Pilkada Serentak pada 2018 menjadi ancaman terbesar bagi masa jabatan kedua Joko Widodo. Ia terutama mengkhawatirkan kisruh politik layaknya pada Pilkada DKI Jakarta akan mengganggu pertumbuhan ekonomi.
Iklan
Dengan bertelanjang kaki dan celana terlipat sebatas betis, Joko Widodo berjalan menyusuri pantai Kuta di Bali setelah letusan Gunung Agung. Pekan lalu Presiden sengaja melakukan kunjungan dadakan ke pulau dewata itu sebagai langkah terakhir menggairahkan pariwisata Bali yang surut pasca bencana.
Di tahun keempat kekuasaannya Jokowi semakin ambisius mewujudkan agenda ekonomi. Bali yang menyumbangkan 60% devisa negara dari sektor pariwisata harus menjadi tumpuan selama 10 destinasi wisata baru yang dicanangkan pemerintah masih merangkak mencari wisatawan.
"Setiap hari dia berpergian, luar biasa buat kami," kata Sektretaris Kabinet Pramono Anung seperti dikutip Nikkei Asian Review.
Sejauh ini pemerintah sudah membangun sekitar 3.000 km jalan, 568 km diantaranya berupa jalan tol trans Jawa dan Sumatera. Sebanyak 100 Bendungan akan terbangun hingga 2019, klaim Kepala Balitbang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Danis H. Sumadilaga kepada CNN Indonesia.
Catatan 3 Tahun Kepemimpinan Jokowi
Sebanyak 68% penduduk mengaku puas atas kinerja Joko Widodo. Namun setelah tiga tahun berkuasa, catatan kepemimpinan Jokowi banyak menyisakan pekerjaan rumah yang belum dituntaskan, terutama masalah HAM.
Foto: Getty Images/Ulet Ifansasti
Terrorisme
Pemerintah mengklaim sebanyak 999 eks-jihadis berhasil mengikuti program deradikalisasi. Sejumlah pengamat juga menghargai satuan anti teror Densus 88 yang kini lebih sering menangkap terduga teroris, dan tidak lagi menembak di tempat. Pendekatan lunak ala Indonesia juga mengundang pujian dunia. Tantangan terbesar adalah RUU Anti Terorisme yang bakal melibatkan TNI dalam penanggulangan terorisme.
Foto: Reuters/W. Putro/Antara Foto
Infrastruktur
Pembangunan infrastruktur sejak awal menjadi jurus pamungkas Jokowi. Berbagai proyek yang tadinya mangkrak kembali dihidupkan, antara lain jalan Trans-Papua, infrastruktur kelistrikan berkapasitas 35.000 megawatt yang baru tuntas 40% dan transportasi. Di bawah pemerintahannya anggaran infrastruktur digandakan dari 177 triliun Rupiah pada 2014 menjadi 401 triliun untuk tahun anggaran 2017.
Foto: Getty Images/AFP/B. Ismoyo
Demokrasi
Indeks demokrasi Indonesia banyak menurun di era Jokowi. Pemerintah berkilah, berlangsungnya pilkada ikut mempengaruhi peringkat Indonesia. Sejumlah pengamat menyoroti wacana Ambang Batas Kepresidenan sebesar 20% dan Perppu Ormas yang dinilai bermasalah. Selain itu Indeks Kebebasan Pers selama tiga tahun terakhir juga mencatat kemerdekaan media di Indonesia cenedrung berjalan di tempat.
Foto: picture alliance/abaca/J. Tarigan
Intoleransi
Ujaran kebencian dan kabar hoax menemani kepresidenan Jokowi sejak Pemilu 2014 dan memuncak pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Sejak itu dia mulai aktif memberangus media-media hoax, mengeluarkan Perppu yang membidik organisasi intoleran seperti HTI, menggandeng Facebook dan Twitter buat menghalau fitnah dan membentuk unit anti intoleransi.
Foto: Reuters/D. Whiteside
Hubungan Internasional
Sejauh ini Istana Negara banyak menitikberatkan kerjasama internasional untuk membantu program pembangunan di dalam negeri seperti diplomasi maritim. Namun tantangan terbesar Indonesia adalah menjadi poros penyeimbang antara kekuatan regional Cina dan negara ASEAN, terutama menyangkut konflik Laut Cina Selatan.
Foto: Reuters/R. A. Tongo
Hak Azasi Manusia
Ada masanya ketika Jokowi menggariskan penuntasan pelanggaran HAM sebagai prioritas utama. Namun cita-cita tersebut menyurut seiring berjalannya roda pemerintahan. RUU Penyiaran misalnya mendiskriminasi kaum minoritas seksual. Sementara rekonsiliasi pembantaian 1965 cendrung berjalan di tempat dan penggunaan hukuman mati yang masih marak menjadi catatan hitam pemerintahan Jokowi.
