Sejumlah organisasi hak asasi manusia mengkritik laporan yang diterbitkan FIFA tentang catatan hak asasi manusia Arab Saudi. Laporan ini diduga hanya polesan buat mendukung Arab Saudi menjadi tuan rumah Piala Dunia 2034.
Iklan
Bulan lalu, Arab Saudi menjadi tuan rumah pertandingan tinju kelas berat. Bulan ini, petenis pria terbaik dunia datang untuk turnamen yang menawarkan hadiah besar. Dan pada Desember nanti, Arab Saudi ibaratnya akan mendapatkan "hadiah tertinggi" sebagai penyelenggara event olahraga paling akbar sedunia: Piala Dunia sepak bola 2034.
FIFA, sebagai badan pengatur sepak bola dunia, diperkirakan akan mengumumkan Arab Saudi sebagai tuan rumah Piala Dunia 2034 pada 11 Desember. Saat ini, memang tidak ada negara lain yang mengajukan diri menjadi tuan rumah. Namun, kemungkinan keputusan ini sudah mendapat banyak kritik dari organisasi hak asasi manusia, mengingat catatan buruk Arab Saudi dalam hal tersebut.
FIFA meminta firma hukum independen, AS&H Clifford Chance, untuk membuat laporan tentang situasi hak asasi manusia di Arab Saudi guna menunjukkan komitmen negara itu terhadap hak asasi manusia, Tetapi, temuan dalam laporan ini justru menuai kecamn keras.
"Sudah lebih dari setahun FIFA terlihat berusaha menghilangkan semua hambatan, agar penyelengaraan Piala Dunia 2034 bisa diserahkan ke tangan Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman," kata James Lynch, salah satu direktur organisasi hak asasi manusia FairSquare, yang bergabung dengan 10 organisasi lain menyampaikan keprihatinannya.
Iklan
‘Laporan memudahkan jalan bagi Saudi’
"AS&H Clifford Chance, bagian dari salah satu firma hukum terbesar di dunia yang mengaku ahli dalam hak asasi manusia, justru menghasilkan laporan yang buruk, yang membantu menghilangkan hambatan terakhir," tamba Lynch.
Beberapa organisasi advokasi, termasuk Football Supporters Europe, Human Rights Watch, Middle East Democracy Center, dan Amnesty International, menyebut laporan ini sebagai "pemutihan dosa."
Kritik utama mereka adalah, laporan tersebut gagal menilai isu hak asasi manusia karena Arab Saudi tidak menandatangani perjanjian internasional terkait HAM, memilih laporan PBB secara selektif, dan tidak berkonsultasi dengan pakar independen.
FIFA belum menanggapi kritik ini, tetapi sebelumnya menyatakan bahwa mereka "berkomitmen menghormati semua hak asasi manusia yang diakui secara internasional dan akan berusaha melindungi hak-hak ini."
Menengok Hak Perempuan di Arab Saudi
Arab Saudi sudah mengumumkan akan mengizinkan perempuan untuk memiliki surat izin mengemudi tanpa harus ada izin dari "penjaga legal". Untuk itu perjuangannya panjang.
Foto: picture-alliance/AP Photo/H. Ammar
1955: Sekolah pertama buat anak perempuan, 1970: Universitas pertama
Dulu, anak perempuan Arab Saudi tidak bisa bersekolah seperti murid-murid sekolah di Riyadh. Penerimaan murid di sekolah pertama untuk perempuan, Dar Al Hanan, baru dimulai 1955. Sementara Riyadh College of Education, yang jadi institusi pendidikan tinggi untuk perempuan, baru dibuka 1970.
Foto: Getty Images/AFP/F. Nureldine
2001: Kartu identitas untuk perempuan
Baru di awal abad ke-21, perempuan bisa mendapat kartu identitas. Padahal kartu itu adalah satu-satunya cara untuk membuktikan siapa mereka, misalnya dalam cekcok soal warisan atau masalah properti. Kartu identitas hanya dikeluarkan dengan dengan izin dan diberikan kepada muhrim. Baru tahun 2006 perempuan bisa mendapatkannya tanpa izin muhrim. 2013 semua perempuan harus punya kartu identitas.
Foto: Getty Images/J. Pix
2005: Kawin paksa dilarang - di atas kertas
Walaupun 2005 sudah dilarang, kontrak pernikahan tetap disetujui antara calon suami dan ayah pengantin perempuan, bukan oleh perempuan itu sendiri.
Foto: Getty Images/A.Hilabi
2009: Menteri perempuan pertama
Tahun 2009, King Abdullah menunjuk menteri perempuan pertama. Noura al-Fayez jadi wakil menteri pendidikan untuk masalah perempuan.
Foto: Foreign and Commonwealth Office
2012: Atlit Olimpiade perempuan pertama
2012 pemerintah Arab Saudi untuk pertama kalinya setuju untuk mengizinkan atlit perempuan berkompetisi dalam Olimpiade dengan ikut tim nasional. Salah satunya Sarah Attar, yang ikut nomor lari 800 meter di London dengan mengenakan jilbab. Sebelum Olimpiade dimulai ada spekulasi bahwa tim Arab Saudi mungkin akan dilarang ikut, jika mendiskriminasi perempuan dari keikutsertaan dalam Olimpiade.
