Badan Energi Atom Iran mengumumkan bahwa pembangkit listrik tenaga nuklir Bushehr telah terhubung dengan jaringan listrik nasional. Bushehr saat ini memasok sekitar 60 megawatt dari total kapasitas 1000 megawatt. Pencapaian ini menjadi kabar gembira bagi Teheran setelah bertahun-tahun tertunda.

Iran bermaksud damai?

PLTN Bushehr yang bernilai satu miliar Dolar akan diresmikan tanggal 12 September. Pada saat itu kapasitas operasi diharapkan sudah mencapai 40 persen. PLTN di pesisir Teluk tersebut akan menjadi bagian pertama dari jaringan fasilitas nuklir yang diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. PLTN buatan Rusia tersebut juga menjadi simbol program atom yang diklaim bertujuan damai.

Iran mengatakan hanya melakukan pengayaan uranium level rendah yang sesuai dengan bahan bakar pembangkit listrik ataupun penggunaan di bidang medis dan pertanian. Meski pemerintahan di Teheran mulai memindahkan operasi pengayaan uranium ke sebuah bunker di pegunungan yang dipandang sebagai tindakan pencegahan dari serangan militer Amerika Serikat maupun Israel.

Asal mula Bushehr

Dimulai oleh perusahaan Jerman, Siemens, di tahun 70-an sebelum revolusi Islam tahun 1979, kemudian diambil alih para teknisi Rusia di tahun 90-an. Sejumlah penundaan yang terjadi diduga sebagai pegangan diplomatik Moskow terhadap Iran. Rusia hingga kini tetap menjadi penyuplai uranium untuk reaktor Bushehr.

Kekhawatiran mengenai keamanan PLTN langsung disuarakan dari ahli proliferasi nuklir di London, Mark Fitzpatrick. Fakta bahwa PLTN baru beroperasi 6 persen dari kapasitas, Fitzpatrick berkomentar, "Itu keputusan yang bijak. Harus pelan-pelan. Bushehr terlalu banyak bermasalah, sehingga operator PLTN tidak boleh begitu saja memalingkan diri dari resiko keselamatan."

Badan pengawas nuklir PBB (IAEA) telah mendesak Iran untuk bergabung dengan Konvensi Keselamatan Nuklir 1996, sebuah perjanjian yang didesain untuk meningkatkan pengawasan pasca bencana Chernobyl tahun 1986. Pejabat IAEA mengatakan Iran akan menjadi satu-satunya negara yang mengoperasikan PLTN tanpa terikat konvensi tersebut.

rtr/dpa/Carissa Paramita

Editor: Christa Saloh-Foerster