Bas Gul yang berusia 17 tahun bernasib muram. Saat usia 11 tahun ia dipaksa menikah dengan bocah berusia lima tahun. Di tahun kelima Bas Gul melarikan diri dan sejak itu bersembunyi di tempat penampungan khusus perempuan di Bamiyan, Afghanistan. Situasi perempuan di Hindukush dipersulit dengan budaya lokal yang cendrung diskriminatif terhadap kaum hawa.

Seorang remaja berusia 16 tahun (ki) menuggu upacara pernikahan dengan bocah perempuan yang jauh lebih muda (ka) di India. Keduanya dinikahkan secara massal bersamaan dengan perkawinan 140 bocah lain yang berusia antara empat hingga 17 tahun. Orangtua dan lingkungan sosial berperan besar dalam budaya pernikahan anak di India.

Pernikahan anak di Pakistan terutama dipraktekkan di wilayah kesukuan. Kebudayaan setempat mengenal tradisi pernikahan antara klan atau suku yang sering melibatkan anak di bawah umur. Menurut Institute for Social Justice, sebuah LSM di Pakistan, dalam banyak kasus pernikahan di bawah umur didorong oleh himpitan kemiskinan.

Dalam beberapa kasus kepolisian berhasil mencegah terjadinya pernikahan anak, seperti di Pakistan. Aparat keamanan lokal kemudian menahan ayah kedua calon mempelai. Kejaksaan menyeret mereka dengan dakwaan berupaya menikahkan bocah perempuan berusia empat tahun dengan bocah laki-laki berusia tujuh tahun. Pernikahan ini dimaksudkan untuk mengakhiri pertengkaran antara keluarga.

Mamta Bai yang berusia 12 tahun, baru menuntaskan upacara pernikahan dengan bocah berusia 14 tahun, Bablu di Bhopal, India. Sejatinya pemerintah India telah melarang pernikahan anak. Namun Undang-undang belum mampu mengubah tradisi yang telah mengakar selama ratusan tahun.

Sharadha Prasad (Ki) dan pengantin perempuannya Kumla Baiof (ka) ikut serta dalam upacara pernikahan massal untuk 50 remaja di bawah 18 tahun. Parlemen India sejak 2006 telah menelurkan Undang-undang yang melarang pernikahan di bawah umur. Tapi organisasi HAM mengeluhkan, ribuan bocah, beberapa dikabarkan berusia di bawah lima tahun, tetap dinikahkan secara paksa setiap tahunnya.

Bangladesh termasuk memiliki tingkat pernikahan anak tertinggi di dunia. Sepertiga perempuan Bangladesh mengaku menikah sebelum berusia 15 tahun. Kendati dilarang Undang-undang, orangtua mempelai bisa menyuap aparat negara untuk mengeluarkan sertifikat nikah. "Pernikahan anak sedang mewabah di Bangladesh," kata Heather Barr, peneliti untuk Human Rights Watch di Bangladesh.

Setiap bocah perempuan di Ukraina punya album berisikan puisi mengenai teman, saudara yang dibumbui kata-kata mutiara dan coretan tangan. Pada gambar ini keluarga si kecil Ladushka mengucapkan selamat untuk hari pertama di bangku sekolah.

Ramah bukan kesan yang muncul dari wajah para guru di foto ini. Tahun 1970-an di Uni Sovyet adalah masa-masa penuh disiplin dan ketekunan. Situasinya tidak berbeda jauh dengan negara-negara lain di dunia. Hukuman fisik adalah metode yang saat itu masih lazim digunakan.

Setiap tahun murid-murid di Uzbekistan berpose untuk difoto, tepat pada tanggal 22 April, yakni hari kelahiran bekas pemimpin besar Uni Sovyet, Vladmiir Lenin. Beberapa bocah perempuan berdandan layaknya seorang pengantin. Tidak berbeda dengan murid laku-laki yang mengenakan dasi.

