptif yang secara tidak sadar dilakukan oleh masyarakat Indonesia. "Misalnya anak-anak kita tidak mau mengantri. Itu hal-hal sederhana yang bisa dikerjakan sebenarnya. Atau anak mencontek, atau orang tua memberikan hadiah kado pada guru anaknya. Hal-hal seperti itu yang selama ini terjadi dalam keseharian kita, orang tidak sadar bahwa itu adalah perilaku koruptif yang kian lama bisa berevolusi menjadi korupsi yang besar," terang Yuyuk.
Cara Jerman Kontrol Korupsi dan Pemborosan Dana
1714 Friedrich Wilhelm I memerangi korupsi di Jerman dengan mendirikan badan pengawas keuangan negara. Di masa Hitler badan itu disalahgunakan. Sekarang namanya Bundesrechnungshof dan menjadi lembaga penting di Jerman.
Foto: picture alliance / dpa
Kemewahan dan Kebangkrutan
Friedrich Wilhelm I (1688-1740) mewarisi negara yang bangkrut dari ayahnya tahun 1713. Ayahnya yang penguasa Prusia membangun istana mewah, mengadakan pesta besar dan membiayainya dengan uang negara. Semuanya hanya untuk bisa bersaing dengan raja-raja lain di Eropa. Rakyatlah yang harus menanggung semuanya, dengan membayar pajak yang kian lama kian tinggi.
Foto: picture alliance / dpa
Belajar Sejak Dini
Friedrich Wilhelm I sudah mempersiapkan diri sejak lama untuk jabatan penguasa. Sejak umur 15 tahun ia ikut rapat wakil berbagai badan negara, dan perembukan tentang strategi perang. Sejak dini ia sadar, bahwa Prusia miskin. Di luar ibukota Berlin kelaparan, penyakit pes dan kehancuran karena perang merajalela.
Foto: public domain
Harus Berhemat
Friedrich Wilhelm I menjual segala sesuatu yang dianggapnya tidak perlu, yaitu perhiasan, alat makan dari perak, mebel, kuda. Prinsip utama: hemat, efisien, pengawasan keuangan. November 1714 ia menddirikan badan yang independen dan netral untuk mengontrol keuangan negara. Foto: dokumen pendirian badan tersebut.
Foto: Landesarchiv Nordrhein-Westfalen
"Petugas Negara Yang Utama"
Demikian anak Friedrich Wilhelm I menyebut dirinya. Ia lebih dikenal sebagai Friedrich der Große (Friedrich Yang Agung). Ia tidak menggunakan badan pengawas yang didirikan ayahnya. Ia mengontrol sendiri keuangan negara dan pergi ke pelosok negeri untuk mengadakan pemeriksaan. Dalam beberapa ratus tahun setelahnya, badan penawas keuangan kadang berperan signifikan kadang tidak.
Foto: picture-alliance/akg-images
Sempit, Gelap dan Tidak Sehat
Tempat kerja pemeriksa keuangan sangat sederhana. Ruang kerja kian lama kian sempit, karena data yang harus diperiksa semakin banyak. Tahun 1920-an sudah ada aliran listrik. Tapi pekerja badan ini tidak boleh menggunakannya. Jadi mereka menggunakan lampu gas. Alasannya: harus hemat.
Sistem gaji masa Prusia tidak kenal persamaan gaji. Sebagian besar pekerja badan pengawas terpaksa bekerja sampai meninggal dunia. Itu dianggap kewajiban bagi negara. Cuti musim panas adalah mode jaman modern. Pertengahan abad ke-19 hanya pekerja kehakiman dan pendidikan yang bisa mengambil cuti. Lagipula gaji pekerja badan pengawas terlalu kecil untuk membayar perjalanan wisata.
Foto: Sammlung Kreissparkasse Köln/DW/K. Jäger
Disalahgunakan NAZI dan Hitler
Di masa NAZI dan Hitler, badan pengawas keuangan kehilangan fungsi sepenuhnya. Ketika Perang Dunia II dimulai, badan itu jadi pemberi saran bagi administrasi di daerah-daerah pendudukan baru. Ketika memeriksa kamp konsentrasi Lodz di Polandia, para pemeriksa keuangan menetapkan para tahanan Yahudi harus memenuhi kebutuhan sendiri dengan kerja paksa.
