Pilkada tiba. Partai politik sibuk obral janji, berbagai isu “digoreng”, ruang-ruang publik akan dipenuhi dengan 'jualan' para kandidat. Anda pilih yang mana? Ikuti opini Zaky Yamani.
Iklan
Tahun 2018 ini bakal jadi tahun yang gaduh bagi Indonesia, karena ada 171 pemilihan kepala daerah di seluruh Indonesia. Saya bayangkan, situasinya akan seperti yang sudah-sudah: para politisi dan partai politik akan mengobral janji, menarik dan menggunakan uang dari para investor politik, "menggoreng” berbagai isu untuk mendapatkan perhatian publik dan sekaligus juga untuk menjatuhkan citra lawan, dan tentu saja ruang-ruang publik akan dipenuhi dengan berbagai poster, spanduk, dan slogan setiap kandidat kepala daerah.
Pihak-pihak yang berada dekat di pusaran politik juga tidak akan kalah sibuknya untuk mencantolkan diri ke dalam pusaran itu: lembaga-lembaga survey dan pencitraan berjuang untuk mendapatkan kontrak dari parpol dan para kandidat kepala daerah, pun demikian media massa secara institusional akan berjuang mendapatkan jatah iklan dari pihak-pihak itu. Tak ketinggalan individu-individu—apakah itu orang-orang yang mengklaim diri sebagai ahli politik, ahli komunikasi, para aktivis, seniman, budayawan, dan juga para jurnalis—akan sibuk merapat ke berbagai kubu untuk bergabung sebagai bagian dari tim sukses.
Lalu masyarakat akan terpolarisasi ke berbagai kubu, membela kandidat pilihannya atau menghujat kandidat lawan. Pembelaan akan kandidat masing-masing bisa kita tebak: bahwa kandidat tersebut yang terbaik, yang paling bersih, yang paling berwibawa, yang paling merakyat, yang paling bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat, bahkan mungkin yang paling saleh di antara kandidat yang ada.
Pun demikian celaan dan hujatan kepada kandidat lawan bisa kita perkirakan isunya: orientasi dan praktik keagamaannya salah, jenis kelaminnya salah, rekam jejaknya tidak bersih, asal-usulnya tidak jelas, ras dan sukunya tidak tepat untuk jadi seorang pemimpin di daerah yang bersangkutan, serta berbagai isu lain yang bisa "digoreng” sebombastis mungkin.
Linimasa media sosial kita akan dipenuhi para pembela dan para penghujat, berbagai meme akan beredar cepat dan meluas, pun demikian grup-grup pertemanan dan keluarga di Whatsapp, Blackberry Messenger, Line, dan lain-lain akan dipenuhi perdebatan tentang siapa yang seharusnya terpilih jadi pemimpin dan siapa yang tidak boleh jadi pemimpin. Perdebatan akan makin seru dan panas dengan sisipan ayat-ayat suci yang dimaknai sesuai dengan kepentingan masing-masing.
Stasiun-stasiun TV akan ramai dengan berbagai program debat kandidat. Koran-koran akan memasang berita utama melulu tentang politik. Kegaduhan di berbagai media mungkin hanya akan terjeda sebentar jika terjadi bencana alam atau bencana kemanusiaan, lalu kita akan kembali ribut tentang politik.
Apa Yang Terjadi di Indonesia Selama 2017?
Tahun 2017 ditandai dengan dinamika politik pasca Pilkada DKI Jakarta dan wara wiri seputar Setya Novanto dan Panglima TNI Gatot Nurmantyo. Tapi apa saja yang termasuk peristiwa besar di Indonesia sepanjang 2017?
Foto: Getty Images/E. Wray
Terbakarnya Zahro Express
MV Zahro Express, perahu wisata yang membawa 184 orang terbakar saat perjalanan ke Pulau Tidung di Kepulauan Seribu, Jakarta. Insiden pada malam pergantian tahun ini menewaskan setidaknya 23 orang tewas dan menyebabkan 17 orang hilang.