Prilaku guru yang menjewer kuping muridnya adalah hal lumrah, kata seorang penduduk Belanda. Perempuan renta berusia 70 tahun itu masih mampu mengingat ruang kelasnya dengan jelas. Termasuk buku "Belajar Membaca dengan Opa Haas" yang dipakainya untuk mempelajari alfabet.

Jerman tergolong telat merambah wilayah baru untuk dijadikan jajahan. Baru 1884 kekaisaran Jerman menganeksasi kawasan barat daya Afrika. Penguasa kulit putih itu berbuat banyak untuk menampilkan kesan damai kepada penduduk asli. Sebuah kartu pos yang terbit 1912 menampilkan pelajaran di sebuah sekolah untuk murid berkulit hitam.

Musim panen menyedot banyak tenaga kerja, termasuk di antaranya anak-anak. Sering sekolah diliburkan atau orangtua memaksa anaknya untuk membolos. Gambar yang dibuat tahun 1950 ini menampilkan keluarga yang tengah beristirahat.

Rapor yang bisa membuat setiap orang tua berbangga hati ini berasal dari seorang murid perempuan dari Kazakhstan yang bermigrasi ke Jerman tahun 1984. Rapornya harus telebih dahulu diterjemahkan ke bahasa Jerman. Namun mata pelajaran seperti, "Dasar Hukum Uni Sovyet" tidak dipelajari di negara barunya itu.

Remaja asal Kazakhstan ini baru saja menuntaskan bangku sekolah menengah pertama. Ketika masuk ke jenjang yang lebih tinggi, mereka diwajibkan membawa bunga untuk para guru. Dan ketika lulus, mereka mendapatkan bunga dari para guru, seperti murid-murid di tahun 1969 ini.

Murid sekolah mengabadikan wajahnya di koran sekolah seusai lulus dari ujian akhir, sementara para guru di barisan teratas. Hingga 1975, pemuda-pemudi yang terpampang di gambar ini masih duduk di bangku sekolah Stalin di Uzbekistan.

Menurut organisasi Plan International dan International Center for Research on Women (ICRW), tujuh dari 10 anak di Asia alami kekerasan di sekolah. Situasi anak Indonesia sangat mengkhawatirkan, sekitar 84% alami kekerasan. Kekerasan Yang terjadi berupa kekerasan fisik, seksual, emosional dan ancaman kekerasan oleh guru, pegawai sekolah, antar murid dan dari anggota keluarga.

Menurut pakar komunikasi Irsyad Hadi dari Plan International, laporan tersebut didasari riset yang melibatkan 1.742 murid, perempuan dan laki-laki, usia antara 12 dan 15 dari 30 SMP negeri di Jakarta, Serang dan Banten, dari Januari sampai Maret 2014. Mark Pierce dari Plan International seksi Asia mengatakan, tiap anak punya hak atas pendidikan yang bebas kekerasan dan ancaman.

Salah satu fakta menyedihkan yang juga disampaikan oleh Pierce dari Plan International: anak-anak kerap tidak melaporkan kekerasan yang mereka alami. Salah satu alasannya adalah karena merasa takut. Tapi sering juga karena mereka tidak menganggap kekerasan yang mereka alami sebagai sesuatu yang salah.

Sebagai contoh dari yang disampaikan Pierce: 339 kasus kekerasan terhadap anak terjadi di Provinsi Gorontalo dalam rentang waktu 2013 hingga 2015. Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim mengatakan, angka tersebut belum mencerminkan kenyataan di lapangan, karena banyak kasus tak dilaporkan. Masyarakat belum sepenuhnya pahami dampak kekerasan terhadap anak, kata Idris Rahim.

Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Abdul Haris Semendawai, mengungkapkan aspek lain: kendati banyak kasus dilaporkan, tidak semua kasus diusut hingga di bawa ke persidangan. Ia menduga, ada tekanan yang dialami korban maupun saksi. "Apalagi, tindak pidana yang melibatkan anak, biasanya dilakukan oleh kelompok atau disebut sebagai kejahatan terorganisir," sambung Haris.