Foto: picture-alliance/akg-images
Struktur Pekerja Yang Homogen
Ketika Jerman terpecah, di Jerman Timur terbentuk ABI dan SFR sebagai badan pengawas keuangan. Sementara di Jerman Barat namanya: Bundesrechnungshof. Di tahun 1950-an, pemeriksa keuangan pasti pria. Ia berpendidikan di bidang hukum atau ekonomi. Ia juga berpengalaman bertahun-tahun, dan mulai bekerja di badan itu pada usia menengah. Perempuan bekerja sebagai penulis atau pembersih kantor.
Foto: Bundesrechnungshof Bonn/DW/K. Jäger
Kritik dan Teguran
Bundesrechnungshof pernah menegur Angkatan Bersenjata, Bundeswehr, karena memproduksi sendiri krem, pil, pasta gigi dan balsam, dan tidak membeli produk yang lebih murah, yang ada di pasaran. Teguran terakhir: panser, helikopter dan senapan milik Bundeswehr sudah terlalu tua, rusak dan tidak bisa membidik tepat dalam pertempuran.
Foto: Bundesrechnungshof Bonn/DW/K. Jäger
Menyinggung Kementrian dan Membuat Jengkel Pembayar Pajak
Jalan-jalan di Jerman dinilai buruk, ibaratnya permukaan bulan, karena banyak yang rusak. Penutupan jalan karena konstruksi sering terjadi, jembatan juga sering rusak. Banyak hal dinilai mahal dan tak berguna. Laporan tahunan badan pengawas keuangan Bundesrechnungshof memaparkan kasus-kasus penggunaan dana yang salah. Itu menyinggung kementrian dan membuat jengkel pembayar pajak.
Foto: Bundesrechnungshof Bonn/DW/K. Jäger
Hadiah Kecil
Taat aturan dan ekonomis. Itulah peraturan utama pengawasan dana profesional. Pengontrol keuangan independen, netral dan obyektif. Bundesrechnungshof juga bekerjasama dengan badan serupa di negara-negara lain. Hadiah-hadiah kecil, yang terutama datang dari Asia dan Eropa Timur, disimpan di arsip badan tersebut.
Foto: Bundesrechnungshof Bonn/DW/K. Jäger
Badan Penting Negara
Bundesrechnungshof hanya bisa memeriksa sebagian kecil masalah keuangan. Sejak berdiri 1959, badan itu jadi bagian penting demokrasi di Jerman. Tetapi ia bukan kekuatan keempat di negara, di samping badan legislatif, yudikatif dan eksekutif. Hasil pemeriksaan keuangan mereka serahkan kepada parlemen, Bundestag. Laporan mereka merujuk pada kesalahan, tapi tidak selalu ada konsekuensi.
Foto: DW/Karin Jäger
12 foto1 | 12
SPAK sendiri dilatarbelakangi oleh survei yang pernah dilakukan KPK di dua kota yaitu Solo dan Yogyakarta, tentang pendidikan kejujuran dalam keluarga. Hasilnya hanya 4% dari seluruh keluarga yang telah melakukan pendidikan kejujuran kepada anak-anaknya. Pendidikan kejujuran yang dimaksud bukan dalam arti definitif. Namun memberikan contoh pada perilaku jujur saat melakukan kegiatan sehari-hari.
Peran ibu sebagai agen perubahan
"Terlihat bahwa ibu memiliki peran yang sangat besar untuk mengajarkan kejujuran pada anaknya. Oleh karena itu kami kemudian membuat program sosialisasi SPAK dengan sasaran perempuan-perempuan yang ada di rumah, yang ada di lingkungan mana pun tempat perempuan beraktivitas. Karena ternyata yang paling efektif itu adalah peran perempuan. Perempuan memiliki banyak aktifitas. Dia paling dekat dengan anaknya dan suaminya. Dan dengan cara ini dampak korupsi dan bahaya korupsi bisa disampaikan oleh perempuan pada lingkungan terdekatnya," terang Yuyuk. SPAK berusaha terus memberikan sosialisasi kepada para ibu untuk nantinya menularkan sikap anti-korupsi ke masyarakat luas.
Hidup sederhana pangkal kejujuran
Gerakan SPAK juga sudah mencatat banyak perubahan yang dilakukan para agennya. "Seperti misalnya seorang istri tak mau lagi menggunakan mobil dinas suaminya. Itu sudah perubahan yang sangat besar untuk Indonesia karena biasanya ibu-ibu suka menumpang bila pergi ke pasar menggunakan mobil dinas suaminya. Ketika kita sadarkan itu adalah perilaku koruptif. Ibu tidak boleh melakukan itu, dan perubahan itu pantas dicatat," jelasnya.
