Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diluncurkan sebagai upaya memperbaiki gizi anak dan menekan stunting. Namun, pelaksanaannya menuai kritik. Mulai dari kesiapan dapur dan distribusi, hingga anggaran jumbo. “Jika memang berat bagi pemerintah memberhentikan sementara program MBG ini, maka ada sesuatu di luar akal sehat pemerintah yang bermain,” kata Nailul Huda, Direktur Ekonomi CELIOS.

Kebijakan penataan distribusi tabung gas elpiji 3 kilogram memicu kelangkaan dan antrean panjang di berbagai daerah. Pemerintah menyatakan program ini bertujuan memastikan subsidi tepat sasaran. Namun, kebijakan tersebut menuai kritik karena dinilai diterapkan tanpa kesiapan data dan mekanisme distribusi yang memadai.

Revisi UU TNI yang memperluas peran prajurit aktif di jabatan sipil memicu kekhawatiran melemahnya supremasi sipil dan potensi tumpang tindih kewenangan. Pemerintah beralasan langkah ini diperlukan untuk menghadapi ancaman keamanan baru, seperti terorisme dan siber. Namun, kritik menyebut kebijakan ini mengabaikan prinsip kontrol sipil dan berisiko menghidupkan kembali dwifungsi ABRI.

Kenaikan anggaran tunjangan dan fasilitas DPR pada 2025 memicu kritik publik serta demonstrasi di berbagai daerah. Langkah ini dinilai tidak sensitif di tengah tekanan ekonomi dan tingginya angka kemiskinan, memunculkan pertanyaan soal prioritas belanja negara. Pemerintah berdalih kenaikan diperlukan untuk mendukung kinerja legislatif, tetapi transparansi anggaran dipertanyakan.

Pemerintah mencabut izin tambang nikel di Raja Ampat setelah ramai pemberitaan soal ancaman terhadap ekosistem laut dan darat. Pakar hukum tata negara Herdiansyah Hamzah menilai penerbitan izin bermasalah karena adanya larangan tambang di pulau kecil. “Artinya ada kongkalikong antara otoritas pemberi izin dan perusahaan tambang,” katanya.

Pemerintah menolak menetapkan status bencana nasional dan tawaran bantuan asing dalam penanganan banjir besar di Sumatra, dengan alasan kapasitas nasional masih mencukupi untuk menangani bencana tersebut. Namun, keputusan ini memicu perdebatan publik, terutama terkait urgensi bantuan kemanusiaan dan transparansi penilaian kebutuhan di tengah skala dampak bencana yang dianggap besar.

Isu bermula dari pernyataan TB Hasanuddin soal gaji DPR yang bisa mencapai Rp100 juta per bulan. Publik lalu menyoroti tunjangan rumah Rp50 juta, yang dibenarkan Ketua DPR Puan Maharani sebagai pengganti rumah dinas. Pernyataan itu memicu kritik luas. Gelombang protes pun menyebar cepat, menuntut transparansi dan keadilan anggaran negara.

Pernyataan kontroversial sejumlah anggota DPR memicu kemarahan publik. Nafa Urbach menyoroti kemacetan dari rumahnya di Bintaro sebagai alasan perlunya tunjangan rumah, sementara Ahmad Sahroni menyebut seruan pembubaran DPR sebagai ucapan “orang tolol sedunia”, memicu kritik luas di media sosial.

Gelombang unjuk rasa pertama pecah di Jakarta, Senin (25/08). Mahasiswa, buruh, dan aktivis mengecam kebijakan tunjangan rumah DPR. Tak satu pun anggota dewan menemui massa. Aksi ricuh berlangsung hingga malam hari, polisi blokir jalan utama dan bubarkan massa dengan gas air mata. Bentrokan juga terjadi di Medan dan Palu antara mahasiswa dan aparat.

Sejak Kamis (28/08) pagi, ribuan buruh turun ke jalan menuntut kenaikan upah, penghentian outsourcing, dan pembatalan tunjangan DPR. Usai bubar, mahasiswa lanjutkan aksi. Sore, bentrokan pecah saat massa panjat pagar DPR, meluas ke kawasan Asia Afrika dan Tanah Abang. Malam, mobil Brimob melindas pengemudi ojek online Affan Kurniawan (21) hingga tewas.

