Hari Selasa (15/1) parlemen Inggris akan melakukan pemungutan suara soal kesepakatan Brexit yang dicapai Theresa May dan Uni Eropa. Apa konsekuensinya jika parlemen menolak kesepakatan itu?
Iklan
Perdana Menteri Inggris Theresa May perlu 318 suara dari 650 anggota parlemen untuk memenangkan proposalnya. Tapi, dukungan untuk meloloskan proposal tersebut kelihatannya hampir tidak ada. Pemerintahan Theresa May tidak punya mayoritas. Selain itu, diantara anggota partainya sendiri, Partai Konservatif Inggris, ada yang menentang kesepakatan yang dicapai dengan Uni Eropaitu.
Yang jadi sengketa utama adalah aturan soal status dan perbatasan antara Irlandia Utara yang termasuk Inggris dan Republik Irlandia yang merupakan anggota Uni Eropa. Aturan yang disebut "backstop" ini juga ditolak partai Irlandia Utara, DUP. Padahal, DUP adalah mitra koalisi Theresa May, yang selama ini menopang pemerintahannya.
Jadi, Theresa May memang sedang menghadapi situasi sangat sulit. Perdebatan mengenai kesepakatan itu sudah berlangsung sejak bulan Desember. Namun sampai saat ini, mayoritas anggota parlemen tetap menentang kesepakatan dengan Uni Eropa.
Leavers and Remainers face off
02:15
Agenda ketat
Voting akan dilakukan pada sesi sore hari. Sebagaimana lumrahnya, ketua sidang akan meminta mereka yang setuju untuk berteriak "Aye" dan mereka yang menentang berteriak "No." Jika ketua sidang tidak bisa menilai, pihak mana yang lebih kuat, maka ia akan minta para anggota parlemen memisahkan diri secara teratur menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang setuju dan kelompok yang menolak.
Saat memisahkan diri, panitera akan mencatat nama-nama mereka dan kemudian jumlah yang setuju dan yang tidak setuju dihitung oleh empat orang yang bertugas untuk itu. Hasilnya akan dibacakan dan prosesnya memakan waktu sekitar 15 menit.
Menurut aturan, jika proposal ditolak, maka pemerintah punya waktu 21 hari untuk memutuskan langkah selanjutnya. Namun dalam soal Brexit, parlemen sebelumnya telah memutuskan agenda yang jauh lebih ketat: Theresa May hanya diberi waktu 3 hari untuk mengajukan alternatif.
Bulan Desember lalu, Theresa May memang berhasil memenangkan mosi percaya di partainya sendiri. Tapi dari 317 anggota parlemen dari Partai Konservatif pimpinan Theresa May, ada 117 anggota parlemen yang menentangnya.
Isu Kunci Dalam Perundingan Brexit
Negosiasi Brexit dimulai 19 Juni 2017. Pembicaraan akan berlangsung sampai tahun depan dan Inggris dijadwalkan resmi keluar dari Uni Eropa Maret 2019. Apa saja isu-isu kunci yang akan dibahas Inggris dan Uni Eropa?
Foto: Reuters/C. Kilcoyne
Akses pasar Uni Eropa (UE)
Apakah Inggris akan menuntut akses ke pasar tunggal Eropa? Bagi Uni Eropa, hal itu akan berarti terus membuka pintu bagi pergerakan tenaga kerja dari dan ke Inggris. Sebelum pemilu parlemen, PM Theresa May pernah menyatakan Inggris akan meninggalkan pasar tunggal Eropa.
Foto: Picture alliance/empics/A. Matthews
Hak-hak warga
Uni Eropa mengatakan, soal hak-hak warga Uni Eropa di Inggris tidak menjadi "prioritas utama" perundingan Brexit. Perunding UE Michel Barnier menyatakan, tidak akan ada diskusi sebelum semua negara anggota yakin, bahwa warga mereka di Inggris akan diperlakukan "baik dan manusiawi". Ada sekitar 3 juta warga UE di Inggris, sementara sekitar 1,1 juta keluarga Inggris tinggal di kawasan Uni Eropa.
Foto: Getty Images/AFP/C. Ratcliffe
Imigrasi
Theresa May berjanji mengendalikan imigrasi dari Eropa setelah Brexit. Namun, anggota parlemen Inggris khawatir, penurunan tajam dalam imigrasi akan menyebabkan kekurangan tenaga kerja di sektor-sektor utama, termasuk perawatan kesehatan, sosial dan konstruksi. Brussels menegaskan bahwa Inggris harus terus menerima gerakan bebas warga jika ingin mempertahankan akses ke pasar tunggal.
Foto: picture alliance/PA Wire /S. Parsons
Keamanan
Tentu saja kerjasama keamanan yang sedang berlangsung antara Inggris dan UE ingin dipertahankan. Hal ini makin pentingnya dengan makin seringnya serangan teror. Namun, akses ke program seperti Europol akan bergantung pada kesediaan Inggris mematuhi aturan hukum Uni Eropa.
Foto: picture-alliance/dpa/o. Hoslet
Hukum Eropa
Theresa May pernah menyatakan akan mengakhiri yurisdiksi Mahkamah Eropa (ECJ) di Inggris. Namun, pemerintah Inggris belakangan memperlunak sikapnya. Artinya, perusahaan Inggris tetap bisa menyelaraskan peraturan yang mengatur mitra Eropanya. Sementara Brussel ingin agar ECJ menjamin perlakuan baik warganya yang ada di Inggris pasca Brexit.