Yuyuk juga berharap perempuan-perempuan Indonesia bisa menerapkan kehidupan sederhana dalam keluarganya masing-masing. Dengan gaya hidup yang tidak boros, perilaku konsumtif akan terhindar. "Gaya hidup yang berlebihan harus kita hindari. Pada intinya membelanjakan uang dengan bijak," tutup yuyuk.
Koruptor Paling Tamak Dalam Sejarah
Hampir tidak ada diktatur di dunia yang tidak menilap uang negara. Tapi ketika sebagian puas dengan vila atau jet pribadi, yang lain rakus tanpa henti. Berikut daftar koruptor yang paling getol mengumpulkan uang haram
Foto: AP
#1. Soeharto, Indonesia
Selama 32 tahun berkuasa di Indonesia, Suharto dan keluarganya diyakini menilap uang negara antara 15 hingga 35 miliar US Dollar atau sekitar 463 trilyun Rupiah. Jendral bintang lima ini lihai menyembunyikan kekayaannya lewat berbagai yayasan atau rekening rahasia di luar negeri. Hingga kini kekayaan Suharto masih tersimpan rapih oleh keluarga Cendana
Foto: picture alliance/CPA Media
#2. Ferdinand Marcos, Filipina
Ferdinand Marcos banyak menilap uang negara selama 21 tahun kekuasaanya di Filipina. Menurut Transparency International, ia mengantongi setidaknya 10 milyar US Dollar. Terutama isterinya, Imelda, banyak menikmati uang haram tersebut dengan mengoleksi lebih dari 3000 pasang sepatu. Imelda kini kembali aktif berpolitik dan ditaksir memiliki kekayaan sebesar 22 juta USD
Foto: picture-alliance/Everett Collection
#3. Mobutu Sese Seko, Zaire
Serupa Suharto, Mobutu Sese Seko berkuasa di Zaire selama 32 tahun. Sang raja lihai memainkan isu invasi negara komunis Angola untuk mengamankan dukungan barat. Ketika lengser, Mobutu Sese Seko menilap hampir separuh dana bantuan IMF sebesar 12 milyar US Dollar untuk Zaire dan meninggalkan negaranya dalam jerat utang.
Foto: AP
#4. Sani Abacha, Nigeria
Cuma butuh waktu lima tahun buat Sani Abacha untuk mengosongkan kas Nigeria. Antara 1993 hingga kematiannya tahun 1998, sang presiden meraup duit haram sebesar 5 milyar US Dollar atau sekitar 66 trilyun Rupiah. Sesaat setelah meninggal, isterinya lari ke luar negeri dengan membawa 38 koper berisi uang. Polisi kemudian menemukan perhiasan senilai jutaan dollar ketika menggeledah kediaman pribadinya
Foto: I. Sanogo/AFP/Getty Images
#5. Slobodan Milosevic, Serbia
Slobodan Milosevic yang berkuasa di Serbia antara 1989-1997 dan kemudian Yugoslavia hingga 2000 tidak cuma dikenal berkat serangkaian pelanggaran HAM berat yang didakwakan kepadanya, melainkan juga kasus korupsi. Selama berkuasa Milosevic diyakini menilap uang negara sebesar 1 milyar US Dollar atau sekitar 13 trilyun Rupiah.
Foto: picture-alliance/dpa/dpaweb
#6. Jean-Claude Duvalier, Haiti
Selama 15 tahun kekuasaannya di Haiti, Jean-Claude Duvalier tidak cuma bertindak brutal terhadap oposisi, tetapi juga rajin mengalihkan uang negara ke rekening pribadinya di Swiss. Saat kembali dari pengasingan 2011 silam, Duvalier didakwa korupsi senilai 800 juta US Dollar.
Foto: picture-alliance/AP/Dieu Nalio Chery
#7. Alberto Fujimori, Peru
Alberto Fujimori berkuasa selama 10 tahun di Peru. Buat pendukungya, dia menyelamatkan Peru dari terorisme kelompok kiri dan kehancuran ekonomi. Tapi Fujimori punya sederet catatan gelap, antara lain menerima uang suap dan berbagai tindak korupsi lain. Menurut Transparency International ia mengantongi uang haram sebesar 600 juta US Dollar atau sekitar 8 trilyun Rupiah.