Foto: Reuters/D.Whiteside
Pembekuan Kerjasama Militer Australia
Secara sepihak TNI membekukan kerjasama pendidikan dengan militer Australia setelah seorang prajurit menemukan buku latihan yang menghina Pancasila. PM Malcolm Turnbull segera meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo dan berjanji menindak pihak yang menyusun buku tersebut.
Foto: Reuters/J. Reed
Pilkada DKI Jakarta
Pilkada DKI 2017 ditandai dengan maraknya peredaran berita hoax dan ujaran kebencian di media-media sosial. Pemerintah akhirnya menggandeng penyedia jasa media sosial dan menindak kelompok yang terbukti menjajakan kabar bohong sebagai komoditas politik. Pilkada DKI sendiri dimenangkan pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dengan perolehan 57.96% suara.
Foto: Getty Images/AFP/G. Chai Hin
Vonis Penjara Ahok
Setelah takluk pada Pilkada DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama divonis dua tahun penjara pada 9 Mei 2017 setelah dinyatakan bersalah dalam kasus penodaan agama. Dia sebelumnya mengritik penggunaan Al-Quran untuk kepentingan politik Pilkada yang mengundang aksi protes kelompok muslim garis keras. Ahok kemudian menolak mengajukan banding dan menerima vonis yang ditengarai sarat politik tersebut
Foto: Reuters/B. Ismoyo
Seribu Lilin buat Pancasila
Pada hari-hari setelah pembacaan vonis Ahok, jutaan orang di seluruh Indonesia menyalakan lilin sebagai tanda simpati. Selain menuntut pembebasan bekas gubernur itu, demonstran juga menyatakan kesetiaan pada Pancasila sebagai buntut maraknya intoleransi pada Pilkada DKI Jakarta.
Foto: picture-alliance/NurPhoto/D. Roszandi
Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia
Organisasi Islam radikal, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), menjadi sasaran pertama Perppu Ormas yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo untuk membubarkan organisasi yang dianggap merongrong Pancasila. Namun HTI tidak tinggal diam dan melancarkan perlawanan hukum untuk menghadang niat Jokowi tersebut.
Foto: Getty Images/AFP/A. Berry
Rizieq Shihab Melarikan Diri
Pentolan Front Pembela Islam, Rizieq Syihab terbang ke Arab Saudi setelah mampir ke Malaysia seusai umrah. Ia diduga melarikan diri untuk menghindari penjemputan paksa Polisi yang mengajukan red notice ke Interpol. Menurut kuasa hukum Rizieq, Sugito Atmo Pawiro, Arab Saudi dipilih karena berada di luar ranah Interpol sehingga kliennya bisa terhindar dari penangkapan.
Foto: picture-alliance/dpa/B. Indahono
Raib Duit First Travel
Kasus dugaan penggelapan uang sekitar 60.000 calon jamaah umrah dan haji First Travel menjadi salah satu peristiwa yang paling hangat selama 2017. Anniesa Hasibuan, perancang yang pernah tampil di New York Fashion Week, dituding menggelapkan dana jemaah senilai 550 milyar Rupiah. Hingga kini kedua tersangka, Annisa dan suaminya Andika Surachman mengaku tidak mengetahui kemana raibnya uang tersebut
Foto: Imago/Pacific Press Agency
Kunjungan Raja Salman
Jarang Indonesia mengalami kunjungan kenegaraan yang sedemikian mewah seperti saat Raja Salman bertandang ke Jakarta. Kunjungannya tersebut merupakan lawatan pertama kepala negara Arab Saudi selama hampir 50 tahun. Raja Salman tidak hanya melakukan pertemuan resmi dengan Presiden Joko Widodo, tetapi juga menikmati liburan selama lima hari di pulau Bali.