Foto: Getty Images/U. Ifansasti
Ekonomi
Banyak hal positif yang dicatat dari pemerintahan Joko Widodo di bidang ekonomi, meski tidak membuahkan target pertumbuhan yang dipatok 7%. Selain 16 paket kebijakan, pemerintah juga dinilai sukses meningkatan pemasukan pajak, memperbaiki kemudahan berbisnis, rating investasi dan mempertahankan inflasi. Namun begitu rendahnya konsumsi domestik menjadi catatan muram perekonomian Indonesia.
Foto: Reuters
Lingkungan
Konflik agraria yang kian meruncing membutuhkan reformasi untuk mendamaikan kebijakan lingkungan, tanah adat dan kebutuhan industri. Tahun 2016 saja pemerintah mencatat 400 konflik yang melibatkan 1,2 juta hektar lahan, kebanyakan akibat ekspansi perkebunan. Reformasi agraria masih menjadi agenda besar Indonesia, terutama menyangkut penanggulangan perubahan iklim yang kian mendesak.
Foto: Getty Images
8 foto1 | 8
Meski pertumbuhan ekonomi yang masih bertengger di kisaran 5%, presiden boleh berpuas atas penilaian positif di mancanegara. Pada Indeks Kemudahan Berbisnis misalnya peringkat Indonesia melonjak dari posisi 120 di tahun 2014 menjadi 72 di 2017. Lembaga Pemeringkat Kredit, Fitch, juga mengikuti langkah Standard & Poor's, mendongkrak peringkat utang Indonesia menjadi BBB, sebuah pencapaian penting mengingat ambisi infrastruktur 2018 yang membutuhkan pinjaman segar senilai 62 milyar Dollar AS.
Sejauh ini kinerja pemerintahan Jokowi membuahkan tingkat kepuasan di atas 70% menurut survey Kompas dan Saiful Mujani Research Centre. Angka tersebut sebenarnya bakal mampu membawa setiap kepala negara menuju masa jabatan kedua. Hanya saja Indonesia sedang menuju tahun politik. Perhelatan demokrasi itu dikhawatirkan bisa menjadi bola liar buat Istana Negara, terutama mengingat hasil Pilkada DKI Jakarta 2017.
Tahun 2018 Pemilihan Kepala Daerah akan digelar secara serentak di 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten. Di antaranya adalah lima provinsi dengan populasi terbanyak yang mewakili 133 juta penduduk di Jawa, Sumatera dan Sulawesi.
"Saya berharap, jangan sampai karena perhelatan politik, karena pilihan bupati, gubernur, presiden, menjadikan kita tak rukun," kata Jokowi merujuk pada Pilkada DKI Jakarta. "Kadang kita memamg terbawa oleh perasaan-perasaan..wuaduh...udahlah. Terus kita jaga kerukunan."
Dana Investasi Negara Terbesar di Dunia
Negara dengan devisa berlimpah biasa menyisakan asetnya untuk dipakai berbisnis. Saat ini total aset yang dikelola dana investasi pemerintah di seluruh dunia mencapai 7,1 trilyun Dollar AS. Dimana posisi Indonesia?
Foto: Getty Images/AFP/R. Gacad
1. Norwegia - 885 Milyar Dollar AS
Sejak 1990 Norwegia menabung surplus keuntungan dari industri minyak milik negara untuk masa depan. Saat ini Dana Pensiun Pemerintah yang dikelola oleh bank sentral itu tercatat sebagai yang terbesar di dunia dengan nilai aset sebesar 885 milyar Dollar AS.
Foto: diegomorde/Fotolia.com
2. Cina (CIC) - 813,8 Milyar Dollar AS
Cina memiliki empat dana investasi sekaligus. Salah satunya, China Investment Corporation adalah yang terbesar dengan nilai aset 813,8 milyar Dollar AS. CIC bertugas mengelola cadangan devisa negara yang diparkir di luar negeri. Belakangan CIC gemar berbelanja di Eropa, mulai dari membeli hak distribusi gas di Inggris atau bahkan memborong aset real estate di Jerman.
