Wen sendiri yang meminta adanya penyelidikan itu, melalui sebuah surat yang ditujukan kepada Komite Sentral Politbiro, sebuah badan pengambil keputusan penting di dalam partai di mana dia sendiri menjadi salah satu anggotanya. Harian Hong Kong mengutip sumber yang tidak bersedia disebut namanya mengatakan permintaan penyelidikan itu adalah langkah Wen untuk membersihkan namanya.

Kuasa hukum keluarga Wen telah membantah laporan The New York Times tanggal 26 Oktober yang mengungkapkan catatan bahwa ibu, saudara kandung dan anak-anak Wen telah mengumpulkan kekayaan yang sangat besar sejak Wen menduduki jabatan Wakil Perdana Menteri pada tahun 1998.

Transparansi Kekayaan Pejabat

“Komite Sentral Politbiro telah menyetujui permintaan Wen,” demikian laporan South China Morning Post yang mengutip seorang sumber. Surat kabar itu juga mengutip sejumlah analis bahwa permintaan Wen soal penyelidikan atas dirinya itu menunjukkan bahwa sang Perdana Menteri ingin menggunakan isu itu sebagai kesempatan untuk mendorong aturan “Hukum Matahari Bersinar” yang lama terkatung-katung: sebuah aturan yang mensyaratkan para pemimpin senior untuk mengumumkan harta kekayaan pribadi mereka kepada publik.

Bagaimanapun, Profesor He Weifang, seorang ahli hukum di Universitas Peking mengatakan bahwa dia ragu para pemimpin senior akan menyetujuinya.

“Bahkan jika Wen ingin mengungkapkan aset pribadinya, saya tidak berpikir bahwa para pemimpin senior yang lain, yang bisa jadi juga punya ‘kekayaan tersembunyi', akan membiarkannya, jika menimbang dampak mengenai ledakan sosial,” kata dia.

Tercoreng Skandal

Kasus Wen ini meledak menjelang pergantian kekuasaan di Beijing. Kongres Partai Komunis pertengahan November ini akan membuat keputusan penting tentang siapa yang akan memimpin Cina selama sepuluh tahun ke depan.

Wajah Partai Komunis belakangan juga telah tercoreng oleh skandal elit partai lainnya Bo Xilai, yang pernah disebut sebagai anak emas calon pemimpin masa depan. Bo telah dipecat dari jabatannya dan kini menghadapai sejumlah tuduhan terkait kasus korupsi dan juga menutupi kasus pembunuhan seorang pengusaha asal Inggris yang melibatkan istrinya. Istri Bo Xilai divonis hukuman mati meski belakangan direvisi menjadi hukuman penjara seumur hidup.

“Banyak orang telah hilang kepercayaan (kepada PKC-red),“ kata He Weifang.

Ekonomi yang Melemah

Tantangan besar menghadang siapapun yang akan terpilih menjadi pemimpin Cina. Media milik pemerintah menggarisbawahi masalah ekonomi: “Mempersempit kesenjangan pendapatan, menyeimbangkan efisiensi dan anggaran pembangunan akan menjadi tugas utama,“ tulis tajuk rencana Kantor Berita Xinhua.

Pertumbuhan ekonomi diperkirakan bakal melambat menjadi sekitar 7,5 % tahun ini, turun dari 9,2 % tahun lalu. Pemerintah sedang mencoba merangsang permintaan domestik dan mendorong kalangan industri agar menjauhkan ketergantungan dari ekspor. Namun banyak ahli ekonomi yang cemas dengan melambatnya laju dan arah yang semakin tidak pasti dalam ekonomi Cina.

Pertarungan Terpanas

“Saya rasa ini adalah kongres partai yang paling menegangkan sejak tahun 1989,“ kata pengamat politik yang berbasis di Beijing Zhang Lifan.

Perdebatan atas reformasi ekonomi dan politik mengemuka tahun ini setelah skandal yang melibatkan Bo Xilai. Bo adalah seorang populis yang dikenal membangun kekuatan neo-Maoist. Dia dianggap sebagai sayap “kebangkitan kiri” di dalam PKC.

Zhang melihat pemecatan Bo sebagai sebuah putaran pertama pertama untuk memperebutkan jabatan kursi di elit Politbiro PKC, yang selama ini diduduki oleh sembilan pejabat senior dan setelah kongres nanti diperkirakan bakal menyusut menjadi tujuh kursi. 

Keraguan masih muncul mengenai siapa calon pemimpin yang akan muncul. Hu Jintao diperkirakan akan memperbaharui seruan soal reformasi politik dalam pidatonya di kongres. Sementara Xi kelihatannya akan mengulangi dan mungkin memperluas seruan jika dia terpilih menggantikan Hu.

Hu dan Xi akan mempromosikan kebijakan partai terbaru terkait keterbukaan pemerintah, meningkatkan penegakan hukum, dan memperluas demokrasi di dalam partai dan pemilihan langsung para pemimpin di tingkat desa dan kota.

Namun sedikit para ahli yang berharap mereka akan menyerukan Cina untuk menuju sistem demokrasi multi partai atau pemilihan umum bagi para pemimpin partai. Mereka kelihatannya akan menegaskan kembali sistem satu partai “Sosialisme Berkarakter Cina.”

rtr/ dpa (AB/ HP)