Foto: Getty Images/AFP/B. Ismoyo
Pelantikan Gubernur DKI Jakarta
Setelah berhasil merebut kursi DKI 1 lewat Pilkada yang ditandai dengan maraknya intoleransi dan ujaran kebencian, pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dilantik di Istana Negara pada 16 Oktober 2017. Pelantikan sempat ditandai kontroversi seputar pidato pribumi Anies Baswedan yang dinilai bernuansa SARA.
Foto: Reuters/Beawiharta
Drama Setya Novanto
Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya menangkap Ketua DPR Setya Novanto atas dugaan korupsi proyek eKTP. Ia sebelumnya sempat dirawat di rumah sakit setelah mengalami tabrakan. Namun tim dokter menyatakan Setnov sehat dan bisa menjalani proses pengadilan.
Foto: picture-alliance/AP Photo
Wara Wiri Gatot Nurmantyo
Manuver politik Panglima TNI Gatot Nurmantyo seputar pembantaian 1965 dan kedekatannya dengan kelompok Islam konservatif kian menyudutkan Presiden Joko Widodo. Ia ditengarai memiliki ambisi dalam Pemilu Kepresidenan 2019. Pada Desember Jokowi mencopot Gatot lebih dini dan menggantinya dengan Marsekal Hadi Tjahjanto.
Foto: Reuters/Beawiharta
Erupsi Gunung Agung
Setelah sempat bergolak selama berpekan-pekan, Gunung Agung akhirnya meletus dan memaksa 100.000 penduduk mengungsi dari tempat tinggalnya. Akibat erupsi tersebut, geliat pariwisata Bali menyusut tajam. Terutama penutupan bandar udara I Gusti Ngurah Rai membuat sektor pariwisata di pulau dewata itu mengalami kerugian hingga 234 milyar Rupiah per hari.
Kehidupan kita akan begitu gaduh dan penuh perdebatan sengit. Bahkan orang-orang yang tidak memiliki intensi politis pun terpaksa harus mendengarkan kegaduhan itu di mana-mana: di ruang keluarga, di tempat kerja, di sekolah-sekolah, di pinggir jalan, di warung-warung nasi, juga di rumah-rumah Tuhan.
Untuk sementara, mungkin, kita akan terpecah-pecah: orang tua tak setuju dengan pilihan politik anak-anaknya, kakak dan adik bersitegang tentang siapa yang seharusnya jadi kepala daerah, antarkawan saling hujat secara terbuka atau diam-diam, khutbah-khutbah di rumah-rumah ibadah mungkin juga akan terlalu politis di tahun ini.
Mungkin memang begitu potret demokrasi di Indonesia: di masa pemilu kita akan berpesta pendapat dan unjuk kekuatan. Tapi pesta itu seringkali membuat sebagian dari kita ngeri, karena alih-alih kita membahas dan menganalisa tentang program pembangunan yang dijanjikan para kandidat, kita lebih suka membahas hal-hal personal dari para kandidat itu: keagamaannya, kesalehannya, jenis kelaminnya, ras dan sukunya.
Sebagian dari kita ngeri karena kita tahu kita punya rekam jejak yang tidak elok terkait pertentangan agama dan suku. Tapi kita sering lupa akan tragedi dan memilih larut dalam perkubuan agama dan ras yang sebenarnya berlatar politik itu.
Menagih 12 Janji Manis Anies - Sandi
Puluhan janji ditebar pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno buat merebut kursi DKI-1. Tidak semua realistis. Berikut 12 program kerja milik kedua pasangan yang patut ditunggu warga Jakarta.
Foto: picture-alliance/NurPhoto/D. Husni
Dua untuk Jakarta
Pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno akan dilantik sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta pada 16 Oktober 2017. Puluhan program kerja dicanangkan keduanya selama masa kampanye. Inilah 12 janji Anies-Sandi yang akan menentukan keberhasilan pemerintahannya.
Foto: Reuters/Antara Foto/M. Agung Rajasa
Revisi Kartu Jakarta Sehat
Merevisi dan memperluas manfaat Kartu Jakarta Sehat dalam bentuk Kartu Jakarta Sehat Plus dengan menambahkan fasilitas khusus untuk para guru mengaji, pengajar sekolah minggu, penjaga rumah ibadah, khatib, penceramah dan pemuka agama.
