Akhir September lalu Prancis dikejutkan oleh serangan senjata tajam terhadap pejalan kaki di depan bekas kantor majalah satir, Charlie Hebdo, di Paris. Setelah bulan-bulan yang tenang, hantu Islamisme yang siap melancarkan aksi kekerasan, kembali menyeruak ke kesadaran publik.  

Tidak lama setelah aksi teror terbaru, Presiden Emmanuel Macron menjabarkan bagaimana dia ingin menanggulangi tindak kekerasan atas nama Islam. Penampilannya penuh nuansa, tanpa retorika kanan atau Islamofobia. Tapi mengingat 240 korban jiwa berjatuhan akibat serangan teror dalam lima tahun terakhir, Macron memahami, dia harus mendeklarasikan perang. 

Pemerintah di bawah tekanan politik 

Pembunuhan brutal terhadap Samuel Paty kembali membuktikan, bahwa di Prancis gerakan bawah tanah Islamisme sedang menyebar dan mampu menyembunyikan diri dari pantauan negara.  

Macron menyebut fenomena itu sebagai “Separatisme Islam”, yang tumbuh setelah serangan teror 11 September 2001 di New York, dan semakin menggurita menyusul kebangkitan “Islamic State” dan pemerintahan Islamis otoriter di Timur Tengah. 

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan yang menyalahgunakan agama sebagai instrumen penindasan dan alat kekuasaan, adalah salah satu dari banyak contoh. Di sini, para pelaku teror menikmati perlindungan dan dukungan ideologis. Dengan sikap tegasnya terhadap aksi agresif Erdogan di timur Laut Tengah, Macron sedang menunjukkan bahwa dia memahami konteks globalnya. 

Meski demikian dia harus melancarkan perang di wilayah sendiri. Dan dalam hal ini, banyak kebijakan pemerintah Prancis yang sudah tepat. Program pendidikan untuk imam, kewajiban sekolah bagi anak-anak muslim, deportasi kaum radikal dan pengawasan ketat terhadap lembaga yang mentolelir imam radikal. 

Tidak seorangpun di Prancis bisa memainkan kartu Islamofobia. Karena organisasi-organisasi ini punya waktu bertahun-tahun untuk mengakhiri dukungan atau toleransi terhadap ideologi kekerasan di kalangan sendiri. 

Ketegasan hanya alat politik 

Walau begitu, ketegasan politik hanyalah alat untuk memerangi masyarakat paralel kaum Islamis yang menyebar di kota-kota besar Prancis dan di antara kaum migran. Dalam skenario terbaik, kebijakan itu cuma mampu membukukan keberhasilan jangka pendek dan menenangkan para pemilih. 

Pengamat politik di Prancis mengetahui seberapa dalam masalahnya sudah mengakar. Presiden Macron berbicara tentang dua penyebab, sejarah kolonial Prancis yang tidak tuntas dibahas, terutama seputar perang di Aljazair, serta ketimpangan sosial dan ekonomi di kota-kota satelit. 

Negara sendiri yang menciptakan ghetto-ghetto itu dan ikut bersalah menyemai “separatisme” yang kemudian tumbuh. Butuh beberapa generasi untuk menanggulangi masalah ini. Dan upaya itu tidak bisa didorong dengan tekanan politik, melainkan lewat kucuran dana, pendidikan, perumahan sosial dan infrastruktur – daftarnya tak berbatas. 

Sekitar 25 tahun lalu film “La Haine” mencuatkan kehidupan sosial masyarakat pinggiran di kota-kota besar Prancis. Tahun ini film "Les Misérables" mengangkat kisah serupa, dan menunjukkan betapa situasinya tidak banyak berubah. 

Perang melawan Islamise akan menjadi proyek besar bagi Macron yang membidik masa jabatan kedua dalam pemilu tahun depan.   
Pengungkapan sejarah kolonial yang dia usulkan boleh jadi akan mengendurkan dukunan kaum kanan terhadapnya. Tapi tanggungjawab yang dia emban itu bernilai historis, terutama untuk seorang presiden. 

Kesabaran dan daya persuasi 

Juga sekularisme yang kaku di Prancis yang mengeluarkan agama dari ranah publik ikut mempertajam perdebatan saat ini. Di satu sisi, pemerintah menuntut warga muslim beradaptasi pada norma dan Undang-undang Prancis, sementara di sisi lain ia tidak menyisakan ruang bagi ekspresi keagamaan.  

Mungkin elit politik di Prancis harus bertanya, apakah glorifikasi tradisi sekuler di era multietnis dan multiagama seperti saat ini masih merupakan dasar yang tepat. 

Pada sisi lain kita melihat kegagalan institusi-institusi Islam di Prancis. Dan jumlah korban dari aksi teror yang mencari pembenaran pada ajaran Islam dalam beberapa tahun terakhir juga tidak membenarkan sebuah pembelaan. 

Negeri ini dikaruniai imam-imam besar yang memperjuangkan toleransi. Tapi di sekitarnya tumbuh gerakan bawah tanah kelompok salafi dan kaum garis keras yang terus mempropagandakan tindak kekerasan terhadap “kaum kafir”. Konten di laman media sosial milik para pelaku pembunuhan Samuel Paty misalnya, bisa membuat darah membeku. 

Presiden Macron akan membutuhkan kesabaran dan daya persuasi, dia harus tegas dan saat yang bersamaan mampu bersikap lentur, jika ingin membuat terobosan dalam perang ini. Karena kemenangan mutlak tidak akan bisa dicapai. Untuk itu Prancis sudah terlalu lama memarjinalkan kelompok ini. Pada akhirnya dibutuhkan lebih dari seorang kepala negara, melainkan juga masyarakat madani Prancis yang mau berkonfontasi dengan sejarah dan kesalahan sendiri.  

rzn/as