Hari Senin yang lalu Presiden Rusia Vladimir Putin mengusulkan rancangan untuk merombak total sistim politik di Rusia. Rupanya, drama penyanderaan di Beslan beberapa waktu lalu oleh Putin dijadikan alasan untuk melakukan perombakan total itu. Demikian nada komentar harian Jerman Süddeutsche Zeitung. Kami kutip:

Dikatakan, ini bukan perombakan negara, melainkan perluasan sistim Putin, Namun tak satu pun hal itu akan memperkokoh Rusia dalam perang melawan terorisme. Meski demikian, perombakan itu juga merupakan tindakan anti-terorisme yang hendak memperkokoh kekuasaan Kremlin . Dan siapa mau pun apa pun tidak dapat mengoyahkan kekuasaan itu.

Gagasan Putin itu dikhawatirkan akan membawa Rusia kembali ke zaman kediktatoran, demikian tulis harian Inggris Times:

Presiden Putin sejak awal bertekad untuk memperkokoh dan membela negara Rusia, guna mengakhiri kekacauan. Memang selama ini sistim politiknya yang mengacu ke negara yang kuat, mendapat lebih banyak pengagum ketimbang musuh. Namun untuk jangka panjang semakin tampak langkah Putin itu mengarah kembali ke pemerintahan kediktatoran. Upaya sentralisasi Putin telah cukup banyak, juga upaya konsolidasi posisinya sendiri. Tidak diragukan lagi, Pemilu Parlemen yang direncanakan untuk 2007 akan menjadi pesta kemenangan bagi partai Putin. Pertanyaannya, apakah Putin melalui perombakan konstitusi akan mengupayakan masa jabatan ketiga. Putin sendiri membantahnya, namun kepercayaan pada kata-katanya semakin hari semakin berkurang.

Sementara harian Belanda de Volkskrant dalam komentarnya mengenai rencana Putin untuk secara radikal merombak sistim politik Rusia, mengimbau kepada para mitra Rusia untuk menentang rancangan itu:

Reformasi sistim politik yang direncanakan itu menimbulkan lagi khawatiran bahwa Rusia untuk selamanya akan mengalami kemunduran. Putin tidak menstabillkan demokrasi, melainkan hendak memberlakukan lagi sistim lama yang menganggap hierakhi dan sentralisasi meningkatkan efektifitas negara. Ini harus ditentang oleh para mitra penting Rusia. Kanselir Jeman Schröder dan Presiden Perancis Chirac yang di waktu belakangan punya hubungan yang baik dengan Putin, dalam hal ini dapat memainkan peran penting.

Juga harian Rusia Wedomosti mengkritik rancangan perombakan konstitusi Putin:

Langkah Putin melawan para musuh negara, menggrogoti dan menghancurkan konstitusi negara. Penghapusan pemilihan gubernur semakin memperbesar ruang di mana tidak ada lagi legitimitas. Pada awal masa kepresidenan Putin, upaya pengkokohan negara dan wewenang presiden masih berjalan selaras. Kini saling bertentangan. Semakin Putin memperluas wewenang pribadinya, semakin ia menghancurkan lembaga-lembaga konstitusional negara yang seharusnya mampu memimpin Rusia dalam masa sulit. Rupanya bagi para pemimpin di Kremlin berlaku semboyan: Kami dan hanya kami adalah negara, masa bodoh dengan apa yang terjadi setelah kami.

Kebijakan pembangunan pendidikan yang relevan dan demokratisasi pendidikan yang membuka peluang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan, dalam konteks inilah hendaknya dilihat hasil studi OECD yang disiarkan hari Rabu kemarin. Harian Hannoversche Allgemeine Zeitung dengan kritis mengamati hasil studi OECD mengenai perkembangan pendidikan di Jerman:

Mengamati hasil studi i terbaru OECD mengenai perkembangan pendidikan di dunia, maka dapat diambil kesimpulan, anggaran pendidikan Jerman kalah dalam perbandingan internasional . Jadi, apakah Jerman menghemat sampai menjadi bodoh? Memalukan , bahwa Jerman di antara negara anggota OECD dalam soal pendidilkan sekolah dasar , menduduki peringkat dua dari bawah. Justru anak-anak sekolah dasar perlu pendidikan optimal.

Harian Stuttgarter Zeitung juga menilai hasil studi OECD:

Kritikan OECD , bahwa di Jerman niat baik diimplementasikan dengan setengah hati, tidak salah. Kemandirian sekolah dan univeristas masih sangat terbatas. Sengketa soal wewenang pemerintahan federal dan negarabagian , senantiasa menghambat reformasi. Meski hasil studi perbandingan internasional mempunyai banyak kekurangan, studi OECD menunjukkan, negara-negara lain lebih konsekuen dalam politik pendidikan. Hendaknya para politisi Jerman di bidang pendidikan tidak diam diri , atau memperdalam sengketa ideologi.