Foto: Reuters/D. Whiteside
Revisi Kartu Jakarta Pintar
Merevisi Kartu Jakarta Pintar menjadi Kartu Jakarta Pintar Plus untuk semua anak usia sekolah (6-21 tahun). KJP+ juga diniatkan agar dapat digunakan untuk Kelompok Belajar Paket A, B dan C, pendidikan madrasah, pondok pesantren dan kursus keterampilan serta dilengkapi dengan bantuan tunai untuk keluarga tidak mampu
Foto: Public domain
Lapangan Kerja
Melalui program OKE-OCE, kedua pasangan berjanji membuka 200.000 lapangan kerja baru, membangun dan mengaktifkan 44 pos pengembangan kewirausahaaan warga untuk menghasilkan 200.000 pengusaha baru, selama lima tahun. "Jadi, setiap kecamatan akan ada 5000 wirausaha baru. Angka 5000 saja akan bisa menggerakkan perekonomian warga Jakarta," papar Anies.
Foto: Bay Ismoyo/AFP/Getty Images
Ibu Hamil
Mengembangkan inisiatif Menyusu Dini dan ASI Ekslusif, melakukan pendataan dan pemantauan terhadap ibu-ibu hamil dan balita yang memerlukan bantuan khusus, memberikan cuti khusus bagi suami selama proses kelahiran anak, serta menyediakan fasilitas-fasilitas publik seperti Ruang Menyusui dan Tempat Penitipan Anak yang dikelola secara sehat, profesional dan bisa diakses seluruh warga
Foto: Monique Rijkers
Ketahanan Pangan
Mengendalikan harga-harga kebutuhan pokok dengan menjaga ketersediaan bahan baku dan menyederhanakan rantai distribusi, serta menyediakan Kartu Pangan Jakarta untuk meningkatkan daya beli warga tidak mampu. Program kerja Anies-Sandi juga melibatkan revitalisasi pasar tradisional dan pedagang kali lima.
Foto: Getty Images/AFP/J. Kriswanto
Pendidikan Kejuruan
Niat bakal gubernur DKI buat mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan kejuruan sudah sesuai dengan program pemerintahan Jokowi, yakni mengadopsi sistem pendidikan vokasi Jerman dengan melibatkan dunia usaha untuk menghasilkan lulusan yang langsung terserap ke dunia kerja dan berwirausaha.
Foto: Imago/Zumapress
Jakarta Hijau
Menjadikan Jakarta sebagai Kota Hijau dan Kota Aman yang ramah, sejuk dan aman bagi anak, perempuan, pejalan kaki, pengguna jalan, dan seluruh warga. Program ini juga diarahkan buat menggalakkan kegiatan cocok tanam kota, melakukan audit berkala keamanan kampung serta memperluas cakupan dan memperbaiki kesejahteraan petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU).
Foto: Getty Images/AFP/B. Ismoyo
Pemberdayaan Perempuan
Memberdayakan perempuan Jakarta dengan mendukung sepenuhnya partisipasi perempuan dalam perekonomian, antara lain melalui pemberian Kredit Usaha Perempuan Mandiri.
Foto: Getty Images/P. Sayoga
Reklamasi Teluk Jakarta
Sejak awal Anies mengambil posisi menentang Reklamasi Teluk Jakarta. Ia berjanji mengentikan proyek yang sudah dicanangkan sejak era Soeharto itu untuk kepentingan pemeliharaan lingkungan hidup serta perlindungan terhadap nelayan, masyarakat pesisir dan segenap warga Jakarta.
Foto: Getty Images/E. Wray
Transportasi Umum
Membangun sistem transportasi umum yang terintegrasi dalam bentuk interkoneksi antarmoda, perbaikan model manajemen dan perluasan jangkauan transportasi umum, pengintegrasian sistem transportasi dengan pusat-pusat pemukiman, pusat aktivitas publik, dan moda transportasi publik dari luar Jakarta.
