Sejak dua tahun terakhir ini, Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad bersikap siap tempur. Katanya, rakyat Iran punya hak untuk menggunakan energi atom, Negara barat sebaiknya mundur selangkah dan mengakui hak rakyat Iran.

Di zaman kekuasaan Shah Iran hingga pasca Revolusi Islam 1979, Iran merupakan negara yang sangat kooperatif. Iran merupakan salah satu negara pertama yang menandatangani perjanjian nonproliferasi nuklir di tahun 1968 dan meratifikasinya di tahun 1970. Namun kemudian dinas rahasia barat mencurigai Iran mengembangkan program atom untuk tujuan militer.

Mark Fitzpatrick, direktur bidang nonproliferasi nuklir di Institut Studi Strategi di London menjelaskan, "Baru pada tahun 2002, IAEA mendapat informasi dari kelompok eksil Iran, yang memicu IAEA memeriksa instalasi yang dicurigai. Terlihat, bahwa Iran melanggar kesepakatan dengan IAEA menyangkut pengawasan material atom sejak 18 tahun terakhir. Peranan investigatif IAEA sangat penting dalam mencatat apa saja pelanggaran yang dilakukan Iran, 14 pelanggaran tercatat dalam laporan tahun 2003."

Sejak itu Dewan Keamanan PBB memutuskan lima resolusi mengenai program atom Iran. Terutama program pengayaan uranium harus dihentikan.Pada prinsipnya, setiap negara berhak memperkaya uranium untuk kepentingan damai. Namun gaya Iran yang sembunyi-sembunyi dalam pengembangan program atomnya, membuat masyarakat internasional meragukan niat baik yang diungkapkan Iran.

Dalam wawancara dengan media Jerman "Der Spiegel", direktur IAEA Mohammad el Baradei memaparkan konflik dengan pemerintahan AS yang terdahulu mengenai cara berhadapan dengan Iran. Nobel Perdamaian yang diterima el Baradei di tahun 2005, menguntungkan posisinya yang berada di tengah Teheran dan Washington.

Dalam upacara penyerahan penghargaan Nobel, El Baradei menyampaikan pesan, "Kita harus mengerti, Iran harus mengerti dan setiap negara di Timur Tengah juga harus mengerti, solusi bukanlah dengan pengembangan senjata tapi dengan dialog dan akomodasi bersama."

Negara lain yang juga dinilai membangkang adalah Korea Utara. Awal Oktober 2006, Korea Utara melakukan uji coba pertama senjata nuklirnya. Akhir Mei lalu, kembali Korea Utara melakukan uji coba senjata nuklir. Tahun 1992 ditemukan negara komunis itu melanggar perjanjian nonproliferasi nuklir. IAEA juga menemukan jejak program pengembangan senjata atom Korea Utara. Sejak itu dimulai krisis nuklir dengan Korea Utara yang berlanjut hingga saat ini.

Matthias von Hein/Luky Setyarini

Editor: Agus Setiawan