Foto: picture alliance/dpa/J.-G.Mabanglo
2013: Perempuan diizinkan naik sepeda dan sepeda motor
Inilah saatnya perempuan untuk pertama kalinya diizinkan naik sepeda dan sepeda motor. Tapi hanya di area rekreasi, dan dengan mengenakan nikab dan dengan kehadiran muhrim.
Foto: Getty Images/AFP
2013: Perempuan pertama dalam Shura
Februari 2013, King Abdullah untuk pertama kalinya mengambil sumpah perempuan untuk jadi anggota Syura, atau dewan konsultatif Arab Saudi. Ketika itu 30 perempuan diambil sumpahnya. Ini membuka jalan bagi perempuan untuk mendapat posisi lebih tinggi di pemerintahan.
Foto: REUTERS/Saudi TV/Handout
2015: Perempuan memberikan suara dalam pemilu dan mencalonkan diri
Dalam pemilihan tingkat daerah di tahun 2015, perempuan bisa memberikan suara, dan mencalonkan diri untuk dipilih. Sebagai perbandingan: Selandia Baru adalah negara pertama, di mana perempuan bisa dipilih. Jerman melakukannya tahun 1919. Dalam pemilu 2015 di Arab Saudi, 20 perempuan terpilih untuk berbagai posisi di pemerintahan daerah, di negara yang monarki absolut.
Foto: picture-alliance/AP Photo/A. Batrawy
2017: Perempuan pimpin bursa efek Arab Saudi
Februari 2017, untuk pertama kalinya bursa efek Arab Saudi mengangkat kepala perempuan dalam sejarahnya. Namanya Sarah Al Suhaimi.
Foto: pictur- alliance/abaca/Balkis Press
2018: Perempuan akan diijinkan mengemudi mobil
September 26, 2017, Arab Saudi mengumumkan bahwa perempuan akan segera diizinkan untuk mengemudi mobil. Mulai Juni 2018, perempuan tidak akan perlu lagi izin dari muhrim untuk mendapat surat izin mengemudi. Dan muhrim juga tidak harus ada di mobil jika mereka mengemudi.
Foto: picture-alliance/AP Photo/H. Jamali
2018: Perempuan akan diijikan masuk stadion olah raga
29 Oktober 2017, Badan Olah Raga mengumumkan perempuan akan boleh menonton di stadion olah raga. Tiga stadion yang selama ini hanya untuk pria, juga akan terbuka untuk perempuan mulai 2018.
Foto: Getty Images/AFP/F. Nureldine
2019: Perempuan Saudi akan mendapat notifikasi melalui pesan singkat jika mereka diceraikan
Hukum baru dirancang untuk lindungi perempuan saat pernikahan berakhir tanpa sepengetahuan mereka. Perempuan dapat cek status pernikahannya online atau dapat fotokopi surat tanda cerai dari pengadilan. Hukum ini tak sepenuhnya lindungi perempuan karena cerai hanya dapat diajukan dalam kasus terbatas dengan persetujuan suami atau jika suami lakukan tindak kekerasan. (Penulis: Carla Bleiker, ml/hp)
Foto: picture-alliance/AP Photo/H. Ammar
12 foto1 | 12
Gaung Qatar dalam kematian pekerja migran
Kekhawatiran ini mengingatkan banyak orang pada kontroversi seputar Piala Dunia 2022 di Qatar. Film dokumenter yang dibuat di Inggris dan ditayangkan minggu lalu, mengklaim sedikitnya 21.000 pekerja migran meninggal dalam proyek Vision 2030 Arab Saudi, sebuah rencana untuk memodernisasi negara itu dengan banyak acara olahraga besar. Sebagai perbandingan, perkiraan jumlah pekerja migran yang meninggal terkait Piala Dunia Qatar sekitar 7.000 orang.
Meski kritik terus muncul, banyak federasi olahraga dan atlet tampaknya mengabaikannya. Enam petenis pria terbaik dunia tampil dalam acara Six Kings awal Oktober lalu, yang merupakan ekshibisi di luar sistem peringkat normal dengan hadiah $6 juta (sekitar Rp93,6 miliar) bagi pemenangnya. Semua peserta mendapat setidaknya $1,5 juta (sekitar Rp23,4 miliar) hanya untuk ikut serta. Hadiah untuk juara bahkan hampir dua kali lipat dari hadiah Grand Slam mana pun.
"Saya tidak bermain demi uang. Sangat sederhana," kata pemenang dan peringkat 1 dunia, Jannik Sinner, kepada Eurosport. "Tentu saja itu hadiah yang bagus, tapi saya datang ke sana untuk menghadapi enam pemain terbaik di dunia. Itu juga acara yang menyenangkan."
Arab Saudi juga akan menggelar Grand Prix Formula 1 tahun depan, acara tinju besar telah jadi hal biasa, dan tur LIV Golf terus menawarkan hadiah besar yang memengaruhi dunia golf. Meski banyak diterpa kritik, Arab Saudi dan pemimpinnya, Mohammed bin Salman, tampaknya tidak memperlihatkan sinyal terhalangi dalam rencana menjadikan olahraga sebagai pusat perhatian di kerajaan tersebut.