Indonesia dan Timor Leste sepakat memperpanjang masa kerja Komisi Kebenaran dan Persahabatan KKP selama 6 bulan. Masa kerja KKP mestinya berakhir Agustus mendatang. Kesepakatan itu diumumkan menyusul pertemuan antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Presiden Timor Leste, Ramos Horta di Jakarta, hari ini.

Presiden Yudhoyono mengungkapkan.

"Kita juga bersepakat untuk CTF , Commision Of Truth and Friendship itu, bisa melanjutkan tugasnya, yang alhamdulillah selama ini berjalan dengan baik, dan kita sepakat untuk menambah waktu mandatnya selama 6 bulan lagi, dengan demikian mereka bisa menuntaskan pekerjaannya, yang tentunya sangat penting untuk menuju ke hubungan kedua Negara di waktu yang akan datang"

Senada dengan Yudhoyono, Presiden Timor Leste, Ramos Horta, menekankan pentingnya melanjutkan upaya rekonsiliasi yang dirintis kedua negara melalui Komisi ini. Horta meyakini, mekanisme ini juga menunjukan bahwa rakyat Timor Leste tidak terbelenggu oleh masa lalu.

"Saya percaya, ini akan memuaskan rakyat kedua negara, dan akan memberikan contoh bagi negara lain yang mengalami situasi serupa. Saya mendukung hal ini sejak sangat dini. Dalam arti, kita harus menatap ke depan dalam membina hubungan kedua negara. Dari sejarah, kita memperoleh berbagai pelajaran positif, pengalaman positif. Juga kejadian-kejadian dramatis dan tragis. Juga kalau menyimak apa yang dialami Indonesia sendiri. Terjadi bermacam peristiwa yang dialami dan harus dihadapi rakyatnya dari satu generasi ke generasi lain."

Jose Ramos Horta tidak menyinggung berbagai suara nyinyir yang dialamatkan kepada KKP. Para pembela HAM dan masyarakat internasional menuding, KKP hanya menjadi mekanisme bagi para pelanggar HAM untuk membersihkan nama, dan bebas dari hukuman.

Sejak dibentuk Agustus 2005, KKP menggelar sejumlah dengar pendapat terbuka. Menghadirkan antara lain bekas presiden BJ Habibie dan sejumlah bekas petinggi TNI seperti bekas Panglima TNI Wiranto, bekas Kepala Satgas Panitia Penentuan Pendapat Timor Timur, Zacki Anwar Makarim, bekas Pangdam Udayana, Adam Damiri serta bekas Kapolda Timor Timur, Timbul Silaen. Namun jawaban mereka seragam: menyalahkan kerusuhan pasca Jajak Pendapat 199 kepada misi PBB, Unamet yang dituding tidak netral.

Komisi lain bentukan PBB, yakni Komisi Rekonsiliasi dan Penerimaan, mengeluarkan laporan yang mengungkap berbagai pelanggaran HAM, dan menunjuk sejumlah pejabat Indonesia sebagai pelaku. Namun Indonesia berusaha berkelit.

Ini merupakan lawatan luar negeri pertama Jose Ramos Horta sejak dilantik sebagai presiden menggantikan Xanana Gusmao. Ramos Horta akan berada di Jakarta hingga 6 juni mendatang.