Eskalasi aksi makin memanas. Pada Jumat (29/08) pagi, kabar tewasnya Affan Kurniawan viral. Ribuan ojek online kawal pemakamannya di Karet Bivak. Massa kemudian kepung Mabes Polri dan Markas Brimob Kwitang. Marinir dan Kostrad dikerahkan. Kerusuhan menjalar ke berbagai titik Jakarta, termasuk pembakaran Halte TransJakarta Senen dan perusakan fasilitas umum.

Presiden Prabowo akhirnya angkat bicara soal kerusuhan. Ia menyampaikan belasungkawa atas wafatnya Affan Kurniawan dan mengecam tindakan aparat yang dinilai berlebihan. Ia menjanjikan investigasi transparan, menjamin kehidupan keluarga korban, serta menyerukan ketenangan publik sambil memperingatkan pihak yang ingin memicu kekacauan.

Kerusuhan meluas ke berbagai daerah. Di Makassar, gedung DPRD dibakar, menewaskan tiga orang dan melukai lima lainnya. Di Solo, tukang becak tewas diduga akibat gas air mata, sementara di Surabaya kericuhan merusak hotel dan toko. Total korban jiwa pada Jumat (29/08) sedikitnya lima orang, ratusan luka-luka. IHSG anjlok 2,27%, rupiah melemah hampir 1%.

Di Yogyakarta, mahasiswa AMIKOM Rheza Sendy Pratama (21) tewas usai bentrok di Mapolda DIY. Di Makassar, pengemudi ojek online Rusdamdiansyah tewas dikeroyok massa karena disangka intel. Gedung DPRD NTB di Mataram dibakar. Aksi juga terjadi di Surabaya, Solo, Cirebon, dan kota lain.

Rumah Ahmad Sahroni, Eko Patrio, dan Uya Kuya dirusak dan dijarah saat kerusuhan meluas. Presiden Prabowo perintahkan TNI-Polri bertindak tegas. Kapolri izinkan anggotanya menggunakan peluru karet. Eskalasi meningkat, aparat diberi ruang lebih keras. Fitur live TikTok pun diblokir, diduga untuk meredam penyebaran aksi secara real-time.

Pada Minggu (31/08) dini hari, rumah Menkeu Sri Mulyani dijarah. Sementara massa sempat mendatangi rumah Puan Maharani, tetapi berhasil dihalau. Siang harinya, Presiden Prabowo mengumpulkan ketua umum partai dan menteri di Istana. Disepakati pencabutan tunjangan rumah DPR, moratorium kunjungan luar negeri, dan penonaktifan kader kontroversial.

Prabowo memerintahkan aparat bertindak keras terhadap perusuh dan menyebut sebagian kerusuhan mengarah pada makar dan terorisme. Pernyataan ini dikritik Amnesty sebagai retorika berlebihan yang bisa membenarkan kekerasan aparat. YLBHI menilai presiden gagal menangkap akar kemarahan rakyat dan mendesak reformasi Polri, penghentian represifitas, serta pembebasan demonstran.

Rencana aksi lanjutan di Jakarta batal, massa tidak terkonsentrasi. Presiden Prabowo mengunjungi RS Polri di Jakarta Timur. Ia memuji aparat, menjanjikan biaya pengobatan, kenaikan pangkat, bahkan beasiswa. Sikap ini menuai kritik karena lebih menonjolkan penghargaan pada polisi dibanding empati kepada korban sipil.

Hingga Selasa (02/09), ratusan pendemo terluka dalam aksi di berbagai daerah. Sementara untuk korban jiwa, Tempo mencatat telah mencapai 10 orang, yakni Affan Kurniawan, Andika Luthfi Falah, Iko Juliant Junior, Rheza Sendy Pratama, Sumari, Septinus Sesa, Syaiful Akbar, Muhammad Akbar Basri, Sarinawati, dan Rusmadiansyah. (rvs/ha)