Ketika hubungan antara Eropa dan Amerika Serikat kian merenggang, seruan agar Eropa memimpin boikot Piala Dunia 2026 mulai menggaung. Politikus, kelompok suporter, hingga petinggi sepak bola menilai partisipasi dalam turnamen akbar empat tahunan itu menjadi problematis akibat langgam Presiden Donald Trump. Beberapa pekan lalu, dia mengancam bakal memerintahkan invasi atau lonjakan tarif jika Denmark tidak menyerahkan Greenland.

Dalam pidatonya di Forum Ekonomi Dunia di Davos, Rabu (21/1) lalu, Trump akhirnya menegaskan tidak akan menggunakan kekuatan militer untuk mencaplok Greenland. Namun pernyataan itu didahului kalimat yang bernada ancaman. Dia mengatakan Amerika Serikat "kemungkinan tidak akan mendapatkan apa pun kecuali jika saya memutuskan menggunakan kekuatan dan tekanan berlebihan, yang membuat kami, terus terang saja, tak terhentikan.”

Melihat rekam jejak Trump yang kerap berputar arah secara drastis dalam berbagai isu, pemerintahan Eropa diminta bersiap menghadapi semua kemungkinan. Hal yang sama berlaku bagi asosiasi sepak bola.

Denmark masih menahan diri

Mogens Jensen, anggota parlemen dari Partai Sosial Demokrat — partai terbesar di Denmark — serta juru bicara bidang kebudayaan, media, dan olahraga, mengatakan kepada DW bahwa pihaknya belum menyerukan boikot.

"Bagi partai saya dan bagi saya pribadi, boikot adalah salah satu alat terakhir yang seharusnya digunakan,” kata dia.

Namun Jensen menambahkan, situasi akan berubah bila Trump benar-benar memilih jalan invasi.

Sepak bola dibayangi perang tarif

Laporan dari sejumlah media menyebutkan UEFA telah menggelar pertemuan awal pekan lalu yang dihadiri kepala-kepala asosiasi sepak bola Eropa. Salah satu topik utama diduga berkaitan dengan ancaman tarif 10 persen yang dijatuhkan Trump kepada delapan negara Eropa akibat isu Greenland.

Dari delapan negara tersebut, Norwegia, Belanda, Jerman, Prancis, serta Inggris — melalui Inggris dan Skotlandia — telah lolos ke Piala Dunia 2026. Denmark, Swedia, dan Irlandia Utara masih harus menjalani babak play-off. Finlandia menjadi satu-satunya negara yang gagal lolos.

Trump sendiri sudah mencabut ancaman tarif kepada delapan negara Eropa tersebut. Namun tidak ada jaminan bahwa ancaman serupa tidak akan terulang.

Suara dari Jerman

Bukan hanya politisi Denmark yang mempertimbangkan skenario boikot. Di Jerman, sejumlah tokoh juga angkat bicara. Roderich Kiesewetter dari Partai CDU, yang duduk di komite urusan luar negeri parlemen, menilai aksi militer bahkan tidak diperlukan untuk memicu boikot.

"Jika Trump menepati pengumuman dan ancamannya terkait Greenland serta memulai perang dagang dengan Uni Eropa, sulit membayangkan negara-negara Eropa tetap ikut Piala Dunia,” kata dia kepada surat kabar Augsburg Allgemeiner.

Sebaliknya, Menteri Negara untuk Olahraga Jerman, Christiane Schenderlein, menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada federasi sepak bola Jerman, DFB. "Keputusan soal partisipasi atau boikot dalam ajang olahraga besar sepenuhnya berada di tangan asosiasi olahraga terkait, bukan politisi,” ujarnya kepada kantor berita AFP. Hingga kini, DFB belum memberikan pernyataan publik meski telah diminta komentar oleh DW.

Tekanan dari akar rumput

Di Belanda, Teun van de Keuken mengaku frustrasi melihat apa yang dia anggap sebagai kelambanan politik ketika satu anggota NATO mengancam anggota lain. Dia lalu memulai petisi yang kini telah mengumpulkan sekitar 120 ribu tanda tangan.

"Asosiasi olahraga hampir selalu mengatakan mereka tidak ingin mencampuradukkan politik dan olahraga. Masalahnya, politik sudah terlanjur ada di dalamnya, dan Anda harus bersikap,” tuturnya kepada DW.

Dengan jumlah penandatangan yang terus bertambah, van de Keuken berupaya membawa petisi itu ke audiens global yang lebih luas. Dia menilai ada ketidakpuasan besar di kalangan penggemar terhadap turnamen tersebut.

"Gagasan boikot ini sekarang populer di kalangan penggemar sepak bola seperti saya. Saya tidak menyukainya, karena berarti kita tidak akan punya Piala Dunia, yang selalu menjadi momen puncak olahraga. Tapi saat ini, situasi politik lebih penting,” ujarnya.

FIFA jadi alat propaganda?

Bagi van de Keuken dan banyak pihak lain, kedekatan Presiden FIFA Gianni Infantino dengan Trump semakin menyulitkan klaim netralitas politik FIFA. Jensen juga khawatir turnamen itu akan dimanfaatkan Trump sebagai alat propaganda.

"Saya merasa khawatir ketika melihat FIFA tiba-tiba menganggap presiden AS layak mendapat hadiah perdamaian — penghargaan yang sebelumnya bahkan tidak pernah ada,” kata dia. "Saya tidak tahu atas dasar apa FIFA merasa perlu memberikan hadiah semacam itu, tetapi ini bisa menjadi peringatan tentang apa yang menanti kita saat turnamen digelar di AS.”

Negara pendukung boikot

Selain seruan dari politisi di Inggris, Prancis, dan negara lain, Spanyol — juara Eropa — diperkirakan menjadi salah satu motor utama jika boikot benar-benar digulirkan. Perdana Menteri Pedro Sánchez termasuk pemimpin dunia yang tahun lalu menyerukan agar Israel dilarang mengikuti kompetisi olahraga internasional. Spanyol, bersama Belanda, juga ikut memboikot Eurovision Song Contest akibat perang di Gaza.

Norwegia menjadi negara lain yang kerap bersuara dalam isu hak asasi manusia dan terdampak tarif. Presiden Federasi Sepak Bola Norwegia, Lise Klaveness — yang juga anggota komite eksekutif UEFA — pernah menyerukan boikot terhadap Israel. Sebelumnya, para pemain Norwegia mengenakan kaus protes untuk mendukung pekerja migran Qatar menjelang Piala Dunia 2022.

Namun Klaveness menegaskan bahwa jika boikot terjadi, langkah itu tidak boleh dilakukan sendirian.

"Kami tidak percaya boikot sepihak oleh NFF merupakan sarana efektif untuk perubahan jangka panjang,” kata dia kepada wartawan di Norwegia, Selasa lalu. "Dalam situasi seperti ini, sangat penting negara-negara Eropa berbicara dengan satu suara dan berdiri bersama.”

Artikel ini pertama kali terbit pada 22.01.2026 dalam Bahasa Inggris
Diadaptasi oleh Rizki Nugraha
Editor: Yuniman Farid