Foto: picture-alliance/ dpa
3. Abu Dhabi - 792 Milyar Dollar AS
Didirikan sejak tahun 1976 untuk mengelola surplus keuntungan dari ekspor minyak, Abu Dhabi Investment Authority kini tercatat sebagai salah satu dana investasi paling gemuk di dunia. ADIA ditaksir menyimpan aset senilai 792 milyar Dollar AS, termasuk di antaranya berbagai hotel mewah di Hongkong, bandar udara London Gatwick dan raksasa gas Norwegia, Gassled.
Foto: picture alliance/AP Images/K. Jebreili
4. Arab Saudi - 598,4 Milyar Dollar AS
Arab Saudi memarkir keuntungan dari industri minyaknya di sebuah dana investasi bernama SAMA Foreign Holdings. Saat ini dana investasi yang dikelola bank sentral itu menguasai aset senilai 598,4 milyar Dollar AS. Tapi jika rencana Riyadh buat menjual sebagian saham perusahaan minyak negara Aramco terwujud, maka SAMA akan mendapat suntikan dana segar sebesar 2 trilyun Dollar AS.
Foto: picture-alliance/AP Photo/M. Schreiber
5. Kuwait - 592 Milyar Dollar AS
Otoritas Investasi Kuwait (KIA) adalah dana investasi tertua di dunia. Didirikan pada 1953, KIA yang sepenuhnya mengandalkan keuntungan dari sektor minyak saat ini mengelola aset senilai 592 milyar Dollar AS. Dalam bisnisnya KIA bersikeras tidak ingin dipengaruhi sikap politik pemerintah pusat dan semata-mata bertujuan meningkatkan nilai aset.
Foto: picture alliance/Robert Harding
6. Cina (SAFE) - 474 Milyar Dollar AS
Dana investasi terbesar kedua di Cina ini awalnya dianggap sebagai satu-satunya instansi bisnis yang berhak mengelola cadangan devisa di luar negeri. Namun status itu terpaksa dibagi dengan CIC pada 2007 silam. Sejak saat itu kedua lembaga sering terlibat persaingan bisnis. SAFE banyak menyimpan obligasi Amerika Serikat dan sejumput saham di perusahaan multinasional seperti Shell dan Rio Tinto
Foto: picture-alliance/dpa/Imaginechina/Tian Zhe
7. Hong Kong - 442,4 Milyar Dollar AS
Berbeda dengan dana investasi lain, Hong Kong Monetary Authority (HKMA) yang saat ini menyimpan aset senilai 442.4 milyar Dollar AS tidak diizinkan berbelanja di luar negeri. Sebaliknya HKMA berfungsi sebagai perpanjangan tangan bank sentral untuk menjaga stabilitas pasar saham lokal. Sebab itu HKMA cuma aktif di bursa saham Hang Seng.
Foto: imago/Photoshot/Construction Photography
8. Singapura - 350 Milyar Dollar AS
Dana investasi milik pemerintah Singapura (GIC) saat ini ditaksir bernilai 350 milyar Dollar AS. Namun berbeda dengan dompet bisnis pemerintah lain, GIC tidak memiliki aset, melainkan mengelola aset negara atas nama pemerintah. Saat ini GIC tercatat telah menanam modal di 40 negara.
Foto: picture alliance/Robert Harding World Imagery
9. Qatar - 335 Milyar Dollar AS
Otoritas investasi Qatar mengelola surplus penjualan gas dan saat ini ditaksir mengelola aset senilai 335 milyar Dollar AS. Qatar adalah salah satu produsen gas alam terbesar di dunia. Bank Sentral pernah mengukur cadangan gas alam yang dimiliki negeri kecil itu cukup untuk 138 tahun dengan kuota produksi saat ini. Tugas terbesar dana investasi adalah mendorong diversifikasi aset mancanegara.
Foto: imago/imagebroker
10. Cina (NSSF) - 236 Milyar Dollar AS
National Social Security Fund milik Cina yang saat ini menyimpan harta senilai 236 milyar Dollar AS didirikan sebagai solusi atas populasi yang kian menua. Cina kerepotan membiayai kaum manula lantaran ketimpangan demografi menyusul kebijakan satu anak yang diterapkan sejak 1970an. Menurut dewan pengawas, NSSF mengelola dana keamanan sosial untuk menjamin kesejahteraan kaum manula.
Foto: picture-alliance/dpa/L. Xiaofei
70. Indonesia - 300 Juta Dollar AS
Didirikan sejak 2006, Pusat Investasi Pemerintah saat ini menguasai aset senilai 300 juta Dollar AS. PIP didirikan untuk menyontek keberhasilan Temasek Holdings milik Singapura dan Khazanah Nasional di Malaysia. Sejak 2015 silam pemerintah mengalihkan sebagian aset PIP kepada PT Sarana Multi Infrastruktur untuk menggenjot investasi di bidang pembangunan infrastruktur.
