Pertamina klaim stok BBM nasional tetap aman. Sementara, terkait antrean panjang di SPBU, Pertamina menyebut hal itu disebabkan "panic buying" dan kendala distribusi.
Pertamina sebut antrean panjang di sejumlah SPBU dipicu "panic buying" dan masalah distribusiFoto: Dimas Rachmatsyah/ZUMA/picture alliance
Iklan
PT Pertamina Patra Niaga menyampaikan stok Bahan Bakar Minyak (BBM) secara nasional dalam kondisi aman. Masyarakat diminta tidak perlu khawatir terkait stok BBM.
Wakil Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Taufik Aditiyawarman menyampaikan saat ini ketahanan stok BBM berkisar antara 14 hingga 40 hari, bergantung pada jenis produknya.
Untuk jenis Pertalite dan Biosolar, Taufik menyampaikan bahwa ketahanan stoknya berada pada posisi 15 hari.
"Kalau stok untuk BBM nasional itu rata-rata di 14 sampai 40 hari, itu berbeda-beda ya. Sekarang Pertalite dan Biosolar rata-rata sekarang di 15 harian," ujar Taufik di Gedung DPR, Kamis (16/7).
Dugaan korupsi di Pertamina Patra Niaga makin memperpanjang daftar kerugian besar yang dialami negara. Berikut adalah lima skandal korupsi besar di Indonesia yang terungkap dalam lima tahun terakhir.
Foto: Muhammad Hanafi/DW
Kasus korupsi Pertamina (Rp968,5 triliun)
Kejaksaan Agung menetapkan sembilan orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak dan produksi kilang Pertamina periode 2018-2023. Kerugian negara mencapai Rp193,7 triliun hanya dalam satu tahun, yaitu 2023. Dengan asumsi kerugian tahunan yang sama, total kerugian lima tahun bisa mencapai Rp968,5 triliun. Kerugian ini mencakup impor minyak mentah hingga pemberian subsidi.
Foto: Algadri Muhammad/DW
Kasus korupsi PT Timah (Rp300 triliun)
Kasus korupsi dalam tata niaga timah di PT Timah Tbk periode 2015-2022 berujung pada penetapan 22 tersangka. Berdasarkan perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), kerugian negara mencapai Rp300 triliun, terdiri dari penyewaan alat yang tidak sesuai prosedur Rp2,28 triliun, pembayaran bijih timah ilegal Rp26,6 triliun, dan kerusakan ekologi Rp271 triliun.
Foto: WILLY KURNIAWAN/REUTERS
Kasus korupsi Jiwasraya (Rp16,8 triliun)
Enam terdakwa dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya pada periode 2008-2019 didakwa merugikan negara sebesar Rp16,8 triliun, menurut laporan BPK pada 9 Maret 2020. Kasus ini terungkap setelah Jiwasraya mengalami tekanan likuiditas yang menyebabkan ekuitasnya minus hingga Rp27,24 triliun pada November 2019.
Foto: Mykhailo Polenok/PantherMedia/IMAGO
Kasus korupsi Garuda (Rp8,8 triliun)
Kasus korupsi di Garuda Indonesia terkait pengadaan pesawat Bombardier CRJ-1000 dan ATR 72-600 yang berlangsung antara tahun 2011 hingga 2021 telah menyebabkan kerugian negara sebesar Rp8,8 triliun. Mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia, Emirsyah Satar, dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 10 tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.
Foto: picture-alliance/M. Mainka
Kasus korupsi Kominfo (Rp8 triliun)
Kasus korupsi pembangunan menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) pada 2020-2022, yang terungkap pada 2023, merugikan negara hingga Rp8,03 triliun. Penyebabnya meliputi masalah pada kajian, mark up barang, hingga pembayaran menara BTS yang secara fisik tidak ada. Dalam perkara ini, mantan Menkominfo Johnny Plate divonis 15 tahun penjara.
Foto: AP Photo/picture alliance
5 foto1 | 5
Sementara, merespons antrean panjang kendaraan yang terjadi di berbagai SPBU daerah, Taufik mengatakan kondisi ini terjadi karena adanya aksi "panic buying" dan kendala terkait distribusi BBM.
Pertamina menyampaikan permohonan maaf sekaligus melakukan berbagai langkah percepatan distribusi.
Pertamina juga telah menambah pasokan BBM di sejumlah SPBU dan meningkatkan jumlah armada distribusi, memperpanjang jam operasional SPBU, serta mempercepat penyaluran dari terminal BBM ke SPBU.
"Kemudian penambahan jam operasi baik SPBU, kemudian juga pengiriman dari depot ke SPBU. Nah, mudah-mudahan itu juga bisa mengurai dalam waktu lebih cepat," katanya.