Foto: Getty Images/AFP/J. Samad
Rumah DP 0%
Program rumah terjangkau tanpa uang muka merupakan salah satu janji kampanye Anies-Sandi yang paling kontroversial. Namun demikian keduanya enggan merevisi rencana tersebut. Nantinya, peserta program DP nol rupiah mencicil uang DP kepada pemerintah dan bisa melanjutkan cicilan bulanan dalam jangka waktu yang relatif panjang.
Foto: AFP/Getty Images/Bay Ismoyo
Bantuan Rumah Ibadah
Meningkatkan bantuan sosial untuk rumah ibadah, lembaga pendidikan keagamaan, lembaga sosial, sekolah minggu dan Majelis Taklim yang berbasis asas proporsionalitas dan keadilan.
Foto: picture-alliance/NurPhoto/D. Husni
13 foto1 | 13
Kitapun ikut gaduh
Kita ikut gaduh, karena mungkin dengan melibatkan diri di dalamnya kita dapat menyalurkan keinginan kita untuk berkuasa dan mendominasi, tanpa terlalu peduli pada konsekuensi dari nafsu akan kuasa itu. Kita senang untuk merasa menang dan kuat, dan itu artinya kita senang melihat ada orang-orang yang berhasil kita kalahkan, berhasil kita marjinalkan, entah karena alasan apa pun.
Mungkin kita tak benar-benar peduli dengan program pembangunan, tentang bagaimana pembangunan dilaksanakan, dan bagaimana agar semua orang sejahtera dan bahagia. Asal kandidat kita menang, kita sudah merasa cukup, kita senang karena nafsu kekuasaan kita sudah terwakili oleh kemenangan kandidat-kandidat itu.
Setelah pesta demokrasi di tingkat daerah itu selesai, kita akan bersiap kembali untuk bertarung dalam pemilihan presiden. Potretnya pun akan sama: panas, sengit, gaduh—mungkin sampai ke taraf yang lebih dramatis.
Setelah semua itu selesai, kita akan kembali lunglai dengan masalah ekonomi sehari-hari, menatap lesu pada setiap penggusuran dan perampasan hak rakyat, mencibir orang-orang yang mempertahankan hajat hidup mereka, menonton kasus-kasus korupsi sebagai hiburan biasa sehari-hari. Seakan-akan kita sendiri bukan korban dari semua ketidakadilan itu, seakan-akan semua itu tak ada kaitannya dengan politik yang sudah kita ramaikan bersama-sama, seolah-olah kita tak perlu bertanggungjawab atas tindakan orang-orang yang kita tempatkan di kursi kekuasaan—orang-orang yang mewakili nafsu kekuasaan kita, yang telah membuat kita gaduh dan bertengkar dengan sesama saudara.***
Penulis: Zaky Yamani (ap/hp), jurnalis dan novelis
*Setiap tulisan yang dimuat dalam #DWNesia menjadi tanggung jawab penulis.
Wara Wiri Gubernur Petahana
Meski segudang prestasi, gaya kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama di Jakarta banyak mendulang kontroversi. Ini sejumlah skandal yang digunakan musuh politiknya untuk menohok bekas Bupati Belitung Timur tersebut
Foto: picture-alliance/AP Photo/D. Alangkara
Pro dan Kontra
Gayanya yang blak-blakan dan terbuka kerap memicu perang mulut dengan sejumlah politisi atau pejabat di Jakarta. Ahok yang mengincar kursi DKI 1 pada Pilkada 2017 harus menghadapi sejumlah skandal untuk bisa melanjutkan masa jabatannya. Mampukah musuh-musuh politiknya menjungkalkan Ahok?