Foto: Getty Images/AFP/R. Gacad
11 foto1 | 11
Terlepas dari kepentingan politik, Jokowi terutama mengkhwatirkan prospek ekonomi Indonesia bakal menyusut jika Pilkada Serentak mendatangkan kekacauan.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, misalnya memprediksi pengusaha akan menunda investasi di tahun politik hingga situasi kondunsif. Perkiraan itu diamini oleh Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perdagangan Benny Soetrisno. "Tahun politik buat pengusaha adalah tahun yang menurut saya harus waspada. Artinya, pasti ada semacam was-was, kehati-hatian siapa nanti yang akan memimpin, kalau memimpin dia akan melakukan apa," ujarnya kepada Kompas.
Untuk mencegah terulangnya perang fitnah seperti pada Pilkada DKI, Jokowi mulai merenggangkan otot terhadap pihak yang menjajakan berita palsu dan kabar bohong sebagai komoditas politik. Ia juga memberangus organisasi ekstremis Islam seperti HTI lewat UU Ormas yang baru. Tak kurang raksasa media sosial layaknya Facebook dan Twitter diajak bekerjasama memerangi sebaran berita hoax.
"Banyak yang bertanya pada saya, apa demokrasi kita keablasan? Saya jawab ya, demokrasi kita sudah kebablasan," kata Jokowi seperti dikutip Kompas. "Penyimpangan praktik itu mengambil bentuk nyata seperti kita lihat belakangan ini, politisasi SARA, saling memaki dan menghujat kalau diteruskan bisa menjurus pada memecah belah bangsa kita."
Siapa Calon Pemimpin Indonesia?
Hasil survey Saiful Mujani Research Centre belum banyak mengubah peta elektabilitas tokoh politik di Indonesia. Siapa saja yang berpeluang maju ke pemilu kepresidenan 2019.
Foto: Imago/Zumapress
1. Joko Widodo
Presiden Joko Widodo kokoh bertengger di puncak elektabilitas dengan 38,9% suara. Popularitas presiden saat ini "cendrung meningkat," kata Direktur Eksekutif SMRC Djayadi Hanan.
Foto: Reuters/Beawiharta
2. Prabowo Subianto
Untuk sosok yang sering absen dari kancah politik praktis pasca pemilu, nama Prabowo masih mampu menarik minat pemilih. Sebanyak 12% responden mengaku akan memilih mantan Pangkostrad itu sebagai presiden RI.
Foto: Reuters
3. Anies Baswedan
Selain Jokowi dan Prabowo, nama-nama lain yang muncul dalam survey belum mendapat banyak dukungan. Gubernur terpilih DKI Jakarta, Anies Baswedan, misalnya hanya mendapat 0,9%.
Foto: Reuters/Antara Foto/M. Agung Rajasa
4. Basuki Tjahaja Purnama
Nasib serupa dialami bekas Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama. Sosok yang kini mendekam di penjara lantaran kasus penistaan agama itu memperoleh 0,8% suara. Jumlah yang sama juga didapat Wakil Presiden RI Jusuf Kalla.
Foto: Getty Images/T. Syuflana
5. Hary Tanoesoedibjo
Pemilik grup MNC ini mengubah haluan politiknya setelah terbelit kasus hukum berupa dugaan ancaman terhadap Kepala Subdirektorat Penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Yulianto. Hary yang tadinya beroposisi, tiba-tiba merapat ke kubu Presiden Joko Widodo. Saat inielektabilitasnya bertengger di kisaran 0,6%
Foto: picture-alliance/AP Photo/A. Ibrahim
6. Agus Yudhoyono
Meski diusung sebagai calon pemimpin Indonesia masa depan, saat ini popularitas Agus Yudhoyono masih kalah dibanding ayahnya Soesilo Bambang Yudhoyono yang memperpoleh 1,9% suara. Agus yang mengorbankan karir di TNI demi berpolitik hanya mendapat 0,3% dukungan.
Foto: Getty Images/AFP/M. Naamani
7. Gatot Nurmantyo
Jumlah serupa didapat Panglima TNI Gatot Nurmantyo yang belakangan terkesan berusaha membangun basis dukungan. Nurmantyo hanya mendapat 0,3%. Meski begitu tingkat elektabilitas tokoh-tokoh ini akan banyak berubah jika bursa pencalonan sudah mulai dibuka, klaim SMRC.
Foto: Imago/Zumapress
7 foto1 | 7
rzn/hp (kompas, detik, nikkei, cnn indonesia, tribun)