Foto: Reuters/F. Lenoir
Perbatasan Irlandia
Topik Irlandia bisa jadi salah satu tema pembicaraan yang paling sensitif. Kedua pihak telah menyatakan keinginan untuk menghindari adanya 'perbatasan keras' antara Irlandia Utara dan Republik Irlandia seperti dulu. Namun karena hasil buruk pemilu, Theresa May terpaksa berkoalisi dengan partai nasionalis Irlandia DUP, yang sering bermasalah dengan Republik Irlandia. (Teks: David Martin /hp,ml)
Foto: Reuters/C. Kilcoyne
6 foto1 | 6
Apa agenda oposisi?
Jika proposal Theresa May ditolak mayoritas anggota parlemen, sulit baginya untuk bertahan sebagai pemimpin pemerintahan. Kemungkinan besar Theresa May harus mengumumkan pengunduran dirinya. Lalu apa yang akan terjadi setelah itu?
Jeremy Corbyn, pemimpin Partai Buruh yang saat ini beroposisi, mengatakan partainya akan menyerukan pemilihan umum baru jika pemerintah kalah dan Theresa May meletakkan jabatan. Dia berjanji, kalau nanti memenangkan pemilu baru, akan menegosiasikan kembali ketentuan-ketentuan perjanjian Brexit dengan Uni Eropa.
Namun belum tentu Partai Buruh mampu memenangkan pemilu. Selain itu, masih ada usulan dari kalangan Partai Buruh agar melaksanakan referendum kedua, dengan alasan bahwa makin banyak pemilih yang sadar bahwa Brexit tidak baik dan Inggris sebaiknya tidak meninggalkan Uni Eropa..
Beberapa pengamat politik menggambarkan kekisruhan Brexit di Inggris sebenarnya bukan "perpecahan" antara Inggris dan Uni Eropa, tmelainkan krisis perebutan kekuasaan internal di parlemen Inggris.
Jika sampai 29 Maret 2019 tidak ada kesepakatan antara pemerintah Inggris dan Uni Eropa yang disetujui parlemen, maka Inggris akan meninggalkan Uni Eropa tanpa perjanjian Brexit, proses yang sering disebut "No Deal Brexit". Aturan-aturan Uni Eropa yang selama ini berlaku di Inggris mulai saat itu tidak berlaku lagi. Banyak pihak, terutama kalangan ekonomi, khawatir akan terjadi kekacauan dalam perdagangan dan lalu lintas perbatasan.
Karang Gibraltar Melawan Brexit
Gibraltar kawasan Inggris di Spanyol menghadapi pilihan sulit. Tetap memilih jadi enklave Inggris tapi tidak mau menyempal dari Uni Eropa mengikuti Brexit.
Foto: Getty Images/P. Blazquez Dominguez
Karang Gibraltar Memandang ke London
Inggris menguasai pulau karang itu sejak tiga abad tanpa peduli kedaulatan Spanyol. Tapi sebagai anggota Uni Eropa, tidak ada lagi perbatasan dan arus uang serta barang juga tanpa batasan. Kini setelah referendum memutuskan Brexit, Gibraltar mengharap dukungan London setelah hengkang dari Uni Eropa.
Foto: Getty Images/S. Gallup
Tetap Tenang dan Jalan Terus
Gibraltar, yang luasnya hanya sekitar 7 km persegi dihuni 32.000 orang. Ekonominya tergantung Inggris dan menjalin bisnis dengan Spanyol. Tarif pajak perusahaan di sana rendah, regulasinya ramah bisnis dan punya akses ke pasar Eropa sejak 1973. Setelah Brexit, warga tetap tenang dan jalan terus tanpa takut konsekuensinya.
Foto: Getty Images/S. Gallup
Merasa Warga Inggris
Warga Gibraltar lebih merasa sebagai warga Inggris. Saat referendum 96 persen warganya memilih tetap bergabung dengan Uni Eropa. Setelah itu, Gibraltar meminta aturan khusus untuk tetap bisa mengakses pasar Uni Eropa. Namun Spanyol memblokir permohonan, yang menghendaki kedaulatan atas kawasan itu.
Foto: Getty Images/S. Gallup
Perbatasan Tak Lagi Bebas
Para pekerja dari Spanyol yang bekerja di Gibraltar biasanya cukup menunjukkan kartu identitas di pintu perbatasan. Tapi jika Brexit berlaku, pintu perbatasan tidak akan selonggar sekarang.
Foto: Getty Images/P. Blazquez Dominguez
Bisnis Monyet
Gibraltar sering dijuluki pulau karang monyet. Pasalnya puncak bukit karangnya dipenuhi populasi monyet makaka. Inilah satu-satunya populasi monyet yang berkeliaran bebas di Uni Eriopa dan jadi atraksi wisata unggulan di pulau milik Inggris tersebut. Tidak heran jika julukan Bisnis Monyet kerap digunakan.
Foto: Getty Images/S. Gallup
Kenyamanan Mediterania
Kawasan pusat kota tua memiliki kenyamanan dan suasana mediterania. Tidak ada yang memperhitungkan perbatasan akan ditutup sepenuhnya. Jika ketegangan antara Inggris dan Spanyol meningkat, langkah penutupan perbatasan akan jadi mimpi buruk pekerja harian dari Spanyol. Penulis: Martin Muno (ml/as)