Tidak ada negara lain di dunia yang menghamburkan begitu banyak uang untuk kampanye pemilihan presiden seperti di Amerika Serikat (AS). Ketika Joe Biden terpilih pada tahun 2020, dia dan kandidat Partai Republik Donald Trump menghabiskan sekitar USD5,7 miliar atau sekitar Rp88 triliun untuk kampanye pemilu.

Jumlah tersebut merupakan rekor dan dua kali lipat lebih banyak dibandingkan pemilu sebelumnya, menurut organisasi Open Secrets, yang mendokumentasikan sumbangan kampanye.

Dalam pemilu kali ini pun, mesin donasi partai telah digerakkan sejak dini. Pada bulan Juli saja, Kamala Harris mengumumkan telah menerima sumbangan sebesar USD310 juta. Pada periode yang sama, Donald Trump mengaku menerima sumbangan sebesar USD138 juta, seperti yang dilaporkan Reuters.

Kepentingan donatur besar

Kampanye pemilu tidak hanya dibiayai oleh sumbangan kecil yang tak terhitung jumlahnya, kedua tim kampanye juga berulang kali menerima donasi senilai jutaan dolar dari kaum kaya, yang sering kali memiliki kepentingan komersial.

Miliarder George Soros dan putranya Axel, misalnya, mendukung kandidat Partai Demokrat Kamala Harris. Keluarga Soros dikenal sebagai donor utama Demokrat dan telah menghabiskan puluhan juta dolar untuk kampanye pemilu.

Reid Hoffman, seorang pemodal ventura terkemuka, salah satu pendiri platform karier Linkedin dan anggota dewan Microsoft, menyumbangkan USD7 juta kepada Partai Demokrat. Dalam wawancara dengan CNN, dia mengatakan bahwa kepala pengawas kompetisi AS, FTC, Lina Khan, bukan pejabat yang baik untuk kepentingan bisnis. Hoffman menambahkan: "Saya berharap Wakil Presiden Harris menggantikannya."

Donald Trump juga mendapatkan bantuan dari sejumlah tokoh bisnis terpenting. Miliarder Timothy Mellon menghabiskan USD50 juta pada bulan Mei untuk mendukung Trump, seperti yang dilaporkan majalah AS, Time.

Investor teknologi David Sacks dan bos Tesla Elon Musk juga dikabarkan berada di belakang Trump. Menurut pemberitaan media, Musk disebut-sebut menghabiskan dana bernilai jutaan dolar untuk Trump.

Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

Dalam percakapan antara Elon Musk dan Donald Trump di Platform X pada 13 Agustus 24, Musk menegaskan kembali dukungannya terhadap Partai Republik dan bahkan menawarkan untuk bekerja di dalam pemerintahan Trump.

"Saya pikir akan sangat bagus jika ada Komisi Efisiensi Pemerintah yang melihat hal-hal ini dan memastikan uang pembayar pajak dibelanjakan dengan bijak,” katanya. "Saya akan dengan senang hati menjalankan tugas seperti itu.”

Semakin tinggi donasinya, semakin besar pula kecurigaan bahwa donasi tersebut dimaksudkan untuk memengaruhi politik. Namun, seberapa pentingkah sumbangan dalam jumlah besar dalam kampanye pemilu?

Legalitas sumbangan pemilu

Undang-undang Pemilu AS mengenal pembatasan donasi langsung kepada kandidat. Jumlah maksimum yang dapat disumbangkan oleh perorangan adalah sebesar USD6.600.

Namun, AS juga menyediakan pilihan untuk mengirimkan uang kepada kandidat pilihan melalui komite aksi politik, yang disebut PAC.

PAC adalah organisasi yang diselenggarakan untuk mendukung pencalonan seorang kandidat tertentu. Komite ini biasanya didirikan oleh perusahaan, serikat pekerja atau kelompok kepentingan yang kemudian mengumpulkan sumbangan dari anggota atau karyawannya.

Anggota individu atau karyawan dapat menyumbangkan hingga USD5.000 per tahun ke PAC. Selain itu, seitap individu diperbolehkan memberikan USD41.300 per tahun kepada organisasi partai politik.

Anggaran kampanye tentukan hasil pilpres?

Bagaimana dana senilai jutaan dolar berdampak terhadap kampanye pemilu? "Penelitian menunjukkan bahwa sumbangan ini sebenarnya tidak banyak berpengaruh pada tingkat kampanye pemilihan presiden,” kata Jörg Hebenstreit, peneliti AS di Universitas Jena.

"Kedua kandidat umumnya terkenal. Dan apakah mereka menginvestasikan tambahan 100 juta dolar AS dalam kampanye pemilu pada akhirnya tidak berpengaruh pada hasil pemilu yang sebenarnya."

Tentu saja dibutuhkan sumbangan minimal untuk membangun organisasi partai untuk kampanye pemilu, kata Davis dalam wawancara dengan DW. "Dan sangat penting untuk memotivasi masyarakat agar benar-benar pergi ke tempat pemungutan suara pada hari pemilu. Itu memerlukan biaya."

"Pada akhirnya, penting untuk memiliki pesan yang dapat menarik suara,” kata pakar politik tersebut. Selain itu, donatur kecil juga sangat penting bagi partai karena dibalik setiap donasi kecil ada suara. "Seorang miliarder dapat menyumbangkan beberapa juta dolar, tetapi tetap hanya memberikan satu suara di kotak suara,” kata Davis.

Melihat ke masa lalu juga menunjukkan bahwa uang saja tidak cukup. Hillary Clinton, misalnya, gagal jadi presiden meski mengumpulkan lebih banyak uang dibandingkan Donald Trump pada kampanye pemilu 2016.

Donasi politik berdampak setelah pemilu

Kaum super kaya, miliarder, dan pembesar bisnis ingin menggunakan kekayaan mereka untuk mendapatkan pengaruh dalam politik bahkan setelah pemilu. "Jika seseorang menyumbangkan jutaan dolar ke super PAC, tentu saja hal itu akan diketahui, dan bukan suatu kebetulan bahwa suatu saat orang tersebut akan menerima undangan ke sebuah acara yang dihadiri oleh presiden yang baru terpilih,” kata Davis.

"Kita sering dapat mengamati, dengan sangat jelas pada tahun 2016 bersama Trump, bahwa donor besar ditawari posisi di kabinet, misalnya Kementerian Pendidikan atau Departemen Usaha Kecil,” kata Hebenstreit. Jabatan duta besar dan posisi diplomatik lainnya seringkali diisi oleh donor-donor besar.

Yang terpenting, para donor dapat menjamin akses terhadap para kandidat. Dalam hal legislasi penting, jika kepentingan perusahaan terancam, mereka dapat mencoba memengaruhi pembahasan akhir, kata Hebenstreit.

Tak heran, jika masyarakat semakin menentang sumbangan berlebihan untuk kampanye pemilu. Lebih dari 70 persen orang dewasa AS menginginkan batasan jumlah sumbangan individu atau organisasi untuk kampanye politik, menurut survei Pew Research Center. Delapan dari 10 responden percaya bahwa orang yang menyumbangkan uang untuk kampanye politik memiliki pengaruh yang terlalu besar terhadap keputusan anggota Kongres.

Namun, Hebenstreit menganggap peluang untuk membatasi aliran uang tersebut sangat kecil. Menurut ilmuwan politik tersebut, mayoritas politik di Kongres tidak mampu mengubah undang-undang tersebut.

(rzn/hp)