1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya

Perjanjian Asosiasi Uni Eropa-Serbia

30 April 2008

Media Eropa menyoroti dicapainya perjanjian asosiasi Uni Eropa dengan Serbia

Menteri Luar Negeri Slowenia Dimitrij Rupel berjabat tangan dengan Presiden Serbia Tadic (kiri), setelah penandatangan perjanjianFoto: AP

Harian konservativ Austria Die Presse mengomentarinya dengan menurunkan judul "Uni Eropa membantu kelompok nasionalis Serbia“. Selanjutnya harian ini menulis:

Perjanjian ini justru akan memberikan hasil semakin kuatnya kelompok nasionalis di Serbia. Partai nasional konservatif dari Perdana Menteri Vojislav Kostunica tidak menyembunyikan apa yang terdapat dalam perjanjian. Yakni bertentangan dengan hukum dan termasuk yang dicampakkan ke dalam keranjang sampah. Dengan menandatangani perjanjian ini, berarti Serbia mengakui kemerdekaan Kosovo. Sementara Presiden Tadic yang pro Eropa , sampai pemilihan umum, akan dicerca oleh kelompok konservatif dan radikal sebagai 'musuh negara'. Dan bagi banyak warga akan semakin jelas, mengapa beberapa waktu setelah pernyataan kemerdekaan Kosovo ditandatangani sebuah perjanjian dengan Uni Eropa. Ini merupakan sesuatu hasil perundingan yang kotor. Tak ada lagi bahan kampanye pemilihan yang lebih baik yang dapat disampaikan kelompok nasionalis.

Sementara itu harian Belanda Volksrant menyoroti perubahan sikap Belanda dan Belgia dalam masalah kerjasama Uni Eropa dengan Serbia.

Terdapat alasan yang baik untuk menyampaikan isyarat kepada Serbia, untuk menghindarkan berkembangnya perasaan nasionalistis yang berlebihan di Beograd. Atas usulan kompromi yang disampaikan Belanda dan Belgia, ditantangani perjanjian dengan Serbia. Tapi untuk menerapkannya, pemerintah di Beograd berkewajiban menunjukkan kerjasama yang sungguh-sungguh dengan Mahkamah Penjahat Perang PBB. Tapi persyaratan untuk menilai Serbia dalam masalah ini bukan dengan sikap yang berubah-ubah.

Sementara harian Jerman Sächsische Zeitung yang terbit di Dresden menulis:

Perjanjian tergantung kepada politik masa depan yang dijalankan pemerintah di Beograd, betapa cepat proses pendekatannya terhadap Uni Eropa. Juga di dalamnya termasuk kerjasama dengan Mahkamah Penjahat Perang PBB di Den Haag. Bila pemerintah di Beograd tidak menunjukkan kerjasama atau menolak menyerahkan yang diduga penjahat perang, maka perjanjiannya tidak akan diterapkan. Sebuah persyaratan yang berat untuk memaksa Serbia berhadapan dengan peranan yang dimainkannya dalam perang Balkan.

Dan harian Jerman lainnya Reutlinger General berkomentar:

Dengan melihat pernyataan kemerdekaan Kosovo tanggal 17 Februari lalu, perjanjian ini merupakan sesuatu yang penting. Sesaat setelah pernyataan kemerdekaan Kosovo, pemerintah koalisi Serbia di bawah pimpinan Perdana Menteri Kostunica ambruk. Pemilihan umum tanggal 11 Mei mendatang akan menentukan, apakah Serbia dapat menampikan realita politik, mengatasi kelumpuhan politik dalam negeri dan benar-benar berjalan menuju Eropa. (ar)