Masalah utamanya adalah, sikap mana yang akan diambil Uni Eropa, jika Turki tidak bersedia mengakui Siprus hingga KTT Uni Eropa Desember mendatang. Austria mengusulkan untuk mengambil waktu lebih lama, sementara Finlandia dan Jerman ingin terus mencari kompromi. Menteri Luar Negeri Jerman, Frank-Walter Steinmeier menyatakan: "Saya masih berharap kita akan berhasil. Yang jelas, semua pengikut diskusi tidak menginginkan dihentikannya perundingan tentang keanggotaan Turki.

Lebih lanjut ia menyatakan ingin agar masalah Siprus sudah terselesaikan sebelum Jerman menjabat Ketua Dewan Kepresidenan Uni Eropa, 1 Januari 2007. Ia menuntut agar Turki memenuhi perjanjian, bahwa negara itu setidaknya secara tidak langsung mengakui Siprus. Bagian Utara Siprus tetap diduduki Turki. Menteri Turki untuk urusan Eropa, Ali Babacan tidak menunjukkan kesediaan berkompromi. Ia juga menganggap Uni Eropa tidak mampu mencari jalan keluar. "Uni Eropa adalah organisasi beranggotakan 25 negara. Di antaranya Siprus. Jadi Uni Eropa tidak dapat bersikap adil atau obyektif dalam masalah Siprus.“ Demikian dinyatkan Ali Babacan.

Dalam empat pekan mendatang Komisaris untuk Urusan Perluasan Uni Eropa, Olli Rehn akan mengajukan usulan, yang kemungkinan dapat mengakibatkan penghentian perundingan. Olli Rehn tidak memberikan jadwal yang jelas.

Dalam persoalan penting lain, Uni Eropa juga tidak menemukan jalan keluar. Dengan hak vetonya, Polandia menghalangi Uni Eropa, sehingga tidak dapat merundingkan kesepakatan kerjasama baru dengan Rusia. Pembicaraan seyogyanya akan dimulai 24 November mendatang dalam KTT Rusia-Uni Eropa di Helsinki. Polandia menuntut agar Rusia sebelumnya memberikan jaminan dalam hal pemasokan energi. Dan ini ditolak Rusia. Dalam beberapa hari mendatang, Uni Eropa akan berusaha menggerakkan Polandia agar merubah sikap.

Sementara itu, kritik Sekretaris Jenderal Pakta Pertahanan Atlantik Utara NATO, Jaap de Hoop Scheffer, tentang kurangnya peranan Uni Eropa di Afganistan ditampik para menteri luar negeri. Tetapi organisasi itu akan meneliti apa dana bantuan yang sudah diberikan digunakan dengan efektif. Scheffer telah menuntut berkali-kali agar anggota NATO mencabut pembatasan mandat tentaranya pada pasukan perlindungan internasional ISAF di Afganistan. Hal itu ditolak Menteri Pertahanan Jerman, Franz-Josef Jung. Jerman menempatkan 2.800 tentara dalam ISAF.

Saat ini NATO juga berperan di Kosovo. Misi itu akan diambil alih Uni Eropa, yang akan menegakkan keamanan, segera setelah statusnya, yang sesuai hukum internasional, jelas. Kosovo secara resmi termasuk dalam Serbia, tetapi berada di bawah administrasi PBB. Utusan khusus PBB untuk masalah status Kosovo, Martti Athisaari, mengatakan kepada para menteri luar negeri Uni Eropa, ia akan mengajukan usulannya setelah pemilu Serbia akhir Januari atau awal Februari mendatang. Steinmeier menyambut baik langkah ini, yang menurutnya tepat, mengingat adanya kekuatan yang pro dan kontra penetapan status Kosovo.

Serbia menolak kemerdekaan Kosovo. Tetapi inilah yang diperjuangkan sebagian besar warga Kosovo yang berasal dari Albania. Dalam undang-undang Serbia yang baru, Kosovo dinyatakan sebagai bagian negara itu. Sementara itu, Uni Eropa menyatakan akan mendukung apapun usul Martti Athisaari. (ml)