Foto: picture-alliance/epa/B. Indahono
Singkat Kata Penistaan Agama
Berawal dari pidatonya di Pulau Seribu ihwal politisasi surat Al-Maidah 51, Ahok kini berseteru dengan kelompok Islam konservatif yang digalang FPI buat mencari keadilan di depan meja hijau. Polemik penistaan agama menjadi bola liar pada pilkada, lantaran dampaknya pada elektabilitas yang dinamis dan sulit diukur. Sidang kasus penodaan agama menjadi batu sandungan terbesar ahok menuju kursi DKI 1
Foto: Reuters/B. Indahono/Pool
Reklamasi Sarat Kontroversi
Simpang siur soal kewenangan pemberian izin reklamasi pantai utara Jakarta adalah batu sandungan terbesar buat Ahok jelang Pilkada 2017. Sang gubernur diyakini menyalahi aturan soal pemberian izin. Proyek raksasa tersebut akhirnya ditunda setelah pemerintah turun tangan. KPK menangkap anggota DPRD DKI Sanusi dan Direktur Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja, atas dugaan kasus suap reklamasi.
Foto: Fotolia/aseph
Sumber Waras Tanah Bertulah
Berawal dari audit Badan Pemeriksa Keuangan, pembelian lahan di rumah sakit Sumber Waras memicu kontroversi karena diindikasikan sarat korupsi. Kasusnya hingga ditangani KPK. Negara ditengarai merugi sekitar 191 miliar Rupiah lantaran pembengkakan harga tanah. Tapi pemerintah daerah DKI meragukan keabsahan audit BPK karena dinilai menghitung harga tanah di jalan yang salah.
Foto: Gacad/AFP/Getty Images
Tumbang Luar Batang
Dengan rencana menata kampung Luar Batang dan Pasar Ikan di Jakarta Utara untuk dijadikan Kawasan Wisata Bahari Sunda Kelapa, Ahok menggusur rumah penduduk yang berdiri di atas tanah ilegal. Penggusuran itu mendulang kritik karena dinilai merugikan kaum miskin. Pemda DKI berkilah telah menyediakan rumah susun yang lebih layak untuk penduduk Luar Batang.
Foto: Reuters/Beawiharta
Darah Kurban di Jalur Hijau
Menjelang hari raya Idul Adha ratusan massa Front Pembela Islam menyantroni Gedung DPRD DKI Jakarta. Mereka mengecam Ahok karena telah melarang penyembelihan dan penjualan hewan kurban. Pemda DKI sebaliknya mengatakan cuma menjalankan peraturan daerah yang melarang penjualan hewan kurban di jalur hijau.
Foto: Reuters/Darren Whiteside
Geger Kalijodo
Selama berpuluh tahun Kalijodo dibiarkan menjadi sarang prostitusi gelap. Ahok nekad menggusur kawasan tersebut untuk dijadikan jalur hijau. Langkah pemda DKI disambut gugatan di PTUN oleh sejumlah tokoh masyarakat Kalijodo. Ahok juga dikritik lantaran menyertakan 1000 tentara dan polisi untuk mengawal penggusuran. Kisruh langsung mereda setelah penggusuran berakhir.
Foto: Imago/Xinhua
Kisruh Bantar Gebang
Berawal dari keluhan DPRD Bekasi soal sampah Jakarta, kisruh seputar TPS Bantar Gebang kembali bergulir. Ahok sebaliknya menuding pengelola TPS, PT. Godang Tua wanprestasi. Hasilnya truk-truk sampah DKI dihadang massa tak dikenal. Ahok pun bentrok dengan DPRD. Kisruh berakhir setelah Presiden Joko Widodo turun tangan.
Foto: Reuters/D. Whiteside
Anggaran Siluman
Akhir 2014 Ahok murka lantaran menemukan dana siluman sebesar 8,8 trilyun dalam rancangan APBD 2015 yang telah digodok DPRD DKI. Setelah coret sana-sini, APBD kembali diserahkan kepada parlemen untuk dibahas. Namun DPRD memilih berpolemik karena merasa tudingan Ahok soal adanya indikasi mafia anggaran tidak berdasar. APBD DKI akhirnya baru disahkan bulan Februari dengan menggunakan pagu ABPD 2014.