Persiapan sudah dimatangkan demi menyambut Presiden Joe Biden di Papua Nugini. Sejak jauh hari, pemerintah di Port Moresby sudah mendeklarasikan hari Senin (22/5) depan sebagai hari libur nasional. 

Kunjungan Biden bernilai historis karena akan tercatat sebagai yang pertama dalam sejarah relasi kedua negara.

"Saya merasa sangat terhormat bahwa dia (Biden) memenuhi janjinya kepada saya untuk berkunjung ke sini,” tulis Perdana Menteri James Marape di akun Facebook-nya. 

Harapan itu luruh pada Rabu (17/5), ketika Biden membatalkan rencana lawatan ke Papua Nugini dan setelahnya Australia untuk menghadiri KTT Quad. Namun demikian, dia dijadwalkan masih akan menghadiri KTT G7 di Jepang akhir pekan ini. 

Batalnya lawatan bersejarah itu dipicu oleh kisruh plafon utang di Kongres. Biden akan kembali ke Washington pada Minggu (21/5) untuk melanjutkan negosiasi dengan Partai Republik.

"Semua awalnya bergairah,” kata Steven Ranewa, warga Port Moresby, merujuk pada animo publik di ibu kota Papua Nugini. "Tapi setelah kunjungannya dibatalkan, suasananya menjadi tertekan.”

Hal senada diungkapkan Konio Anu, seorang manajer hotel, yang kini khawatir pemerintah akan membatalkan liburan pada hari Senin. Dia mengaku tidak terkejut jika tamu-tamu KTT yang lain akan membatalkan kunjungan menyusul keputusan Gedung Putih.

Kekecewaan di Pasifik

Kunjungan Biden sedianya bertepatan dengan lawatan Perdana Menteri India, Narendra Modi, ke Papua Nugini. Di sana, mereka dijadwalkan bertemu para pemimpin Kepulauan Pasifik, sebelum bertolak ke Australia untuk menghadiri KTT Quad bersama Jepang.

Sejauh ini, Perdana Menteri Selandia Baru, Chris Hipkins, sudah mengonfirmasikan kehadirannya di Port Moresby. Menurut Anna Powles, Guru Besar Keamanan nasional di Universitas Massey, Selandia Baru, meski para pemimpin Pasifik bisa memahami situasinya, pembatalan tersebut tetap dinilai mendemonstrasikan, betapa politik domestik AS bisa menyisihkan isu luar negeri.

"Sayangnya, keputusan itu mewakili serangkaian perilaku yang membuat banyak negara di kawasan menganggap AS sebagai mitra yang kurang bisa diandalkan,” kata dia.

Menurutnya, pertemuan dengan pemimpin Pasifik di Port Moresby sudah dirayakan sebagai kelanjutan dari KTT di Washington pada tahun lalu. Kedua pertemuan seyogyanya memperkuat pengaruh AS, di tengah upaya Cina yang giat melobi negara-negara di kawasan.

AS belum lama ini membuka kembali kedutaan besar di Kepulauan Solomon setelah absen selama 30 tahun. Layanan diplomatik yang lebih lengkap juga mulai pekan ini bisa dinikmati penduduk di Tonga. Negosiasi serupa sedang diupayakan dengan Kepulauan Marshall, Palau dan Federasi Mikronesia.

Powles meyakini, padatnya kegiatan politik menjelang pemilu kepresidenan AS tahun depan akan menyulitkan Biden untuk menjadwalkan ulang kunjungannya ke Papua Nugini.

rzn/hp (ap,rtr)